Doren Wakerkwa Soroti SKPD Tak Hadiri Monitoring Meja |
- Doren Wakerkwa Soroti SKPD Tak Hadiri Monitoring Meja
- Pemprov Papua Tahan 69 Kontainer Kayu Ilegal di Pelabuhan Jayapura
- Soedarmo Nilai Positif Lokasi Venue Dayung Di Danau Love
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Gugurkan Belasan Bacaleg
- 8 Kabupaten di Papua Bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS)
- Pemprov Papua Dorong Swasta Sediakan Listrik Bagi Warga di Perkampungan
- Hery Dosinaen Minta Masyarakat Papua Lestarikan Adat Istiadat
- Pemprov Pasang Baliho Raksasa Di Stadion Mandala
- Doren Wakerkwa Imbau ASN Provinsi Papua Sukseskan Perayaan HUT Kemerdekaan
- Soedarmo Minta Para Bupati Konsisten Cegah Illegal Logging di Papua
- Hery Dosinaen Akan Evaluasi Pokja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Papua
- Legiun Veteran Siap Dukung Pembangunan Papua
- Shionvhory Shvidarvy Sroyer Pembawa Duplikat Bendera Pusaka di HUT RI di Papua
- Soedarmo Minta Generasi Muda Papua Rayakan Kemerdekaan
- Polres Jayapura Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme di Poltekes
| Doren Wakerkwa Soroti SKPD Tak Hadiri Monitoring Meja Posted: 17 Aug 2018 11:06 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, menyoroti sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tak hadir dalam monitoring meja program dan kegiatan pembangunan triwulan pertama 2018.Hal tersebut disampaikan Asisten Doren saat memberikan amanat pada apel gabungan Senin (13/8), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Menurutnya, kegiatan sepenting ini mestinya mendapat atensi yang besar dari SKPD, sebab monitoring meja bertujuan menghitung serta mengukur penyerapan kinerja serta capaian kegiatan yang telah dihasilkan. "Sebab sangat disayangkan pada monitoring meja kemarin ada kepala dinas tidak datang, pejabat eselon III dan IV pun demikian. Padahal mereka berkewajiban mempresentasikan kegiatan yang dijalankan mereka." "Untuk itu, kedepan saya harap siapa pun itu kalau ada undangan resmi wajib datang. Karena monitoring meja ini sangat penting untuk bagaimana kita mengukur kinerja instansi," jelasnya. Dia mengingatkan para kepala SKPD jika berhalangan, agar menunjuk staf yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, seluruh kendala pelaksanaan pembangunan di masing-masing SKPD, akan dicarikan solusi secara bersama-sama. Sehingga seluruh progam kerja di instansi tak jalan ditempat. "Sebab kita ini dalam bekerja kan ada target yang mesti diselesaikan. Makanya perlu ada rapat dan sebagainya untuk menyelesaikan sesuatu yang mengganjal. Sebab semua masalah dibicarakan dalam monitoring meja. Dengan demikian saya harap kedepan seluruh pihak terkait wajib hadir dalam monitoring meja," terangnya. Pada kesempatan itu, dia mengimbau seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar bekerja keras menjalankan program kerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan hasilnya akan mampu meningkatkan penyerapan anggaran di tahun 2018, serta memaksimalkan program kerja yang telah dicanangkan sebelumnya. "Sekarang sudah masuk semester kedua di tahun 2018. Makanya, saya minta setiap program kerja dari masing-masing dinas, badan dan biro harus bisa tepat sasaran dan yang paling penting sesuai perencanaan," imbaunya. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Tahan 69 Kontainer Kayu Ilegal di Pelabuhan Jayapura Posted: 17 Aug 2018 11:06 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menyegel 69 kontainer kayu ilegal yang hendak diberangkatkan ke Kota Surabaya lewat Pelabuhan Laut Jayapura.Penyegelan puluhan kayu tanpa dokumen ini, dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, didampingi instansi terkait. Dalam keterangannya, Gubernur minta kepada pihak kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan penegakkan hukum sampai tuntas hingga ke akar-akarnya. "Kalau perlu sampai kepada pemilik perusahaannya ini diberi sanksi pidananya. Sebab mungkin sudah berkali-kali melakukan tindak pidana semacam ini," terang dia, di Pelabuhan Jayapura, Selasa (14/8). Sementara melalui penyegelan ini, Soedarmo mengharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Sebab bila masih diberikan kelonggaran, dikhawatirkan, kegiatan ilegal itu akan terus berlangsung dimasa mendatang. "Makanya saya minta Kapolda proses. Jangan dibiarkan mereka enak sendiri. Kalau kayunya sendiri kita sita kemudian berhenti sampai disitu nanti akan berbuat lagi." "Yang pasti apa yang kita lakukan saat ini menindaklanjuti pakta integritas yang kita buat antara Pemprov dengan KPK. Intinya kita tidak akan memberikan peluang sedikit pun terhadap yang namanya ilegal," tegasnya. Kepala Dinas Kehutanan Papua Jap Jan Ormuseray mengatakan bila dirupiahkan total uang kerugian negara diperkirakan Rp1,13 miliar. Kayu ilegal tersebut dimiliki perusahan dari Nabire, yakni PT. Mutiara Lestari Papua, CV. Mandiri Perkasa, CV. Wami Star, CV. Puspa Yoga dan PT. Intiko Pratama. "Sementara untuk satu kontener itu rata-rata memuat 14-15 kubik kayu dan semuanya akan diberangkatkan ke Surabaya," terang kepala dinas. Dia jelaskan, tangkapan kayu sebelumnya diangkut dengan kapal Oriental Diamond dari Nabire ke Pelabuhan Jayapura, Sesuai dokumen hanya 91 kontainer. Namun dari 91 Kontainer ini, sempat diberangkatkan fisiknya hanya 54 kontainer dengan 37 sisanya tertinggal di Nabire. "Nah dari 54 kontainer ini, sebanyak empat kontainer tidak bermasalah karena isinya briket dan dokumennya lengkap. Namun 50 kontainer bermasalah karena diduga gunakan surat palsu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sudah dipalsukan." "Ini sudah berulang-ulang dan itu modus yang dipakai sekarang. Sementara yang di Jayapura itu ada 51 kontainer dimana 32 diantaranya memenuhi syarat dengan dokumen lengkap. Sedangkan 19 kontainer tak miliki dokumen sehingga ditahan," terangnya. Yang pasti, tambah Ormuseray, yang hari ini ditahan dan tidak diberangkatkan dan akan segera diproses sesuai dengan aturan perundan-undangan berlaku. Diharapkan ada efek jera bagi pelaku pemalsu dokumen kayu ilegal tersebut. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Nilai Positif Lokasi Venue Dayung Di Danau Love Posted: 17 Aug 2018 11:01 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai positif penetapan lokasi venue dayung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 yang berlokasi strategis dan berdekatan dengan objek wisata danau love.Oleh karenanya, dia berharap lokasi tersebut segera ditetapkan oleh Technical Delegate (TD) dan Pengprov Podsi Papua sebagai tempat venue PON XX. "Danau love saat ini, kata Gubernur, menjadi salah satu tujuan wisatawan. Apabila lokasi venue PON dayung berada di tempat tersebut, saya yakin maka akan memberikan dampak kepada masyarakat setempat." "Sehingga nanti kedepan saya harap venue dayung ini bukan saja di pakai saat PON, tetapi dapat digunakan sebagai tempat latihan bagi atlet-atlet Papua kedepan," katanya saat meninjau venue cabang olahraga dayung di kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, kemarin Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengatakan meski telah mendapat atensi positif dari Gubernur Soedarmo, sayangnya sampai saat ini Pengpov Podsi Papua dan TD belum memutuskan lokasi venue dayung. Dimana sebelumnya, ada dua lokasi yang diusulkan oleh TD dan Podsi, yakni teluk Youtefa dan danau Sentani. "Untuk itu, kami harap, cabor segera putuskan, karena kita harus membangun infrastruktur pendukungnya," ucap dia. Dia tambahkan, sebaiknya lokasi venue dayung berada di danau Sentani, karena pembangunan infrastruktur pendukungnya bisa dibangun dengan cepat. Sebab, jika lokasi venue berada di teluk Youtefa, pengurusan ijin harus sampai ke kementerian terkait di Jakarta. "Karena ada hutan lindung (mangrove), sehingga jika kita bangun infrastruktur pendukung, tentu akan merusak mangrove di sekitar lokasi venue tersebut. Makanya harus ada ijin dan lainnya," terang dia. (DiskominfoPapua) |
| Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Gugurkan Belasan Bacaleg Posted: 17 Aug 2018 10:57 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengumumkan sebanyak 16 bakal calon legislatif (Bacaleg) Pemilu 2019 terpaksa di gugurkan karena tidak memenuhi persyaratan untuk melampirkan ijasah.Menurut Komisioner KPU Papua, Tarwinto, pihaknya tengah menunggu apakah ada aduan dari 16 bacaleg yang digugurkan itu ke Bawaslu. Sebab selain menggugurkan, KPU Papua baru-baru saja menetapkan Bacaleg sementara Pemilu 2019 "Sebab yang jelas sesuai hasil verifikasi di KPU Provinsi 16 Baceleg tersebut tidak memenuhi persyaratan," terang dia di Jayapura, kemarin. Enam belas Bacaleg yang digugurkan itu, diantaranya berasal dari Partai Berkarya, Partai Nasdem, PKPI, Hanura, PAN dan PPP "Secara keseluruhan terhitung ada sekitar 16 Bacaleg yang tidak memenuhi persyaratan dan sudah digugurkan," terang dia. Sementara setelah menetapkan Bacaleg sementara, KPU Papua mengharapkan adanya laporan dari masyarakat terkait status pihak-pihak yang akan maju di Pileg 2019 mendatang. Artinya, kendati penatapan calon sementara sudah dilakukan, namun bisa kembali terganjal bila laporan dari masyarakat itu benar-benar terbukti. "Maksudnya disini KPU Provinsi Papua ingin meminta masukkan masyarakat terkait dengan status Bacaleg yang akan maju di Pileg 2019 pada kursi DPR Papua." "Masukkan masyarakat ini ada banyak hal terutama terkait status Bacaleg ini. Barangkali Baceleg ini pernah tersandung kasus seperti Korupsi, terpidana, dia menggunakan ijazah palsu atau dia PNS. Kitakan tidak tau detail bisa mengetahui orang-orang tersebut. Sehingga harus ada tanggapan masyarakat," terang dia. (DiskominfoPapua) |
| 8 Kabupaten di Papua Bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Posted: 17 Aug 2018 10:49 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah provinsi Papua memastikan sampai dengan saat ini baru delapan kabupaten yang telah membentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS).Padahal undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 25 Ayat 1 mengamanatkan agar penanganan konflik sosial, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingg wajib dilaksanakan oleh bupati maupun walikota. "Ini perintah UU. Jadi sekali lagi, harus dilaksanakan karena kalau tidak melaksanakan perintah undang-undang, ini ada sanksinya," terang Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, di Jayapura, usai membuka desiminasi pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten/kota, Selasa (14/8). Soedarmo pada kesempatan itu memberi deadline waktu sampai akhir bulan Agustus 2018 kepada 21 kabupaten/kota untuk segera membentuk. Sebab kata Soedarmo dengan terbentuknya tim terpadu penanganan konflik sosial, kabupaten/kota dapat melakukan tugas dan fungsinya. "Sebab pembentukan tim terpadu ini juga nantiya disertai dengan surat keputusan kepala daerah. Dengan demikian, mereka akan mampu melakukan pencegahan terhadap konflik," ucapnya. Diharapkan kehadiran tim ini, dia berharap kedepan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penanganan konflik sosial sesuai dengan tahapan yang ada, antara lain pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. "Ini sangat penting, karena tim terpadu penanganan sosial ini memang merupakan kewenangan kepala daerah." "Untuk itu, saya juga minta kepada kesbangpol agar mengawal dan mendorong para kepada kepala daerah di 21 kabupaten dan kota , agar segera membentuk SK tim terpadu penanganan konflik sosial itu," tutupnya.(DiskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Dorong Swasta Sediakan Listrik Bagi Warga di Perkampungan Posted: 17 Aug 2018 10:48 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong pihak swasta untuk dapat menyediakan listrik bagi warga yang tinggal di daerah perkampungan, lebih khusus bagi yang belum menikmati energi kelistrikan.Hal demikian disampaikan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo di Jayapura, kemarin. Menurut dia, baru-baru ini pihaknya telah meninjau pembangunan sumber energi listrik dari matahari yang dikerjakan oleh pihak swasta di wilayah Kabupaten Jayapura. Pihaknya mengapresiasi upaya itu, sebab sangat membantu masyarakat setempat karena harganya lebih murah dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Makanya, hal seperti ini yang harus kita dorong kedepan. Sehingga diharapkan seluruh Papua nantinya akan bisa nikmati listrik yang disiapkan pemerintah. Tapi kalau misalnya pemerintah terlambat, mungkin bisa siapkan listrik melalui kerja sama dengan pihak swasta." "Ini kita harap bisa terjadi di daerah yang selama ini belum ada penerangannya," akunya. Sebelumnya, program listrik masuk desa diharapkan mampu menerangi seluruh kampung yang ada di Papua. Kedanti demikian program tersebut masih dilakukan secara bertahap oleh pihak PLN. Sekda Papua Hery Dosinaen dalam satu kesempatan menilai positif program listrik masuk desa. Meski demikian, agar program ini berdampak positif, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan listrik di kampung tersebut tak sia-sia. "Karena sebelumnya sistem ini sudah pernah dibuat namun kuarang berhasil. Pertama karena, dijual juga kembali oleh masyarakat listriknya, sebab sudah kasus seperti begitu." "Kedua, karena masalah pemeliharaan yang tentunya masyarakat kampung, belum tahu dan mengerti soal pemeliharaan. Bahkan kemarin, kalau mati atau rusak dibiarkan begitu saja," ujar dia. (DiskominfoPapua) |
| Hery Dosinaen Minta Masyarakat Papua Lestarikan Adat Istiadat Posted: 17 Aug 2018 10:45 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengimbau masyarakat untuk dapat melestarikan adat istiadat, budaya serta tari-tarian lokal lewat setiap iven maupun kegiatan yang digelar pemerintah maupun pihak swasta."Saya minta mari kita cintai tari-tarian daerah. Mulailah dengan mencintai tari yospan dan poco-poco. Kemudian semua kegiatan yang berkaitan dengan olahraga," terang Hery pada lomba tari kreasi yosim pancar dan poco-poco kemerdekaan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (15/8), sore. Hery yakin, melalui lomba tarian adat tersebut, dipastikan mampu mempererat persatuan dan kesatuan di atas Tanah Papua. "Sebab tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita semua sama, semua satu untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI," jelasnya. Sementara itu, sekitar 105 orang dari lingkungan pemerintah provinsi serta instansi vertikal maupun TNI/Polri, meramaikan tari kreasi dan poco-poco dalam rangka memperingati HUT ke-73. "Ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-73 RI, dan diikuti oleh ASN, Forkompinda dan masyarakat umum," kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen. Dia menilai, perkembangan budaya dan adat saat ini, terjadi loncatan-loncatan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat. "Bahkan sampai hari ini budaya banyak di tinggalkan, penghormatan kepada luluhur juga dilupakan, begitu juga dengan adat istiadat hanya karena perkembangan teknologi. Untuk itu, saya harapkan kedepan masyarakat peduli untuk lestarikan adat kita yang semakin ditinggalkan dengan berbagai lomba maupun hal serupa lainnya," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Pasang Baliho Raksasa Di Stadion Mandala Posted: 17 Aug 2018 10:37 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua bakal memasang baliho raksasa berukuran 40x15 