Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pemprov Papua Empat Kali Berturut-turut Raih WTP.

Pemprov Papua Empat Kali Berturut-turut Raih WTP

Pemprov Papua Empat Kali Berturut-turut Raih WTP
Yosua Pandit Sembiring Kunjungi Keluarga Besar Theys Hiyo Eluay
Satgas TMMD Kodim Merauke Ajar Warga Bifo Berkebun Sayuran
Elysa Auri Minta SKPD Optimalkan Realisasi DAK Fisik
Lukas Enembe Minta Warga Jangan Corat-Coret Jembatan Holtekamp
Pemkab di Papua Wajib Tindaklanjuti Tinjauan Pengelolaan Sagu di Kepulauan Meranti
Pemkab Biak Siapkan Lokasi Perhelatan Cabor Selam dan Hoki
Satgas TMMD Kodim Merauke Hibur Warga Bifo dengan Nonton Bersama
Pemprov Papua Akui Kewalahan Atasi Masalah Terkait Tanah
Dukung PON XX, Imam Nahrawi Kirim Peralatan Asian Games ke Papua
Pemuda dan Perempuan di Perbatasan RI-PNG Harus Kembangkan Potensi
Raih WTP, Pemprov Papua dan 8 Kabupaten Dapat Penghargaan dari Menteri Keuangan
BKD Papua Serahkan 18 ASN ke Balai Latihan Masyarakat Jayapura

Posted: 06 Nov 2018 03:29 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua kembali menorehkan "tinta emas", usai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat terkait keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2017.

Piagam penghargaan WTP yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut, diterima Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, disela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, di Jayapura, Kamis (1/11).

Selain pemerintah provinsi, delapan kabupaten dan kota turut mendapatkan predikat WTP. Yaitu, Kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Mimika, Jayawijaya, Nabire dan Kepulauan Yapen.

Plt Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Asyik Fauzi mengatakan pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 kepada provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Papua, menggambarkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan maupun ketentuan perundangan.

Dia harapkan kedepan, seluruh pemerintahan di Papua dapat meraih WTP, untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang bersih dan akuntabel, serta pengelolaan keuangan yang baik diatas negeri ini.

Asisten Elysa dalam sesi wawancara mengaku capaian WTP membuktikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe semakin baik.

Capaian itu juga terasa spesial setelah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua mengakui bahwa, hasil laporan akuntansi pengelolaan keuangan di provinsi dan kabupaten/kota, memiliki nilai yang tinggi serta sangat signifikan.

"Apalagi hasil laporan keuangan sembilan entitas yang menerima WTP ini merupakan LKPD yang punya sinergitas dengan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."

"Sehingga harapan kami untuk kabupaten yang belum meraih WTP atau kategori Wajar dengan Pengecualian (WDP), supaya terus terdorong dan termotivasi dari hasil capaian tahun ini. Sehingga tahun depan mereka bisa mendapat predikat tertinggi WTP," harap dia.

Elysa menambahkan, capaian WTP tersebut merupakan komitmen Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal.

Dalam artian, keberhasilan meraih WTP dikarenakan ada komitmen dari kepala daerah yang mendorong seluruh staf untuk menyajikan laporan keuangan sesuai aturan perundang-undangan berlaku.

"Sebab kalau kepala daerah punya komitmen dalam penyelengaraan pemerintahan, ya hasilnya seperti ini. Jadi sekali untuk bisa mencapai hasil (WTP) seperti ini, butuh komitmen pimpinan yang menginstruksikan staf agar bekerja keras mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Yosua Pandit Sembiring Kunjungi Keluarga Besar Theys Hiyo Eluay

Posted: 06 Nov 2018 03:18 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, S.I.P. mengunjungi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura untuk silaturahmi ke rumah keluarga besar Almarhum Theys Hiyo Eluay, pada Senin, (5/11).

Dalam kunjungannya Pangdam disambut baik oleh keluarga Theys yang diwakili oleh anaknya Yanto Eluay. Kunjungan silaturahminya Pangdam XVII/Cenderawasih ini sebagai wujud penghormatan kepada masyarakat Papua. Dalam pertemuan tersebut Pangdam menyampaikan kekaguman tentang Papua.

"Tanah Papua merupakan tanah yang diberkati Tuhan dimana tanahnya subur dan indah. Untuk itu harus dikelola dengan baik. Untuk mengelola hal tersebut tentu harus ada jaminan keamanan sehingga kekayaan alam Papua bisa di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat," kata Pangdam.

