Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Badan Intelejen Negara (BIN) Nilai Pileg di Papua Paling Rawan Konflik.

Badan Intelejen Negara (BIN) Nilai Pileg di Papua Paling Rawan Konflik

Badan Intelejen Negara (BIN) Nilai Pileg di Papua Paling Rawan Konflik
Pemda Kabupaten dan Kota Diminta Sesuaikan RTRW Sesuai Kondisi Saat Ini
BPKP Siap Kawal Akuntabilitas PON XX 2020 Papua
MRP Lahir untuk Menjembatani Kesenjangan Pemerintah dan Rakyat Papua
Lukas Enembe Sambangi Menteri Kesehatan dan Menteri BPPN/Bappenas
Jelang PON XX 2020, Lukas Enembe Gelar Rapat Perdana di Kementerian PUPR
Kementerian Luar Negeri Gandeng BPKLN Latih Masyarakat Perbatasan RI-PNG
Lukas Enembe Pastikan Venue Hockey PON XX 2020 Dibangun di Biak
Pemprov Papua Musnahkan Ribuan Botol Miras Sitaan
Pemprov Dorong Pemberian Insentif Bhabinkamtibmas dan Babinsa
TNI dan Polri Diminta Netral Dalam Pileg dan Pilpres di Papua
ASN di Papua Wajib Tingkatkan Kompetensi Secara Berjenjang

Posted: 06 Nov 2018 10:48 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Badan Intelejen Negara (BIN) memastikan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di wilayah kabupaten, merupakan pesta demokrasi paling rawan konflik di bumi cenderawasih.

Hal demikian sebagaimana pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tolikara, yang memakan korban jiwa salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, hingga memicu perang suku.

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, mengatakan hal itu di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan lalu.

Untuk itu, dia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta pimpinan daerah terkait agar mewaspadai pelaksanaan Pileg di wilayah kabupaten. Upaya ini, untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa saat Pileg 2019 mendatang di Papua.

"Seperti kejadian kejadian 2009 lalu di Tolikara, karena daerah itu dikuasai Partai Demokrat, lalu calon lagislatif asal Partai Golkar ini ingin minta satu suara saja di kampungnya. Apa yang terjadi, dia dibunuh masyarakat setempat dan terjadi perang suku"

"Ini kejadian nyata yang perlu diantisipasi oleh pihak terkait kedepan. Sebab jangan hanya perbedaan partai lalu ada korban jiwa," terang dia.

Hal lain yang perlu diantisipasi, lanjut dia, saat pengiriman logistik Pileg maupun Pilpres, yang perlu memperhatikan hal teknis maupun non teknis. Untuk wilayah pesisir dia berharap agar pihak terkait menggunakan motoris perahu lokal.

"Untuk aparat kemanan ini teknis sekali sebenarnya, saya imbau gunakan jerigen kosong saat mengantas logistik menggunakan pesahu. Jerigen itu tujuannya untuk diikat di badan termasuk senjata, agar tidak hilang".

"Sebab sudah terjadi banyak kecelakaan saat pengantaran logistik tak gunakan motoris lokal yang lebih tahu medan. Lalu ada cukup banyak senjata yang hilang, contoh prajurit TNI dari Bonggo saat hendak ke Sarmi hilang empat pucuk karena tidak paham kondisi alam dan kondisi medan," jelas dia.

Sementara untuk wilayah pegunungan, dia berharap para pihak agar peka dengan kondisi alam saat hendak mengantar logistik. Bila cuaca tak memungkin agar tidak memaksakan kehendak.

"Pada Pemilu 2009 ada pesawat menabrak gunung gergaji di Wamena yang mengangkut sejumlah orang KPU dan logistik. Sebenarnya pesawat itu hendak dinaiki Gubernur dan Forkompinda. Namun ada semacam indra keenam dan ibu Pangdam yang meminta agar penerbangan ditunda ke penerbangan berikutnya".