meter untuk menyemarakan suasana peringatan HUT Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia (RI), pada 17 Agustus 2018 di Stadion Mandala Jayapura.Menurut Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi Panitia HUT ke-73 RI Provinsi Papua, Djuli Mambaya, baliho raksasa ini akan dipasang pada Gedung Kantor KONI Papua yang baru di Stadion Mandala. "Baliho kemungkinan kita pasang secepatnya mengingat waktu dan karena ukurannya yang sangat besar. Saya bahkan mengusulkan baliho ini masuk dalam rekor MURI, namun sudah ada yang terbesar di Batam pada 2010 dengan ukuran 10x100 meter." "Tapi saya ada usul lagi bahwa ada 45 anak tangga yang akan dilalui pembawa baki bendera merah putih ke rekor MURI. Tapi belum ada jawaban sampai saat ini. Kita harap ada rekor-rekor yang dicapai pada peringatan HUT kemerdekaan tahun ini," terang dia di Jayapura, Rabu (15/8). Dia pastikan, untuk kesiapan tempat upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2018 di Stadion Mandala sudah 99 persen. Dimana baru-baru ini, pihaknya bersama tim sudah melakukan pengecetan, pembersihan lokasi serta pemasangan umbul-umbul. "Umbul-umbul bahkan kita pasang mulai dari bandara sampai kota. Juga beberapa wilayah atau tempat yang kita laksanakan hari ulang tahun dipasangkan umbul-umbul." "Yang pasti, kita sudah siap tinggal nanti satu hari sebelum pelaksanaan kita pasang kursi. Intinya saya pastikan semua dekorasi sehari sebelum pelaksanaan sudah siap. Apalagi tadi bapak Gubernur Soedarmo sudah datang melihat dan mengapresiasi langkah-langkah kita. Karena kita sudah siap semua sehingga tim Paskibra bisa memakai stadion untuk gladi kotor dan bersih. Sound sistem dan listrik juga sudah dicoba dan tidak ada masalah lagi," ucapnya. Dia berharap pada peringatan 17 Agustus 2018 nanti, masyarakat dan peserta yang datang dapat menjaga keamanan dan kebersihan dimana dirinya berada. Sebab fasilitas stadion tersebut akan dipergunakan untuk pertandingan sepakbola tim kesayangan Persipura Jayapura, serta iven penting kenegaraan lainnya. (DiskominfoPapua) |
| Doren Wakerkwa Imbau ASN Provinsi Papua Sukseskan Perayaan HUT Kemerdekaan Posted: 17 Aug 2018 10:33 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk mensukseskan perayaan HUT kemerdekaan ke -73 Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2018 mendatang."Saya minta partisipasi semua pihak ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan HUT RI. Kita sedang dalam persiapan, karena itu, saya minta semua ASN wajib mensukseskan," terang dia di Jayapura, kemarin. Pihaknya juga mengharapkan seluruh ASN yang ditunjuk menghadiri upacara kenaikan dan penurunan bendera di Stadion Mandala Jayapura, agar wajib hadir tepat waktu. "Sebab sudah ada laporan dari tahun ke tahun, ada ASN yang datang telah saat upacara dan bahkan tidak menghadiri kegiatan itu." "Karenanya saya minta tahun ini tidak ada lagi hal-hal semacam itu lagi. Dengan demikian semua ASN wajib hadir dan turut mengambil bagian pada kegiatan HUT RI, mulai dari rangkaian, pelaksanaan di hari 'H', hingga kepada penutupannya," harap dia. Tak hanya ASN, dia juga mengharapkan seluruh masyarakat di Papua, turut ambil bagian dan berperan serta mensukseskan pelaksanaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. "Tentunya dan seperti biasa perayaan 17 Agustus kali ini akan dipusatkan di Lapangan Mandala Jayapura. Nantinya yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) adalah Gubernur Provinsi Papua." "Namun terlepas dari itu kita ingin tahun ini perayaan HUT kemerdekaan dilaksanakan dengan penuh kesemarakan. Sehingga masyarakat juga kita undang dan diminta ikut menyemarakan suasananya," katanya. Sementara itu. peringatan HUT kemerdekaan RI setiap tahunnya senantiasa diisi dengan berbagai kegiatan, lomba tradisional dan hiburan rakyat. Dirinya