Selain itu dalam kunjungannya Pangdam mengajak masyarakat dan pemuda agar tidak mengkonsumsi miras, dimana saat ini sudah banyak yang menjadi korban miras baik anak-anak sampai orang dewasa.

"Perlu dimulai dari sekarang untuk menjauhi Miras dan Narkoba. Barang itu tidak ada manfaatnya justru sebaliknya hanya kerugian dan penyesalan dikemudian" terang Pangdam

Sementara itu berkaitan dengan penerimaan calon Tamtama, Pangdam mengatakan bahwa hal ini sebagai upaya mewujudkan keinginan orang asli Papua yang ingin menjadi TNI. Khususnya TNI AD telah memberi kesempatan kepada orang asli papua yang ingin mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui TNI AD. Namun dalam seleksi itu harus memenuhi syarat yang telah di tetapkan. Hal ini di sampaikan Pangdam ketika menjawab pertayaan dari salah satu ketua suku yang anakya tidak lulus tes.

"Apabila ada yang tidak lulus, lalu saya luluskan kembali tapi tidak memenuhi syarat maka saya akan berdosa dan bersikap tidak adil, selain itu saya sudah siapkan ruangan konsultasi untuk menyampaikan ketidak puasan dalam tes dan apabila masih kurang maka orang tua dapat langsung menghadap Panglima" tegas Pangdam

Turut hadir dalam acara silaturahmi tersebut Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Kapendam XVII/Cenderawasih, Dandenintel Kodam XVII/Cenderawasih, Kepala Kampung Distrik Sentani, Kepala Suku Amos Ondy, Bapak Karlosa Assa Kepala Suku Assa, Kepala Kampung Sereh, dan para Ondoafi wilayah Sentani. (Pendam17)

Satgas TMMD Kodim Merauke Ajar Warga Bifo Berkebun Sayuran

Posted: 06 Nov 2018 03:11 AM PST

KEPI, LELEMUKU.COM - Anggota Satgas TMMD Ke-103 Kodim 1707/Merauke kembali memberikan pelatihan dan mengajak warga Kampung Bifo, Distrik Passue Bawah, Kabupaten Mappi memanfaatkan lahan kosong yang ada disekitar pekarangan rumahnya untuk dijadikan kebun sayuran pada Minggu (04/11).

Salah satu anggota Satgas TMMD Serda M. Imron mengatakan bahwa beberapa anggota Satgas TMMD yang sedang melaksanakan pembangunan di Kampung Bifo ini mereka juga selalu melakukan kegiatan non fisik seperti yang sedang kita lakukan ini yaitu mengajak warga setempat untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada dipekarangannya untuk dijadikan kebun sayuran.

"Pada kesempatan kali ini kami mengajak Bapak Heroja Tagi dan keluarganya melakukan cocok tanam dengan memanfaatkan lahan dipekarangannya yang kosong untuk jadikan kebun sayuran". ungkap Imron.

"Dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan serta praktek langsung dilapangan tentang tata cara bercocok tanam diharapkan dapat memotivasi Bapak Heroja Tagi dan keluarganya untuk untuk bercocok tanam dengan baik bahkan kedepannya dapat mengembangkan pengetahuan tersebut". terangnya.

"Selain itu, penyemaian beberapa bibit sayuran seperti Cabai, Terong dan Tomat yang kita lakukan beberapa hari lalu sudah mulai tumbuh dan sekarang kita bagikan kepada beberapa warga Kampung Bifo untuk ditanam dikebun pekarangan rumahnya masing-masing sehingga kedepannya dapat menambah dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari". imbuhnya.

Terima kasih banyak kepada anggota Satgas TMMD Ke-103 Kodim 1707/Merauke yang telah memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada kami dalam melakukan cocok tanam (berkebun) dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada dipekarangan rumah. "ucap Bapak Heroja Tagi kepada anggota Satgas TMMD disela-sela kegiatan".

Bapak Heroja Tagi menambahkan, dengan adanya pendampingan dari Bapak TNI dan pemberian bibit sayuran ini kami merasa sangat senang dan menjadi termotivasi untuk lebih semangat lagi kedepannya dalam berkebun. (Pendam17)

Elysa Auri Minta SKPD Optimalkan Realisasi DAK Fisik

Posted: 06 Nov 2018 02:20 AM PST

SKPD di Provinsi Papua Diminta Optimalkan Realisasi DAK Fisik

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta lebih mengoptimalkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), pada sisa waktu tahun anggaran 2018.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri di Jayapura, Kamis (1/11) petang.