"Nah hal semacam begini pun kita mesti peka supaya penyaluran logistik bisa berjalan lancar tanpa harus memakan korban jiwa," harap dia. (DiskominfoPapua)

Pemda Kabupaten dan Kota Diminta Sesuaikan RTRW Sesuai Kondisi Saat Ini

Posted: 06 Nov 2018 10:44 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten dan Kota dipastikan telah merampungkan pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayahh (RTRW) pada 2017 lalu. Kendati demikian, pemerintah daerah (pemda) 29 kabupaten dan kota, diimbau melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.

"Sebab tak bisa dipungkiri ada perkembangan terbaru terkait kondisi hutan kita yang dilaporkan sudah mulai berkurang karena hal-hal lain. Tentu ini sedikit berpengaruh pada RTRW yang telah dibuat".

"Memang ini menjadi kendala kita di Papua, namun bila ada komitmen yang kuat dari para pihak saya yakin penyesuaian akan berjalan dengan baik. Dan tentu kami di provinsi akan mendorong," terang Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Muhammad Musa'ad di Jayapura, baru-baru ini.

Menurut Musa'ad, sebenarnya RTRW kabupaten dan kota baru didorong pembuatannya sejak kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe. Bahkan di 2013 lalu, pemerintah provinsi pun belum memiliki RTRW sehingga pihaknya bekerja keras mewujudkan instruksi pimpinan.

Oleh karenanya, dia berharap penyesuaian RTRW dapat dikerjakan secepatnya guna mewujudkan tata ruang yang lestari, aman, nyaman dan produktif. Sehingga mampu menjamin kehidupan masyarakat di seluruh Provinsi Papua.

"Apalagi dalam RTRW kita ini sebanyak 84 persen kampung kita itu ada di kawasan hutan. Sehingga saya berharap kerja keras pemerintah kabupaten dan kota untuk bisa segera memastikan penyesuaian rampung secepatnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe minta agar seluruh pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota di masa mendatang, wajib mengacu pada tata ruang yang sudah dibuat.

Hal demikian bertujuan agar setiap kegiatan pembangunan maupun sosial ekonomi kemasyarakatan Papua, yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota, searah dan sejalan dengan pemerintah provinsi. (DiskominfoPapua)

BPKP Siap Kawal Akuntabilitas PON XX 2020 Papua

Posted: 06 Nov 2018 10:35 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) menyatakan kesiapannya membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020.

"Kami siap mengawal akuntabilitas penyelenggaraan PON mulai dari perencanaan, persiapan hingga pertanggungjawaban," ungkap Kepala BPKP RI, Dr. Ardan Adiperdana, MBA usai menerima kunjungan kerja Gubernur Papua dalam rangka Road Show PON XX, Kamis (01/11) di Kantor BPKP Jakarta.

Kepala BPKP mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2020 di Papua maka BPKP diberikan tugas melaksanakan pendampingan serta mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2O2O di Provinsi Papua mulai dari persiapan, penyelenggaraan dan pertanggungiawaban.

"Dan kami sampaikan kepada pak gubernur bahwa kami sudah melakukan tersebut dan sudah berjalan di pusat BPKP Pusat maupun di perwakilan BPKP di Papua," ujar Ardan Adiperdana.

Dia menambahkan apabila dalam persiapan pelaksanaan PON di Papua terdapat keputusan-keputusan yang perlu dikoordinasikan maka hal tersebut bisa dibawa ketingkat Kementerian Koordinator (Kemenko) terkait.

"Tadi saya juga menyampaikan bahwa mana kala ada keputusan-keputusan yang diperlu dikoordinasikan maka kami sarankan supaya ini dibawa ke tingkat kantor Menteri Koordinator (Menko) supaya memperlancar pelaksanaan PON," kata Kepala BPKP.