berharap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar menjadi contoh bagi masyarakat yang semarak memperingati HUT kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Minta Para Bupati Konsisten Cegah Illegal Logging di Papua Posted: 17 Aug 2018 10:33 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menyoroti lemahnya pengawasan hutan hingga menyebabkan maraknya pembalakkan liar di sejumlah wilayah bumi cenderawasih. Karena lebih banyak terjadi di wilayah kabupaten, dia meminta bupati sebagai kepala pemerintahan di daerah agar lebih konsisten dalam mencegah illegal logging."Sebab yang terjadi akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan. Sehingga perlu ada pengawasan yang ketat untuk meminimalisasi pembalakkan hutan secara liar diatas tanah ini." "Makanya, saya juga minta para bupati supaya untuk pihak-pihak yang melintas di daerahnya, terutama pelaku ilegal loging agar ditangkap dan diproses hukum. Sehingga ada efek jera dan kepastian hukum kepada pelaku perusak hutan," terang dia di Jayapura, kemarin. Dikatakan, sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan, termasuk aparat keamanan dengan penuh tanggung jawab. Sementara bagi yang terbukti bersalah, selain sanksi pidana perlu ada pencabutan ijin usaha. "Sebab kita sangat serius untuk menumpas para pelaku ilegal loging di Papua. Apalagi baru-baru ini kita sudah melihat langsung pengoprasian para penambang liar di wilayah Korowai sana, namun itu lebih kepada domain pertambangan." "Pun begitu sangat disayangkan tindakan mereka karena sudah merusak ekosistem alam yang ada dan merugikan masyarakat setemat. Sehingga yang ilegal-ilegal seperti ini semua harus diberantas," pungkasnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menyegel 69 kontainer kayu ilegal yang hendak diberangkatkan ke Kota Surabaya lewat Pelabuhan Laut Jayapura. Penyegelan puluhan kayu tanpa dokumen ini, dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, didampingi instansi terkait. Dalam keterangan kepada pers, Gubernur minta kepada pihak kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan penegakkan hukum sampai tuntas hingga ke akar-akarnya. Sementara melalui penyegelan ini, diharapkan memberi efek jera kepada para pelaku. Sebab bila masih diberikan kelonggaran, dikhawatirkan, kegiatan ilegal itu akan terus berlangsung dimasa mendatang. (DiskominfoPapua) |
| Hery Dosinaen Akan Evaluasi Pokja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Papua Posted: 17 Aug 2018 10:31 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Evaluasi terhadap kelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP) pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua kembali menguat setelah Sekretaris Daerah Hery Dosinaen menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga itu."Jelas nanti kita evaluasi Pokja-nya dan secara komperensif (kinerjanya) dilihat. Dicari juga titik simpulnya mengapa banyak sekali proyek belum dilelang. Sebab memang kita tidak bisa intervensi pekerjaany mereka," terang dia di Jayapura, kemarin. Dikatakan, saat ini ada banyak proyek pembangunan infrastruktur 2018 di Provinsi Papua yang belum dapat dikerjakan, karena Pokja ULP belum melakukan tender. Sementara tahun anggaran 2018 telah tingga lima bulan waktu efektif, sehingga dikhawatirkan sejumlah pekerjaan tak lagi dapat ditender karena waktu pengerjaan yang kurang. "Bahkan kemarin ada pekerjaan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kami terpaksa kembalikan anggarannya kepada pemerintah pusat. Hal ini yang kami takutkan terjadi untuk sejumlah dana yang dibiayai dengan APBD," ucapnya. Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Djuli Mambaya merasa kecewa dengan kinerja Pokja ULP yang telat melakukan tender. Alhasil sejumlah Rp50 miliar dari DAK yang dilobi Dinas PUPR untuk pembangunan infrastruktur, terpaksa dikembalikan ke kas Negara. "Pengembalian ini gara-gara pokja ULP yang terlambat tender. Makanya DAK sebesar Rp50 miliar dikembalikan. Padahal kalau digunakan jalan dari Bolakme - Kelila – bokondini mungkin sudah bisa ditembusi," kata dia Oleh karenanya, dia minta agar Pokja ULP untuk tak menutup mata dan telinga terkait dengan permasalahan itu. Sebab anggaran itu dilobi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Makanya, kami minta dievaluasi saja Pokja ULP itu supaya kedepan tidak terjadi keterlambatan tender lagi, karena ini sudah berulang kali selama 2 tahun terakhir," pungkasnya. Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa pun mengeluhkan hal serupa. Dia bahkan menuding Pokja ULP sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan, karena belum juga melaksanakan tender atau lelang proyek infrastruktur, padahal tahun anggaran telah memasuki semester II. "Saya heran karena instruksi melelang seluruh proyek di provinsi sudah disampaikan dirinya pada apel gabungan beberapa pekan lalu. Sayangnya instruksi ini tak juga dijalankan sehingga dikhawatirkan penyerapan anggaran 2018, bakal tak capai target. "Ini kamu (Pokja ULP) menyakitkan Gubernur saya kasih tahu. Bagaimana kegiatan proyek fisik bisa kita ukur kalau Pokja ULP belum jalan bagus sampai hari ini." "Masakan dari kemarin berkas yang masuk dikaji terus? Makanya proyek yang ada jadi macet dan stagnan (jalan ditempat) terkait program pembangunan infrastrukturnya. Bagaimana mau capai (target) penyerapan 2018 (kalau tidak ada lelang sampai saat ini)," keluhnya. (DiskominfoPapua) |
| Legiun Veteran Siap Dukung Pembangunan Papua Posted: 17 Aug 2018 10:29 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepedulian dan perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terhadap legiun veteran diapresiasi. Oleh karenanya, legiun veteran di Papua siap membantu dan mendukung pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan kedepan.Hal ini disampaikan Ketua Legiun Veteran Papua, Koesmanto pada ramah tamah Pemprov Papua bersama legiun veteran dan keluarga, di Main Hall Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (17/8) siang. Ramah tamah itu, juga dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo beserta istri, Pangdam XVII Cenderawasih serta Mayjen TNI George Elnadus Supit. Dalam kesempatan itu, Koesmanto juga berpesan kepada kaum muda di Papua agar tidak menyia-nyiakan hidupnya dengan melakukan kegiatan yang tak bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga bahkan sesama. Dia berharap kaum muda, bisa meniru semangat para pejuang yang siap dan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negara ini. Sementara Gubernur Soedarmo mengatakan negara besar adalah yang menghargai jasa para pahlawan yang dulu berjuang mengorbankan jiwa raga untuk merebut kemerdekaan RI. Oleh karenanya, ramah tamah kali ini merupakan penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur mengorbankan jiwa raganya demi negara. "Makanya, hari ini kita bisa merasakan kemerdekaan itu karena perjuangan dari bapak ibu semua," ucap Gubernur. Pihaknya mengimbau generasi penerus bangsa agar dapat mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan melakukan hal-hal yang positif dan berguna bagi bangsa dan negara. "Sebab kami pun ingin melanjutkan perjuangan. Untuk itu, kami mohon doa restu dari para pejuang veteran agar apa yang sedang diperjuangkan oleh kami pemerintah, bisa menghasilkan sesuatu yang besar bagi bangsa ini," ucapnya. (DiskominfoPapua) |