"SKPD harus mengoptimalkan penyaluran dan pemanfaatan DAK fisik dengan sisa waktu tinggal dua bulan lagi. Dengan harapan agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi cenderawasih, akan bisa terwujud," terangnya.

Diakuinya, realisasi DAK fisik di Papua sampai bulan Oktober, menempati urutan terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Realisasi DAK fisik hingga saat ini baru mencapai Rp.2,56 triliuan atau 52,5 persen dari total pagu yang mencapai Rp4,98 triliun pada tahun ini.

Padahal, sambung dia, pagu DAK fisik untuk Papua sebenarnya merupakan yang tertinggi se - Indonesia. Sebab alokasinya terdistribusi kedalam 26 bidang, yang terdiri dari 11 bidang DAK reguler, 9 bidang DAK penugasan dan 6 DAK afirmasi.

"Intinya masihnya rendahnya realisasi DAK fisik tersebut memang wajib menjadi perhatian kita bersama. Sebab pada satu sisi kita mendapatkan alokasi pagu terbesar, namun disisi lain realisasi penyaluran dan penyerapannya kami di Papua yang paling rendah".

"Untuk itu, saya minta semua SKPD kerja keras supaya bisa memaksimal anggaran yang ada untuk membangun daerah ini," seru dia.

Sementara selain DAK fisik, Provinsi Papua juga memperoleh alokasi dana desa yang besar dengan jumlah Rp.4,29 triliun. Alokasi tersebut diperuntukan bagi 5.400 desa/kampung yang terbesar di 29 kabupaten/kota.

Menurutnya, proses penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tergolong lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti.

Hanya saja. penyerapan dana desa dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD) serta penggunaannya, terkadang masih mengalami beberapa hambatan. "Antara lain, dikarenakan desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan desa periode sebelumnya dan adanya kesulitan akses keberbatasan SDM."

"Untuk itu, kami harap perangkat desa dapat terus bersinergi dalam mengawal dan memanfaatkan dana desa, dengan harapan pemanfaatan dana desa dapat lebih optimal," tambahnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Minta Warga Jangan Corat-Coret Jembatan Holtekamp

Posted: 06 Nov 2018 02:00 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jelang rencana peresmian Jembatan Holtekamp yang diwacanakan pada akhir tahun ini, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau warga agar tak mencorat-coret salah satu ikon kebanggaan masyarakat bumi cenderawasih tersebut, saat resmi beroperasional.

Hal demikian disampaikan Lukas Enembe, usai mendampingi salah satu kepala daerah dari Papua Nugini, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, jembatan tersebut bakal memberi keuntungan terhadap masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya, lebih khusus dari sisi ekonomi. Pihaknya pun mengharapkan jembatan tersebut, bisa segera beroperasi, agar tingkat kemacetan di Kota Jayapura dapat diminalisasi.

"Sebab memang Kota Jayapura ini sudah sangat macet karena tingkat pertumbuhan jalan tidak sebanding dengan penambahan kendaraan. Makanya perlu cepat diresmikan jembatan (holtekamp) ini. Apalagi kehadirannya sudah pasti akan meningkatkan perekonomian masyarakat pedagang dan daerah ini secara umum," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengingatkan seluruh warga Kota Jayapura dan sekitarnya agar menjaga serta memelihara jembatan itu dengan tidak merusak serta membuat jijik, jorok dan kotor.

"Apalagi sampai buang air sembarangan di sekitar jembatan. Tolong jaga jembatan ini dengan baik. Sebab keberadaan jembatan ini bakal menyambung hidup dan menumbuhkan ekonomi Papua kedepan," terang Wagub Klemen di Jayapura, pekan lalu.

Klemen juga meminta agar jangan sampai keberadaan jembatan itu, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendirikan bangunan guna keperluan nerdagang (kios), yang justru merusak (keindahan) bangunan tersebut.

"Kita minta walikota tertibkan seluruh bangunan yang bakal dibangun disekitar jembatan, khususnya yang tak ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena sekali lagi jembatan ini wajah Papua. Seba orang dari luar daerah tidak perlu ke Tolikara untuk tahu Papua. Cukup ke Jayapura, dia bakal merasa sudah ke Papua".