Mengenai pengawasan pengelolaan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan venue PON di Papua, Ardan kembali menegaskan bahwa BPKP siap melakukan pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Papua tentunya dengan memperhatikan regulasi aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pasti ada pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi termasuk sistim. Dan untuk untuk itu kita memiliki sistim pengedalian intern kemudian ada aparat pengawasan yang memastikan sistim tersebut berjalan," terangnya.

Sesuai dengan bidang tugas dalam Pengurus Besar (PB) PON, BPKP selaku Pengawas Intern menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola keuangan termasuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Termasuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan PON XX Tahun 2020 dengan membentuk tim kerja dengan akses secara penuh sehingga penyelenggaraan PON XX tahun 2020 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Dalam pertemuan dengan Kepala BPKP RI, Gubernur Papua didampingi Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Doren Wakerkwa, SH.

Asisten II Bidang Kesra, Dr. Ir. Noak Kapisa, Kepala Bapeda, Dr. M Mus'aad, Kepala Diskominfo Kansiana Salle, SH, Kepala Biro Humas dan Protokoler Israil Ilolu, SE, M.Si, Kepala Penghubung Daerah Papua di Jakarta, Alex Kapisa, ST. (DiskominfoPapua)

MRP Lahir untuk Menjembatani Kesenjangan Pemerintah dan Rakyat Papua

Posted: 06 Nov 2018 10:27 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) lahir untuk mengimbangi dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua dalam melakukan pembangunan dengan lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam kerangka NKRI.

Hal ini sesuai amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus, sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2018.

Pernyataan itu, disampaikan Gubernur Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Elysa Auri pada acara Peringatan Hari Budaya Papua ke 13 Tahun 2018 di halaman Kantor MRP, Kotaraja, Jayapura, Rabu (31/10).

Gubernur Enembe mengatakan, sebagai sebuah lembaga negara, MRP mempunyai sejumlah tugas dan wewenang yang secara khusus bertujuan untuk melindungi, memihak dan memberdayakan OAP sebagai bagian dari WNI.

Untuk itu, lanjutnya, MRP juga sebagai lembaga kultural OAP dalam rangka menyuarakan dan memproteksi perlindungan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana tema Hari Budaya Papua ke 13 tahun 2018 yakni 'Bersama MRP Bangkit dan Selamatkan Hutan Tanah dan Suku Bangsa Pribumi Papua' dengan sub tema 'Melalui Hari Budaya Papua ke 13 Mari Kita Wujudkan Perlindungan Keberpihakan dan Pemberdayaan Suku Bangsa Papua dan Budayanya'.

Gubernur Enembe menjelaskan, MRP sebagai lembaga kultural untuk mengawal dan menjaga semua potensi sumber daya yang ada diatas Tanah Papua, tambang, emas, hutan, kayu, burung dan manusia yang ada diatas tanah tersebut, budaya, bahasa, ritual adat dan juga potensi lainnya yang ada di Tanah Papua.

Dikatakan, pada tanggal 31 Oktober merupakan Hari Budaya Papua sebagai hari refleksi melihat kembali sejarah perjalanan pengabdian MRP kepada rakyat Papua dan momentum mengevaluasi, melihat dan mengindentifikasi sumber kepunahan potensi kebudayaan OAP.

Dengan demikian, ujarnya, perayaan Hari Budaya dan HUT ke 13 MRP sesungguhnya merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi dan intropeksi terhadap perjalanan MRP selama ini, guna menilai dan mengevaluasi sejauhmana MRP telah berjalan dan langkah-langkah perjalanan kita telah menuju kepada arah dan sasaran yang tepat.

"Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita capai dan karena dalam pelbagai kesempatan saya sering juga mengemukakan

kehadiran MRP dalam rangka Otsus Papua mempunyai visi dam misi yang penting bagi kepentingan OAP, sebagaimana visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan," terangnya.

Sementara itu, Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, MRP dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya menghadapi berbagai kendala, antara lain, keterbatasan kewenangan yang diperintahkan oleh regulasi kepada MRP.

Pada waktu yang sama, MRP harus menampung berbagai aspirasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh OAP.

