Monday, November 12, 2018

9:50 PM
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Provinsi Papua Didorong Buat Kepanitiaan Persiapkan TI PON XX 2020.

Provinsi Papua Didorong Buat Kepanitiaan Persiapkan TI PON XX 2020


Provinsi Papua Didorong Buat Kepanitiaan Persiapkan TI PON XX 2020

Posted: 11 Nov 2018 09:12 PM PST


JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketersediaan Teknologi Informasi (TI) yang baik, menjadi salah satu syarat dan hal paling krusial dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang. Oleh karenanya, teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang tak boleh dipandang sebelah mata oleh provinsi penyelenggara.

Provinsi Papua Didorong Buat Kepanitiaan Persiapkan TI PON XX 2020
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara
Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyarankan Pemprov Papua, untuk segera membentuk kepanitiaan yang bertugas mempersiapkan jaringan TI di seluruh klaster atau kota penyelenggara, jelang PON XX 2020.

Sebab pihaknya pun akan seirama dengan Pemprov Papua, yakni membentuk di tingkat pusat,  sehingga baik kepanitian tingkat nasional maupun lokal dapat berjalan seirama dalam mempersiapkan TI di bumi cenderawasih.

Hal demikian disampaikan Menteri Rudiantara di Jakarta, saat dikunjungi tim Pemprov Papua, dalam roadshow penyiapan TI jelang PON XX 2020, yang dipimpin Sekda Papua, pekan lalu.

Dirinya pun mengingatkan Pemprov Papua mengenai ketersediaan media center yang tak kalah penting untuk pendistribusian informasi kepada publik. Dia berharap pemerintah provinsi melakukan penyiapan dari sisi teknis, termasuk dari sisi penyiaran yang harus dikoordinasikan bersama pihak terkait.

"Media center ini tak kalah pentingnya saat PON. Sebab nanti kan ada penyiaran, ada TV dan ada juga radio. Itu semua sudah harus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Sehingga saat pelaksanaannya sudah tidak ada masalah lagi," jelasnya.

Dia tambahkan, jika mengacu pada penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames di Jakarta maupun Palembang beberapa waktu lalu, ada organizing committee yang melakukan pengadaan seluruh peralatan TI yang dibutuhkan. Sementara Kementerian Kominfo sebagai pihak yang memastikan fasilitasnya terpenuhi.

Sehingga demikian diharapkan, Pemprov Papua pun mengacu pada pelaksanaan Asian Games dan Asian Paragames terkait penyediaan TI saat PON XX 2020.

"Artinya, penyediaan organizing committee ini sangat penting karena nanti mereka yang melalukan pengadaan. Nah kita memastikan, seperti nanti Telkom, lalu apakah program palapa ring sudah selesai serta kapasitasnya sudah tersedia inilah yang memang perlu ada kerja sama supaya bisa memastikan semuanya ok saat iven empat tahuan itu mulai bergulir," harapnya.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara memastikan bakal memberi dukungan penuh terhadap Pemerintah Provinsi Papua, saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih.

Dukungan itu ia sampaikan kepada tim Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin Sekda Papua Hery Dosinaen, Jumat minggu lalu, saat roadshow dalam rangka audiensi implementasi Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang dukungan terhadap pelaksanaan PON dan Paralimpik di provinsi tertimur di nusantara. (DiskominfoPapua)

Perampingan SKPD di Provinsi Papua Tak Hilangkan Fungsi Bidang

Posted: 11 Nov 2018 09:09 PM PST

Perampingan SKPD di Provinsi Papua Tak Hilangkan Fungsi Bidang
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan wacana perampingan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari 51 menjadi hanya 35, segera direalisasi pada tahun depan.

Kendati demikian, dia memastikan perampingan SKPD tak bakal menghilangkan fungsi pada bidang-bidang di instansi sebelumnya.

"Sebab intinya kan belasan SKPD yang dilebur itu fungsinya tetap dijalankan dan tidak ada pengaruh sebenarnya. Hanya memang yang ada pastinya terjadi pengurangan dari sisi esalonering atau yang menjabat pada jabatan tertentu".

"Kasarnya dengan perampingan ini sejumlah pejabat eselon II, III dan IV banyak yang non job atau tak menduduki jabatan strategis,"tegas Hery di Jayapura, pekan kemarin.

Sebelumnya, Hery memastikan rencana Pemerintah Provinsi Papua meramping birokrasi yang kini berjumlah 51 organisasi perangkat daerah (SKPD), mulai dibahas bersama pihak kementerian terkait di Jakarta.

Diperkirakan dari 51 SKPD yang ada di lingkungan pemerintah provinsi, bakal dirampingkan menjadi hanya 35 instansi. Dimana, Gubernur Papua Lukas Enembe berkeinginan agar ada penghematan pada sejumlah struktur, sehingga dananya bisa dipakai untuk membiayai persiapan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih.

"Gubernur ingin agar SKPD kedepan lebih kepada miskin struktur tapi kaya fungsi. Dengan demikian kita terus menggenjot perampingan struktur bersama pihak kementerian. Bahkan SKPD yang kami usulkan pun mendapat apresiasi dari kementerian dalam negeri," terang Sekda.