"Makanya, saya minta jangan ada bangunan yang justru bikin pemandangan sekitar jembatan terlihat jelek. Tulis tiga kali, jangan jorok, jorok, jorok. Sebab kadang-kadang (Pemerintah) Indonesia ini begitu baik, tapi kita tidak menjaga. Sekali lagi saya minta jangan bikin kios di sepanjang jembatan ini. Jangan karena otak dan mata kita mau cari uang, bikin kios lalu bikin keindahan hilang dan rusak," tegasnya. (DiskominfoPapua)

Pemkab di Papua Wajib Tindaklanjuti Tinjauan Pengelolaan Sagu di Kepulauan Meranti

Posted: 06 Nov 2018 01:53 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Papua, diimbau menindaklanjuti hasil kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau terkait pengelolaan sagu untuk kemudian diterapkan di wilayahnya masing-masing.

Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan salah satu wilayah yang berhasil dalam memproduksi sagu.

Dimana, hanya dengan luas lahan sagu sekitar 12 ribu hektar, dengan pabrik kilang yang ada, tercatat mampu meraup keuntungan sekitar Rp300 juta perbulan. Sementara petani sagu pembudidayanya bisa menerima sekitar Rp17 juta s/d Rp20 juta perbulan.

Tak sampai disitu, bahan sagu yang digunakan oleh Pemkab Kepulauan Meranti, dibeli dari Provinsi Papua.

"Sehingga hal ini yang barangkali bupati dan walikota di Papua mesti jadikan perhatian. Sebab kita di Papua ini memiliki wilayah luas dan punya lahan besar untuk ditanami sagu. Makanya kemarin kan ada studi banding ke Kepulauan Meranti yang juga dihadiri sejumlah bupati dan SKPD terkait."

"Dengan demikian, saya harapkan dari hasil tinjauan ini ada tindak lanjut atau paling tidak ada contoh yang dibuat pada masing-masing wilayahnya, lebih khusus dalam mengelola sagu," terangnya.

Sebelumnya, robongan Pemprov Papua dan bupati mengunjungi Pabrik Tepung Sagu PT. National Sago Prima, Kampung Tanjung Bandul, Distrik Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Rombongan Pemprov Papua meninjau cara pembuatan sagu yang kemudian diolah menjadi tepung untuk kemudian dijual ke luar negeri dengan harga Rp6000 per kilogram. Tak sampai disitu, rombongan Pemprov Papua mengunjungi salah satu pengolahan sagu skala home industri yang juga memproduksi tepung dengan penghasilan belasan juta rupiah per bulan.

Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw yang ikut dalam peninjauan mengaku siap mendorong kabupatennya sebagai salah satu daerah pilot project (proyek percontohan) untuk memacu masyarakat bumi cenderawasih meningkatkan budi daya sagu. (DiskominfoPapua)

Pemkab Biak Siapkan Lokasi Perhelatan Cabor Selam dan Hoki

Posted: 06 Nov 2018 01:46 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua baru-baru ini telah menetapkan klaster Kabupaten Biak, sebagai wilayah yang akan menyelenggarakan dua cabang olahraga (cabor), Hoki dan Selam.

Berkenaan dengan penetapan itu, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kini melakukan persiapan lokasi untuk membangun sarana dan prasarana pendukung, untuk suksesi pelaksanaan dua cabang olahraga tersebut.

"Kami telah menyiapkan lokasinya, dengan melengkapi sejumlah berkas dan persiapannya."

"Diantaranya lokasi berdasarkan sertifikat dan sesuai dengan arahan Gubernur, yakni menggunakan lokasi milik GKI Petrus Kafiar yang ada di Biak. Sehingga diharapkan pihak gereja pun ikut bertanggung jawab untuk bersama-sama dalam membina umat yang ada, termasuk mensukseskan PON di Biak," terang Bupati Biak Numfor Herry Naap, baru-baru ini.

Dia sampaikan, sebagai salah satu kabupaten yang masuk dalam klaster penyelenggaraan PON XX 2020, pihaknya berencana menyiapkan penyelenggaraan cabor senam, di Pantai Padaido.

Sementara untuk hoki, sambung dia, diyakini persiapan pun segera berjalan sebagaimana mestinya, apalagi cabor itu banyak diisi oleh atlet asal Biak Numfor, baik untuk lokal maupun nasional.