Timotius Murib menjelaskan, antara keterbatasan kewenangan dan akumulasi masalah yang merupakan kondisi yang sangat kontroversial, dikotonomis dan ambigu.

"Sekalipun orang pandai, ia tak dapat memecahkan kondisi yang sedemikian ini, kecuali OAP, bangun kembali dan membangkitkan spiritnya untuk memperjuangkan terbukanya pintu solusi pemecahan masalah demi masalah yang ada dihadapan kita saat ini," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Sambangi Menteri Kesehatan dan Menteri BPPN/Bappenas

Posted: 06 Nov 2018 01:22 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dalam sehari, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Sekda Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Papua menyambangi dua Menteri, Rabu (31/10) di Jakarta.

Kedua Menteri itu adalah Menteri Kesehatan dan Menteri BPPN/Bappenas. Pertemuan dengan dua menteri tersebut dalam rangka Road Show PON XX tahun 2020 di Papua.

Dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PON XX tahun 2020 di Papua.

Hal ini diungkapkan langsung Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM usai pertemuan.

"Kita harus memikirkan bahwa ini satu iven yang besar. PON ini juga mengangkat Papua untuk lebih terbuka secara nasional," ujarnya.

Dirinya menjelaskan, tentu dengan pelaksanaan PON 2020 di Papua diperlukan dukungan untuk kesehatan.

"Jadi kami membicarakan tentang bagaimana dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan PON dan dukungan itu bukan hanya berupa fisik tetapi juga tadi bagaiamana persiapan-persiapan SDM tenaga kesehatan," ungkapnya.

Tentunya akan disiapkan dari semua aspek mulai dari keamanan makanan, lingkungan dan lain sebagainya itu juga harus dijaga.

Sebab, menurutnya, dukungan dari kabupaten penyelenggara, venue berada di 5 Kabupaten dan 1 Kota, di mana ada 4 Kabupaten dukungan.

"Misalnya di Kabupaten Biak tadi saya tanyakan di Biak cabang olahraga apa? Olahraga nyelam kita harus berpikir bersama dengan Kepela Dinas Kesehatan. Sarana apa saja nanti posko kesehatannya itu seperti apa harus di sesuaikan dengan jenis cabang olahraganya jadi kita harus siap disitu. Nah secara teknis kita akan bicarakan antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan," bebernya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan beberapa hal penting dalam pelaksanaan PON ke-XX tahun 2020 di Papua.

"Menteri Kesehatan sudah sampaikan semua kepada kami, seluruh rumah sakit di Papua harus sudah terakreditasi dan itu syarat utama," ungkap Gubernur.

Dijelaskannya, di Papua baru 3 rumah sakit yang sudah diakreditasi dengan demikian ada beberapa lokasi rumah sakit yang ada di beberapa Kabupaten/Kota perlu akreditasi rumah sakit.

Selanjutnya, masalah kedua adalah dengan lokasi venue penyelenggaraan di enam kabupaten dan empat daerah penyangga ini perlu disiapkan mobil ambulance.

Dengan beberapa daerah yang harus di jangkau dengan menggunakan pesawat.

"Ini juga harus dikordiasikan dengan pihak dari TNI/Polri dalam menyiapkan Helikopter dan seterusnya," bilangnya.

Selain itu, Menteri Kesehatan juga menyampaikan jaminan kesehatan, makanan yang kita akan siapkan dan itu sangat penting.

Kemudian selain jaminan kesehatan, tapi juga kita perlu Sumber Daya Manusia (SDM), karena ini akan melibatkan jumlah orang yang banyak.

"Jadi perlu ada sumber daya manusia, selain dari Papua, tapi perlu akan kita ambil juga dari Papua Barat, Maluku, atau Makassar untuk penyiapan SDM perlu kita siapkan," jelasnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aloysius Giay, M.Kes bahwa dukungan kesehatan untuk dukungan PON 2020, semua Cluster di enam Kabupaten itu tentu spesifikasi tenaga medis yang disiapkan, maupun peralatan medisnya itu berbeda-beda.