Masih dikatakan Sekda, atas dasar usulan Pemprov Papua pula, kementerian dalam negeri, pada akhirnya berpotensi melakukan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dimana peraturan pemerintah tersebut, kini menjadi acuan bagi seluruh pemerintahan di Indonesia, dalam menentukan organisasi perangkat daerah. Dirinya pun meyakini, perampingan struktur organisasi yang dirancang Pemprov Papua bakal menjadi model percontohan bagi seluruh provinsi di Indonesia. (DiskominfoPapua)

Sasana Krida Terbakar, Kantor Gubernur Papua Akan Dilengkapi Fasilitas Alat Pemadaman

Posted: 11 Nov 2018 09:08 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelajaran berharga kini dipetik dari kasus kebakaran gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Minggu (11/11), sekitar pukul 12.00 Wit. Meski tak ada korban jiwa, fakta membuktikan di sebagian besar gedung itu, tak dilengkapi fasilitas alat pemadaman kebakaran, seperti hydrant dan alarm.
Sasana Krida Terbakar, Kantor Gubernur Papua Akan Dilengkapi Fasilitas Alat Pemadaman
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri

Hal demikian diakui Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri yang langsung bergegas ke lokasi kebakaran, saat api melalap seluruh Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur, kemarin siang.

"Sebenarnya Kantor Gubernur sudah punya fasilitas pemadaman kebakaran. Tapi karena  Gedung Sasana Krida dibangun sejak 1974 silam atau sudah berusia hampir 45 tahun (sehingga memang perlu segera ada fasilitas pemadaman yang lebih memadai)," terang dia.

Elysa mengakui fasilitas yang ada saat ini sudah ketinggalan jaman, sehingga memang perlu ada  pembaruan terhadap fasilitas maupun penanganan kebakaran di seluruh  Kompleks perkantoran itu.

"Makanya, setelah ini nanti kita rehab kembali termasuk melenggapi kembali dengan alat-alat pemadam kebakaran di seluruh ruangan perkantoran yang ada. Supaya kedepan, kejadian semacam ini bisa diminimalisir tingkat kerusakannya," ucap Elysa.

Sementara disinggung mengenai penyebab kebakaran,  Elysa mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan pihak yang berwenang (kepolisian). Namun dia tak menutup kemungkinan, penyebab kebakaran diduga karena arus pendek listrik (korsleting).

"Dari informasi api bersumber dari gudang disamping ruangan transit VIP gedung sasana krida. Api kemudian merambat  ke bagian belakang, tepatnya panel induk listrik Kantor Gubernur Papua. Karena terpapar panas ini yang kemudian panel itu meledak hingga menyebabkan kebakaran,"

"Namun apa pun itu kita belum bisa menyimpulkan sebab nanti ada pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan untuk memutuskan penyebab kebakarannya,"jelas dia.

Ditanya soal jumlah kerugian akibat  kebakaran,  Elysa mengatakan,  sampai saat ini belum bisa  ditaksir. Hanya saja, di dalam ruangan itu tak ada arsip atau data-data yang penting, karena gedung atau aula itu lebih sering difungsikan untuk acara atau kegiatan kedinasan.

"Sedikit banyak yang saya tahu didala gedung itu hanya ada meja, kursi, sound sistem dan lain-lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua yang berlokasi di Dok II Jayapura, terbakar pada Minggu pagi.

Menurut keterangan Anggota Satpol PP Papua, Robby yang pada saat ini sedang berdinas, kebakaran terjadi sekitar pukul 12.00 Wit. Api kemudian menjalar dengan cepat, hingga menghanguskan gedung sasana krida. (DiskominfoPapua)

Dinas Kesehatan Papua Siap 1500 Tenaga Perawat Saat PON XX 2020

Posted: 11 Nov 2018 09:05 PM PST

Dinkes Siap 1500 Tenaga Perawat Saat PON XX 2020
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Papua bakal mengadakan sekitar 1.500 tenaga perawat untuk menunjang pelayanan kesehatan selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giay di Jayapura, pada pekan kemarin.

Ia katakan, Provinsi Papua kekurangan tenaga medis. Sehingga untuk mengatasinya, pihaknya bakal membangun kemitraan dan kerja sama dengan Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Utara.

"Dimana, kami berharap ada bantuan tenaga kesehatan dari sejumlah provinsi itu untuk ditempatkan sementara saat pelaksanaan PON XX nanti," terang dia.

Sementara khusus untuk dokter spesialis akan dipersiapkan minimal sekitar 45 orang. Pemprov Papua juga bakal menyediakan minimal dua ahli gizi untuk ditempatkan pada setiap cabang olahraga.

"Lalu nanti ditambah dengan tenaga dari Balai Penanganan Obat dan Makanan yang tujuannya memastikan makanan maupun minum yang dikonsumsi atlet maupun official itu aman dengan terlebih dahulu dilakukan tes sampel," ujarnya.

Menyoal tambahan peralatan kesehatan, lanjut dia, sudah ada kepastian dari kementerian terkait yang bakal menggunakan bekas alat dari penyelenggaraan Asian Games 2018. Diantaranya mobil ambulance,

Kendati demikian, untuk peralatan medis, yang diberikan ke Papua bakal dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Sehingga ketika digunakan, uji fungsinya sudah betul – betul siap pakai tanpa ada gangguan.

Sebelumna, Dinas Kesehatan papua menyiapkan Rumah Sakit Provita yang baru-baru ini beroperasional, menjadi alternatif rujukan saat pelaksanaan PON, bilamana RSUD Dok II Jayapura, belum memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan kementerian kesehatan.

Dalam waktu dekat, Dinas Kesehatan  Papua akan mengundang manajemen RS Provita, untuk membahas mengenai alternatif rujukan itu. (DiskominfoPapua)