"Makanya kita minta dukungan semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat Biak. Sebab tanpa dukungan dan suport dari masyarakat, maka penyelenggaraan dua cabor tersebut bakal tak berjalan maksimal," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar seluruh anggaran infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus), seluruhnya dipergunakan membiayai keperluan pembangunan venus PON di seluruh bumi cenderawasih.

Usulan itu, kini tengah dipertimbangkan oleh kepala negara, dengan harapan bisa mendapat keputusan sesegera mungkin, mengingat pelaksanaan PON tingga menyisahkan waktu efektif setahun.(DiskominfoPapua)

Satgas TMMD Kodim Merauke Hibur Warga Bifo dengan Nonton Bersama

Posted: 06 Nov 2018 01:43 AM PST

BIFO, LELEMUKU.COM - Berbagai kegiatan non fisik terus dilakukan oleh Satgas TMMD Ke-103 Kodim 1707/Merauke guna meningkatkan kebersamaan dan dan terciptanya kerjasama yang baik antara Satgas TMMD dengan seluruh masyarakat yang ada di Kampung Bifo, Distrik Passue Bawah, Kabupaten Mappi.

Seperti yang telah dilakukan pada hari rabu malam tanggal 01 November 2018, dimana Satgas TMMD kembali memberikan hiburan kepada masyarakat Kampung Bifo berupa nonton bersama guna meningkatkan kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Satgas TMMD dengan dengan masyarakat setempat demi suksesnya pembangunan.

Selanjutnya Kapten Inf Herman Purba selaku Danki Satgas TMMD Ke-103 Kodim 1707/Merauke membenarkan bahwa kegiatan nonton bersama warga ditempat dilaksanakannya TMMD selain sebagai sarana untuk memberikan berbagai pengetahuan kepada warga juga untuk meningkatkan kebersamaan sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam jalannya pembangunan.

"Kalau hubungan dengan warga dapat terpelihara dengan baik tentunya dapat menciptakan kerjasama yang baik pula sehingga sangat mendukung terhadap jalannya pembangunan melalui TMMD". ungkap Herman.

"Kegiatan non fisik terus kita lakukan termasuk komunikasi sosial (Komsos) guna membantu mencerdaskan, memberikan wawasan pengetahuan dan memelihara serta meningkatkan hubungan yang baik dengan warga". jelasnya.

"Selain itu, kegiatan nonton bersama yang hampir setiap malam kita lakukan ini juga untuk memberikan hiburan kepada masyarakat setempat karena di kampung Bifo ini sangat minim sekali adanya hiburan". imbuhnya.

Disela-sela nonton bersama Ibu Regina Hohoba mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan terhibur dengan adanya kegiatan nonton bersama yang digelar oleh anggota Satgas TMMD Ke-103 Kodim 1707/Merauke. "Selain untuk menghibur kegiatan nonton bersama ini juga menjadikan kami warga Kampung Bifo menjadi lebih akrab dengan bapak-bapak TNI yang sedang melakukan pembangunan di Kampung ini". ucap Regina. (Pendam17)

Pemprov Papua Akui Kewalahan Atasi Masalah Terkait Tanah

Posted: 06 Nov 2018 12:54 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mengakui cukup kewalahan menghadapi nilai jual tanah yang cukup tinggi di bumi cenderawasih. Tak sampai disitu, adanya saling klaim sebagai pemilik tanah yang sah, ikut menghambat proses pembangunan di satu lokasi.

"Bahkan sebenarnya masih banyak broker (makelar,red) tanah yang turut menginjeksi kelompok masyarakat tertentu, sehingga pada akhirnya turut merong-rong pemerintah daerah, khusus dalam masalah pertanahan".

"Makanya, memang instansi pertanahan harus melakukan pendataan terhadap pemilik ulayat maupun pertanahan di Papua," kata dia di Jayapura, baru-baru ini.

Tak sampai disitu, terkait pembangunan Jembatan Holtekamp pun sempat mengalami kendala, dimana ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik sah dan kini menuntut ganti rugi.

"Padahal sebelumnya pemprov telah menyerahkan uang ganti rugi kepada kepada pihak yang menyatakan sebagai pemilik sah. Namun saat ini ada gugatan lain dan memang sedang berproses di pengadilan".

"Tapi kita sudah sampaikan siapa nanti yang menang pengadilan adalah pemilik sah. Sehingga jangan lagi ada upaya lain yang nantinya berpotensi menghambat pembangunan jembatan. Dan untungnya kedua belah pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah sepakat memberikan kesempatan kepada pemerintah melalui pihak ketiga untuk meneruskan pembangunan," terangnya.