"Contoh di Biak selam, itu tentu dokter spesialis hiperbare, jadi dia khusus belajar tentang dokter perairan jadi orang tenggelam atau kecelakaan. Jadi setiap cabang olahraga tinju, beladiri itu lebih kepada dokter traumatik seperti ortopedi traumatik, jadi dokter spesialisnya itu berbeda," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Jelang PON XX 2020, Lukas Enembe Gelar Rapat Perdana di Kementerian PUPR

Posted: 06 Nov 2018 09:00 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan Road Show Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke XX tahun 2020, Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin langsung Gubernur Lukas Enembe SIP, MH dan didampingi Sekda, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP.

Kemudian Asisten Bidang Pemerintah, Doren Wakerwa, SH, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra, Noak Kapisa serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua menggelar rapat perdana dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), DR. Ir. Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (30/10/2018).

Dalam pertemuan tersebut disepakati percepatan pembangunan infrastruktur PON XX yang diwujudkan dengan pelaksanaan kontrak dan pelelangan pembangunan venue-venue cabang olahraga yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres)

No 10 tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2020 di Bumi Cenderawasih yakni venue Aquatic, Hockey, Istora, Kriket dan Velodrome

Menteri PUPR, DR. Ir. Basuki Hadimuljono kepada awak media mengatakan bahwa selain pembangunan venue PON XX sesuai Inpres No 10 tahun 2017, kementeriannya juga ditugaskan membangun rumah susun untuk atlet dan pembangunan infrastruktur jalan penghubung venue dan stadion.

"Saya dapat tugas yakni Inpres PON dari Presiden RI, Joko Widodo untuk membantu Pak Gubernur Papua melaksanakan pembangunan beberapa venue dan kawasan untuk penyelenggaraan PON XX tahun 2020," ujar Basuki di Jakarta.

Menteri PUPR mengakui pembangunan venue-venue PON seyogianya dibangun tahun 2018 ini namun terbentur masalah tanah menyebabkan pembangunan mundur ke tahun 2019.

Namun demikian, Menteri Basuki optimis dapat menyelesaikan tugasnya membangun venue PON karena mendapat dukungan penuh dari Pemprov Papua.

"Sebenarnya beberapa venue itu sudah harus kita bangun di tahun 2018 ini. Tapi ada sedikit kendala masalah tanah tetapi itu sudah selesai pengurusan tanahnya dan segera kita akan lakukan pembangunan di tahun 2018 dan 2019 ini. Saya kira ini tidak susah dan di perkirakan selesai sebelum PON," ujarnya. (DiskominfoPapua)

Kementerian Luar Negeri Gandeng BPKLN Latih Masyarakat Perbatasan RI-PNG

Posted: 06 Nov 2018 01:20 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Indonesia kembali menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bertajuk Training on Youth and Women Empowerment for Border Communities in Indonesia and Papua New Guinea (PNG) untuk masyarakat yang ada di perbatasan negara, yang berlangsung di Jayapura, 29-31 Oktober 2018.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bersama dengan Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Pemerintah Provinsi Papua.

Pelatihan secara resmi dibuka oleh Jahar Gultom mewakili Kemenlu RI pada 29 Oktober 2018 dan dihadiri oleh pejabat di lingkungan Pemprov Papua.

Jahar Gultom mengatakan, kegiatan pelatihan bagi masyarakat perbatasan ini merupakan salah satu perwujudan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kontribusi dan memainkan peran aktifnya dalam mendukung kesejahteraan global khususnya melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan.

"Pentingnya kerja sama masyarakat internasional untuk berpartisipasi mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan memastikan terlaksananya kemandirian dan kehidupan sosial yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip no one left behind," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ani Rumbiak mengapresiasi apresiasi terhadap upaya konkrit Kemenlu yang bekerja sama dengan BPKLN Provinsi Papua dalam mendorong pembangunan daerah.

