Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Evaluasi SPBE di Provinsi Papua Dibagi Tiga Wilayah.

Evaluasi SPBE di Provinsi Papua Dibagi Tiga Wilayah

Posted: 08 Nov 2018 11:06 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melakukan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Papua.

Untuk Papua, Kemenpan RB membagi menjadi tiga wilayah, yakni wilayah satu Kota Jayapura, wilayah dua Kabupaten Biak dan Wilayah tiga di Kabupaten Jayawijaya.

Josua Ariel Perkasa, tim analisis dari Kemenpan RB mengatakan dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, baru empat kabupaten yang sudah melakukan evaluasi SPBE, yakni Kabupaten dan Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Mimika.

"Jadi, evaluasi SPBE hari ini untuk Pemprov Papua dan 11 kabupaten lainnya," kata Josua di Jayapura, Rabu (7/11).

Ia mengatakan, Kemenpan RB akan melakukan evaluasi di wilayah dua, meliputi Kabupaten Biak, Supiori, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. Kemudian, wilayah tiga untuk 10 kabupaten di wilayah Pegunungan Papua.

"Semua kabupaten akan kita evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pemerintah daerah," ujarnya.

Dari hasil evaluasi ini, katanya, akan diberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah daerah dan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis (Bimtek).

"Evaluasi ini sebagai pilot survei, apakah penerapan SPBE sudah berjalan baik atau belum. Seperti di Papua, kendala jaringan telekomunikasi, masalah inilah yang akan dikeluarkan rekomendasi, sehingga ke depan kebijakan program itu lebih terarah," tuturnya.

Dikatakan, Kemenpan RB juga melibatkan tim evaluasi SPBE yang berlatar belakang akademisi dari Universitas Indonesia, Politenik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Telkom, Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Gunadarma.

Ditambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelaksanaan SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, penerapan SPBE sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang ingin adanya percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. (DiskominfoPapua)

Jayapura Raya akan Jadi Pilot Project Pendataan Perumahan ASN

Posted: 08 Nov 2018 11:05 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua melakukan sosialisasi pendataan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki rumah.

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua, Metito Y Kabuare mengatakan, pendataan akan dilakukan bagi ASN yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua yang akan dilakukan melalui web aplikasi Rumah Indonesia (Rumi).

"Kita akan mengambil sampel di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan provinsi," kata Metito Kabuare di Jayapura usai membuka piloting pendataan rumah bagi asn melalui aplikasi Rumah Indonesia (Rumi) di Jayapura, Rabu (7/11).

Diharapkan, Dinas Perumahan baik yang ada di provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan data ASN yang lengkap, sehingga pembiayaan rumah bisa segera direalisasikan tahun 2019.

"Sebab, selama ini masih ada beberapa data yang kurang sejak adanya pengalihan dari Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) ke Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," Tandasnya.

Selain itu, seharusnya para pegawai yang sudah purna bakti keluar dari rumah dinas sehingga pegawai yang baru bisa menempati rumah itu.

Sebelumya Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Adang Sutara, SE, MSi mengaku menunggu data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Papua.

"Kami minta data ASN, nih saya nagih sebetulnya apakah data ASN sudah tersedia," katanya.

Menurutnya, data ASN ini penting sebagai salah satu dasar untuk pembangunan perumahan bagi pegawai negeri. Sebab, hal ini sesuai dengan keinginan presiden menggenjot pembangunan perumahan bagi ASN, dimana ASN menjadi prioritas dan merupakan bagian dari program pusat.

Untuk mewujudkan pembangunan perumahan itu, lanjutnya, pemerintah pusat menawarkan beberapa konsep mudah untuk memiliki rumah melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Pembiayaan Mikro Perumahan (PMP) dan swadaya mikro.

"Konsep ini yang akan ditawarkan kepada pemerintah provinsi Papua melalui BP2BT yang akan segera berfungsi," imbuhnya. (DiskominfoPapua)