Hery berharap masalah pertanahan tak sampai menghambat proses pembangunan di Bumi Cenderawasih, yang saat ini tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur hingga ke wilayah perkampungan, lebih khusus sarana dan prasarana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Dirinya juga mengimbau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait supaya memberi perhatian serius terhadap masalah itu.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau Kepala Daerah di kabupaten dan kota agar dapat mengendalikan harga tanah guna menumbuhkan investasi dan industri besar di Provinsi Papua.

Sebab dengan harga tanah yang murah bakal, mengundang para investor untuk berinvestasi di Papua serta turut membangun provinsi ini menuju ke arah yang lebih baik. (DiskominfoPapua)

Dukung PON XX, Imam Nahrawi Kirim Peralatan Asian Games ke Papua

Posted: 06 Nov 2018 12:21 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora-RI) menyatakan optimis penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2020 mendatang bakal berlangsung lebih baik.

Kemenpora sendiri mendukung suksesi PON XX dengan mengirimkan peralatan pertandingan yang digunakan pada Asian Games dan Asian Para Games ke Papua.

"Kami akan suport Papua dalam penyelenggaraan PON 2020 dengan mengirimkan alat-alat tanding pasca Asian Games dan Asian Para Games itu juga bisa dimanfaatkan untuk POPNAS (Pekan Olahraga Perlajar Nasional) tahun 2019 dan PON tahun 2020," ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga Dr.(HC) H. Imam Nahrawi, S.Ag, MKP kepada pers usai menerima Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bersama rombangan road show PON XX di Kantor Kemenpora, Kamis siang (01/11/2018).

Dikemukakan Imam bahwa untuk pengiriman peralatan pertandingan Asian Games dan Asian Para Games ke Papua akan dibicarakan secara tekhnis termasuk penyiapan gudang untuk menyimpannya.

Dan juga skenario untuk untuk mensiasati penyusutan peralatan-peralatan tanding karena waktu penyelenggaraan PON masih dua tahun lagi (2020).

"Dalam pembicaraan dengan pak gubernur tadi, saya minta juga apabila ada pergeseran alat maka harus disiapkan gudang dan harus ada skenario untuk mensiasati penyusutan alat karena PON tahun 2020 sementara alat sudah ada saat ini. Harus disiati mungkin dengan cara pengelolaannya digunakan untuk pelatihan atlit. Namun itu nanti dibicarakan secara tekhnis," kata Mempora.

Menurut Mempora, kedatangan Gubernur Papua Lukas Enembe beserta rombongan menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua benar-benar menyiapkan diri untuk pelaksanaan POPNAS 2019 dan PON XX tahun 2020.

Sebab, PON di Papua merupakan yang pertama kali di ujung timur Indonesia itu pasti akan menjadi sejarah yang luar biasa.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur sudah sampai ketempat saya bersama Ketua DPRP, Sekda, Kadispora dan semua kepala dinas dan asisten juga. Ini menandakan bahwa Papua betul betul menyiapkan diri menyongsong POPNAS dan PON. Mungkin masih ada yang beranggapan bahwa Papua belum siap. Tapi saya mendengar kabar dari pak gubernur tadi sudah betul-betul sangat siap dan saya sangat optimis. Tinggal beberap venue yang mungkin harus di anggarkan untuk dibangun,"ungkap Imam Nahrawi.

Lebih lanjut kata Imam, PON XX di Papua bukan hanya sebatas ajang pembangunan infrastruktur semata serta pengelolaan dan penyelenggaraan PON secara kepanitian tetapi lebih dari itu diharapkan iven ini dapat memotivasi atlet di Indonesia untuk memecahkan rekor di level-level internasional.

"Ada satu motivasi lagi di PON 2020 yaitu harus banyak rekor yang bisa dipecahkan oleh para atlet. Saya kira bukan hanya infrasktrutur dan kepanitiann saja tetapi PON di Papua juga ajang memecahkan rekor di level internasional," bebernya.

Dalam road show di Kemenpora, Kamis siang (01/11/2018) Gubernur Papua diterima Menpora Imam Nahrawi di lantai 10 Kantor Kemenpora, Jakarta.

Kedatangan Gubernur Papua ini dalam rangka membahas persiapan Papua sebagai tuan rumah PON XX dan PEPARNAS XVI dari mulai tahap renovasi venue hingga persiapan peralatan pertandingan.