"Ada 3 (tiga) aspek upaya konkrit itu, yakni mendorong peningkatan kesejahteraan dari tingkat keluarga, mendorong nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh keluarga dan mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah. Diharapkan peserta dapat mengambil manfaat dalam mengikuti pelatihan sehingga ilmunya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan lingkungannya," paparnya.

Dikatakan, dalam pelatihan ini para peserta akan belajar bersama serta mendapatkan materi dan praktek yang meliputi modul pembuatan kerajinan tangan dan pembuatan makanan dari bahan lokal.

"Selain untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Papua Nugini, diharapkan hasil pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam pengolahan produk-produk lokal serta mendorong semangat kemandirian dan kewirausahaan bagi masyarakat perbatasan," ungkapnya.

Ia menambahkan, Pelatihan kali ini diikuti oleh 21 orang peserta, masing-masing 12 orang peserta dari Kabupaten Keerom dan 9 orang peserta asal Provinsi Sandau, Papua New Guinea.

Selanjutnya, setelah pembukaan peserta dibagi 2 kelas yakni kelas pengolahan makanan dan kelas pembuatan kerajinan tangan.

Diharapkan peserta di masing-masing kelas dapat menjadi pelatih dan motivator dalam berbagi ilmu dengan rekan-rekannya ketika kembali ke kampung masing-masing." (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Pastikan Venue Hockey PON XX 2020 Dibangun di Biak

Posted: 06 Nov 2018 07:09 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pembangunan venue Cabang Olahraga (Cabor) Hockey pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua dipastikan dibangun di Kabupaten Biak Numfor.

Pembangunan venue tersebut bertujuan untuk pembinaan jangka panjang Cabor Hockey.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH usai pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, pembangunan venue Hockey di Kabupaten Biak Numfor selain untuk menyukseskan PON XX.

Pembangunannya bertujuan untuk pembinaan prestasi jangka panjang.

Pasalnya, selama ini atlet-atlet Hockey Papua telah berkontribusi dalam membela nama daerah maupun nama Indonesia dalam iven-iven bergengsi seperti Sea Games, Asian Games dan iven internasional lainnya.

"Bapak Menteri, pembangunan venue Hockey di Biak karena selama ini pembinaan atlet-atlet Hockey dilakukan disana dan atletnya membela nama daerah dan negara," ungkap Gubernur usai pertemuan dengan Menteri PUPR.

Sementara itu, Menteri PUPR, Dr. Ir. Hadi Muljono mengatakan, kementeriannya siap mendukung pembangunan venue PON XX termasuk pembangunan venue Hockey.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 10 tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2020 di Bumi Cenderawasih, pembangunan venue yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain venue Aquatic, Istora, Kriket dan Velodrome.

Ditempat yang sama, Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua, Kenius Kogoya, SP, M.Si mengapresiasi dukungan Menteri PUPR dan Gubernur Papua yang menyepakati pembangunan venue Hockey di Biak Numfor.

Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan langkah kongkrit untuk pembinaan atlet Papua kedepan.

"KONI Papua menyambut baik pembangunan venue Hockey di Biak. Karena pembinaan dapat berkelanjutan dan tentunya melahirkan atlet-atlet terbaik," ungkap Kogoya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Musnahkan Ribuan Botol Miras Sitaan

Posted: 06 Nov 2018 05:14 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Untuk kali yang ketiga, Pemerintah Provinsi Papua kembali memusnahkan ribuan botol dan kaleng minuman keras (miras), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (29/10) pagi.

Ribuan botol miras yang dimusnahkan, merupakan hasil sitaan milik PT. Sumber Mas Jaya Papua, yang ditahan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi, saat sidang di sejumlah tempat.