Turut Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRP, Dr. Yunus Wonda, Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Doren Wakerkwa, SH, Asisten II Bidang Kesra, Dr. Ir. Noak Kapisa.

Kepala Bapeda, Dr. M Mus'aad, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Drs. Daud Ngabalin Kepala Dinas PUPR, Girius O Yoman, Kepala Biro Umum Emi Enembe, Kepala Biro Humas dan Protokoler Israil Ilolu, Kepala Penghubung Daerah Papua di Jakarta, Alex Kapisa,ST, Kadis Kominfo Kansiana Salle. (DiskominfoPapua)

Pemuda dan Perempuan di Perbatasan RI-PNG Harus Kembangkan Potensi

Posted: 06 Nov 2018 12:03 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kegiatan Training on Youth and Women Empowerment for Border Communities in Indonesia and Papua New Guinea atau Pelatihan tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda untuk Komunitas Perbatasan di Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) resmi ditutup oleh Jahar Gultom, mewakili Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (31/10).

Dalam sambutannya, Gultom mengatakan, pentingnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan masyarakat. Pelatihan merupakan bukti komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerja sama antar negara berkembang dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) guna membangun kemitraan yang lebih baik bagi kesejahteraan.

"Indonesia meyakini bahwa melalui KSS, dapat diwujudkan kemitraan global yang berdasar pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati dan semangat mendukung pembangunan sesama negara berkembang yang saling menguntungkan," katanya.

Ia pesankan peserta agar dapat mengembangkan potensi ekonomi dari hasil pelatihan dan menularkan ilmu yang didapat kepada teman-teman, saudara, dan keluarganya.

Kegiatan pelatihan ini, diselenggarakan bersama oleh Direktorat Kerjasama Teknik dan Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Pemerintah Provinsi Papua, pada tanggal 29–31 Oktober 2018 yang diikuti oleh 21 (dua puluh satu) peserta dari masyarakat perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea (PNG).

Kepala BPKLN Papua, Suzana Wanggai, mengapresiasi Kemenlu RI yang telah menaruh perhatian pada pengembangan masyarakat di perbatasan. Meski tampak sepele, namun pelatihan yang telah diselenggarakan merupakan hal-hal yang menyentuh langsung masyarakat di perbatasan yang memerlukan pengembangan kapasitas.

"Berbekal kesamaan budaya, latar belakang sosial, pengetahuan dan kebutuhan pengembangan kapasitas membuat pelatihan diharapkan menjadi salah satu upaya penambahan keterampilan yang langsung dapat diterapkan peserta guna meningkatkan kesejahteraan keluarga," katanya.

Sementara itu, dalam testimoninya, wakil peserta dari Kabupaten Keerom, Papua, maupun Vanimo, Sandaun, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk mengikuti pelatihan.

Sebagai eks repatrian tahun 2009 asal Kwami, Keerom, Papua, David Solowop bertekad untuk meningkatkan keterampilannya dan mengharapkan dukungan Pemerintah untuk mendapat kesempatan mengembangkan usaha.

Senada dengan Solowop, Theckla Wekre, yang berasal dari Kota Vanimo, PNG menilai pelatihan akan bermanfaat bagi Mama-mama dari Provinsi Sandaun, PNG, yang dapat dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat melalui gereja dan komunitas setempat.

"Pelatihan ini juga membuka kesempatan kepada kami untuk saling berinteraksi sebagai sesama masyarakat yang tinggal di perbatasan," ujar Wekre.

Pelatihan untuk masyarakat perbatasan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang diselenggarakan pada tahun 2015 dan 2016 yang melibatkan peserta asal perbatasan kedua negara di bidang pariwisata dan otomotif. (DiskominfoPapua)

Raih WTP, Pemprov Papua dan 8 Kabupaten Dapat Penghargaan dari Menteri Keuangan

Posted: 05 Nov 2018 02:19 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua dan delapan kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017, mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Delapan kabupaten yang menerima penghargaan adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura.

Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Papua, Asyik Fauzi mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana LKPD merupakan wujud akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan APBD.

"Dengan adanya Opini WTP atas LKPD tahun 2017 menggambarkan pengelolaan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara efektif," katanya disela-sela kegiatan Rakornis Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan, Kamis (1/11).