Meski pemilik miras mengaku memegang surat ijin penjualan dari pemerintah, namun aparatur Satpol PP Papua tetap melakukan penyitaan dengan berpegang pada Perda nomor 15 tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Intinya, kita kawal Perda pelarangan minuman beralkohol di Provinsi Papua yang merupakan penjabaran dari Undang – undang otonomi khusus. Sehingga siapapun yang datang dari luar harus patuh dan taat pada UU otonomi khusus Provinsi Papua."

"Artinya apa, kalau Pemerintah Provinsi Papua sudah menyatakan pelarangan maka tidak ada orang atau siapa pun yang bisa menjual dengan sembarangan minuman beralkohol itu. Meski dia pegang ijin dari pihak manapun, karena Papua ini daerah otonomi khusus, jadi siapapun anda yang datang dari luar harus patuh dan taat pada UU ini," terang dia disela-sela pemusnahan.

Sementara ribuan botol minuman beralkohol yang dimusnahkan, yakni miras bergolongan A sebanyak 10.326 botol/kaleng (alkohol 1-5%), golongan B sebanyak 1.223 botol (5-20%) dan golongan C sebanyak 14.400 botol (alkohol 20-55%).

Diakuinya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74, memang mengatur tentang tata cara pendistribusian minuman keras yang masuk di kepulauan, provinsi dan kabupaten/kota. Kendati demikian, Perda pelarangan yang diterbitkan provinsi wajib dijalankan.

"Maksudnya apa, Perda ini diatas surat ijin dari Gubernur atau Bupati dan Walikota. Sekali lagi kami katakan untuk surat ijin dari kepala daerah itu masih dibawah peraturan daerah."

"Apalagi sebelumnya para bupati dan walikota bersama gubernur kan sudah sama-sama menandatangani pakta integritas dalam upaya pemberantasan miras. Sehingga penertiban dan pemusnahan mias ini sudah sesuai aturan," kata dia. (DiskominfoPapua)

Pemprov Dorong Pemberian Insentif Bhabinkamtibmas dan Babinsa

Posted: 06 Nov 2018 05:11 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemberian insentif bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, Selasa (30/10), saat memberi arahan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

"(Kita juga akan mendorong) pemberian insentif oleh kabupaten dan kota, kepada babinsa dan bhabinkamtibmas," terang Elysa.

Sementara Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin memastikan bakal menjumpai Gubernur Papua, Lukas Enembe, guna mendorong pengalokasian insentif kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di setiap kampung.

"Nanti saya bersama bapak Pangdam akan laporkan ke kaka Lukas (Gubernur Papua) agar ada penambahan insentif untuk menambah kesejahteraan mereka (Bhabinkamtibmas dan Babinsa). Ini sudah menjadi tugas kami sebagai pimpinan agar meningkatkan kesejahteraan bawahan."

"Dengan harapan insentif ini juga bisa memotivasi Bhabinkamtibmas dan Babinsa sekalian agar lebih bersemangat dalam bertugas," kata dia.

Dirinya pun meminta Bhabinkamtibmas dan Babinsa tidak bersikap "malas tau" melainkan senantiasa memposisikan diri dekat dengan masyarakat.

"Intinya petugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa merupakan garda terdepan dalam hal keamanan, memelihara ketertiban, melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap suatu masalah yang terjadi di masyarakat."

"Oleh karenanya, sudah sepatutnya diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan memberikan insentif diluar dari gaji yang diterima tiap bulannya. Karena selama ini, pemberian insentif bagi aparat keamanan (TNI Polri) yang bertugas di Papua, tergantung dari kebijakan setiap kepala daerah (bupati)," ungkap dia. (DiskominfoPapua)

TNI dan Polri Diminta Netral Dalam Pileg dan Pilpres di Papua

Posted: 06 Nov 2018 04:56 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Yoshua Pandit Sembiring mengimbau aparat TNI/Polri agar netral dalam pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang.

Karena ketidaknetralan dalam pelaksanaan pemilihan umum, berpotensi menciptakan suasana yang tidak aman dan nyaman, pada satu lingkungan.

"Bahkan ketidaknetralan pun bisa memicu kerusuhan. Makanya, saya kembali tekankan untuk netral, sebab ketika aparat berpihak pada satu calon, maka hal tersebut dapat memicu rasa tidak aman dan kerusuhan saat Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang," terang disampaikan Pangdam, saat memberikan arahan pada Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Kampung, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

Dikatakan, neteralitas TNI secara khusus dalam pemilu telah tertuang dalam UU RI 34 2004 tentang tentara nasional Indonesia. UU itu menjelaskan agar TNI netral dalam kehidupan berpolitik serta tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

Tekad tersebut harus dipahami oleh seluruh prajurit, sebab suksesnya penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas rahasia dan aman, merupakan salah satu tolak ukur dari penyelenggaraaan kehidupan berdemokrasi.

"Karenanya, saya berharap kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa, termasuk kepala kampung agar kerja sama yang baik dengan penyelenggara pemilu. Juga terhadap seluruh komponen masyarakat guna menyamakan persepsi dan membangun sinergitas supaya pileg dan pilpres berlangsung aman lancar dan damai," kata dia.

Dia tambahkan, Babinsa sebagai unsur pelaksana tugas Koramil, bertugas melaksanakan bimbingan dan tugas teritorial, serta memberi penyuluhan bela negara dan berupaya membangun masyarakat di bidang ketahanan maupun keamanan negara.

Dia berharap seluruh aparat tersebut dapat mencegah sedini mungkin perbedaan yang mengarah kepada terjadinya konflik sosial. Apalagi konflik horizontal yang akibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Intinya, budayakan kembali kegatan yang dapat mencegah terjadinya kriminalitas. Termasuk, lakukan kegiatan yang bersifat mencegah, seperti siskamling, lalu ketentuan wajib lapor bagi pendatang dan yang terpenting selalu siaga dalam segala hal," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

ASN di Papua Wajib Tingkatkan Kompetensi Secara Berjenjang

Posted: 06 Nov 2018 04:27 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe minta setiap aparatur sipil negara (ASN), wajib meningkatkan kompetensi secara berjenjang dan senantiasa mengetahui serta menguasai berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah.

Hal itu bertujuan agar perencanaan dan penganggaran di masing-masing instansinya, dapat disusun secara maksimal, seusai dengan kebutuhan daerah.

Demikian disampaikan Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonoian dan Kesejahteraan Rakyat, Anni Rumbiak, pada Pendidikan Latihan (Diklat) Perencanaan dan Penganggaran 2018, bagi aparatur lingkup pemerintah provinsi, di Jayapura, Senin (29/10).

Ia tekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan itu, dengan harapan para peserta mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan intansi masing masing secara keseluruhan.

"Apalagi kegiatan diklat ini diikuti oleh sedikitinya 34 Kepala Sub Bagian (Kasubag) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga diharapkan dalam kegiatan yang berlangsung pada 29 Oktober s/d 2 November 2018 itu, mampu meningkatkan SDM para ASN yang mengikuti diklat," harap dia.

Masih dikatakan, untuk mewujudkan pengaturan aspek perencanaan terutama dalam penyusunan APBD, seorang ASN mesti menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi usulannya, hingga diambil kebijakan umum maupun keputusan skala prioritas dan penetapan alokasi. Termasuk distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya, sambung dia, dalam penyusunan APBD kini diatur dengan dengan jelas pihak yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban utamanya. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan pertanggungjawaban, baik antara eksekutif dan legislatif, maupun dalam internal eksekutif sendiri.

"Sehingga berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran APBD 2019, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD yang meliputi, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah serta prinsip penyusunan APBD, Kebijakan penyusunan, tekhnik penyusunan dan hal khusus lainnya.".

"Diharapkan beberapa pedoman penyusunan APBD itu bisa dipelajari dan dimaksimalkan untuk kemajuan pelaksanaan pembangunan diatas negeri ini," tutupnya. (DiskominfoPapua)