Dikatakan, LKPD tahun 2017 disusun berdasarkan standar akuntasi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Laporan perubahan ini terdiri tujuh laporan yakni, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan," ungkapnya.

Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kantor Wilayah DJP Papua dengan pemda Papua dan kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di Papua, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Aury mengatakan, sejak pertama kali LKPD diaudit dan diberi opini oleh BPK, terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan semakin meningkatnya opini BPK.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD menunjukan semakin meningkatnya jumlah LKPD yang memperoleh Opini terbaik yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta semakin menurunnya jumlah LKPD yang memperoleh opini tidak menyenangkan pendapat (TMP) atau disclaimer.

Untuk yang mendapatkan LKPD opini WTP, diharapkan prestasi itu dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

"Saya harapkan pemda yang mendapat opini WTP agar tidak cepat berpuas diri, capaian opini WTP hendaknya bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan sarana menuju tertib adminitrasi pengelolaan keuangan dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

BKD Papua Serahkan 18 ASN ke Balai Latihan Masyarakat Jayapura

Posted: 05 Nov 2018 02:16 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kantor Badan Kepegawaian Daerah Papua, menyerahkan 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua ke Balai Latihan Masyarakat Jayapura sebagai ASN Pusat di Aula Kantor BKD Jayapura, Kamis (01/11).

Sekretaris Balilatfo Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi Pusat Jakarta, Drs Jajang Abdullah, MM dalam sambutannya mengatakan, pihaknya membentuk Balai Latihan Masyarakat itu merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat (UPTP) yang didirikan di Papua khususnya di Jayapura yang disebut Balai Latihan Masyarakat Jayapura.

"Berkedudukan di Jayapura tetapi wilayah kerjanya meliputi Papua dan Papua Barat. Karena kita sudah dibentuk berdasarkan keputusan Kemenpan Struktur Organisasi Balai Latihan Masyarakat itu dari Permenpan Nomor 9 Tahun 2015 berubah menjadi Permenpan Nomor 8 Tahun 2017 yang pertama dibentuk 7 balai menjadi 9 balai ada balai latihan masyarakat di Jayapura dan di Ambon," katanya.

Sebagai lembaga baru, maka pihaknya sangat membutuhkan ASN yang akan menggerakkan roda balai ini, sehingga pihaknya memprioritaskan berdasarkan proses administrasi sebelumnya yang disebut Penyerahan Personil Daerah (P3D), penyerahan aset dan penyerahan keuangan.

"Penyerahan ASN itu melalui persetujuan dari BKD Jayapura yang mengusulkan dan setelah itu keluar persetujuan dari BKN dan dari BKN sudah keluar suratnya 2 bulan lalu, namun baru diagendakan secara seremonialnya sekarang yaitu 18 orang ASN yang diserahterimakan bergabung di Kementrian Desa dengan status baru sebagai pegawai pusat di kantor pusat Jakarta, namun wilayah kerjanya tetap di Balai Jayapura," jelasnya.

Pihaknya tidak asal merekrut, karena semua sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dan prosedur.

"Kita sudah uji kompetensi untuk KSM pada jabatan fungsional untuk penggerak swadaya masyarakat yang ada di Balai Jayapura dan 8 pejabat yang memenuhi syarat. Harapan saya mereka bisa mengawal dan mempercepat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa - desa sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu," tandasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Helen Ronsumbre mengharapkan, ke depan agar formasi dapat dibuka lagi untuk merekrut pegawai agar bisa diturunkan ke kampung- kampung di Papua agar SDM di Papua bisa maju dan berkembang dengan baik.

Selain itu, Kepala Balai Latihan Masyarakat Papua, Dominggus Rumadas, SSos, MSi menambahkan, kantornya masih status kontrak di kompleks Tanah Hitam, Abepura dan saat ini masih menunggu proses hibah aset dari daerah ke pusat, meskipun berita acara sudah ditandatangani oleh Sekjen Kementrian Desa bulan Februari 2018 lalu, tetapi sampai hari ini Sekda Papua belum menandatangani.

"Semoga ini bisa cepat tercapai agar kita bisa melayani masyarakat Papua untuk melakuan pelatihan yang terbaik bagi mereka, karena sampai saat ini masyarakat masih membutuhkan pelatihan dan dukungan penguatan kapasitas bagi mereka, karena hari ini mereka punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak bisa dikembangkan karena pengetahuan dan keterampilan yang terbatas karena sikap dan nilai budayanya," imbuhnya.