| Shionvhory Shvidarvy Sroyer Pembawa Duplikat Bendera Pusaka di HUT RI di Papua Posted: 17 Aug 2018 10:24 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih diambil oleh Shionvhory Shvidarvy Sroyer Anggota Paskibra Papua 2018 yang juga merupakan pelajar SMA Negeri 3 Kota Jayapura.Sementara petugas pengerek dan pengibar bendera diberikan kepercayaan kepada Barnabas Yulens Pilocalus Serarawani siswa SMA Negeri 5 Jayapura, Agustinus Aser Rumbiak siswa YPK Biak Kota serta Rizki Saputra Tuharea siswa SMA Negeri 1 Sentani. Sementara jumlah pasukan pengibar bendera sebanyak 30 orang terdiri dari 10 orang perempuan dan 20 orang laki-laki. Mereka diseleksi khusus dari berbagai sekolah di Kota dan Kabupaten Jayapura. Satu hal yang menarik dalam upacara tahun ini, dimana satu barisan peserta upacara diisi oleh masayakat yang menggunakan pakaian adat khas Papua. Hal yang sama juga terlihat di tribun utama, yang mana sebagian tamu undangan ada yang memakai baju adat Papua, Toraja, Makassar, Jawa, Sulawesi Utara dan lainya Usai pengibaran bendera, digelar atraksi baris berbaris oleh pasukan polisi cilik dan bela diri memecahkan 200 batu beton. Atraksi ini mengundang tepukan riuh dan decak kagum dari ribuan masyarakat dari berbagai paguyuban di Kota/Kabupaten Jayapura dan Keerom, yang menyaksikan langsung serta ratusan pelajar tingkat sekolah menegah pertama dan juga sekolah menengah atas. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Minta Generasi Muda Papua Rayakan Kemerdekaan Posted: 17 Aug 2018 10:21 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo minta agar para generasi muda mampu mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif, seperti rajin belajar dan ikut mengisi pembangunan diatas tanah ini."Generasi muda khususnya penerus bangsa harus bisa mengikuti jejak pahlawan tanpa mesti berjuang seperti mereka. Tetapi peringati jasanya dengan ikut membangun daerah," terang Soedarmo upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia (RI), di Stadion Mandala Jayapura, Jumat (17/8) pagi . Sementara dalam upacara HUT kemerdekaan kemarin, dibuka dengan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dengan 17 dentuman meriam dan sirene. Upacara pengibaran bendera dipimpin Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, dihadiri Sekda Papua dan Forkompinda. Sebagai peserta terdiri dari pelajar SD, SMP, SMA, Satpol PP, TNI, Polri, ASN, organisasi masyarakat dan sejumlah unsur lainnya. Bertindak sebagai Komandan Upacara AKBP Yamin Dian Priyono, pembaca naskah Proklamasi oleh Wakil Ketua I DPR Papua Edoardus Kaize, dan pembacaan UUD 1945 oleh Ketua KNPI Papua Max Olua. Satu hal yang menarik dalam upacara tahun ini, dimana satu barisan peserta upacara diisi oleh masayakat yang menggunakan pakaian adat khas Papua. Hal yang sama juga terlihat di tribun utama, yang mana sebagian tamu undangan ada yang memakai baju adat Papua, Toraja, Makassar, Jawa, Sulawesi Utara dan lainnya. Usai pengibaran bendera, digelar atraksi baris berbaris oleh pasukan polisi cilik dan bela diri memecahkan 200 batu beton. Warga Kota Jayapura, Yanu Pratiwi Qadri mengapresiasi pelaksanaan upacara tahun ini yang mana terlihat nuansa nusantara, dimana ada sejumlah peserta upacara yang berbaris bahkan duduk di tribun dengan memakai pakaian adat. "Sebab kalau atraksi-atraksi kan sudah ada dari tahun ke tahun. Namun kalau peserta upacara pakai baju ada ini baru saya lihat tahun ini," terang dia. (DiskominfoPapua) |
| Polres Jayapura Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme di Poltekes Posted: 17 Aug 2018 08:03 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Binmas Polres Jayapura melaksanakan sosialisasi bahaya terorisme dan radikalisme keagamaan bertempat di Auditorium Poltekes Kemenkes Jayapura Padang Bulan II Kelurahan Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura. Rabu (15/8) pagi pukul 09.30 wit.Kegiatan sosialisasi dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Jayapura Kota AKP M. Iskandarsyah, S.P., S.IK., MM didampingi KBO Satu Binmas Ipda Abdullah Chariri, Kanit Polmas Aiptu Abdul Hamid dan Staf Binmas Bripka Anom yang di ikuti oleh seluruh mahasiswa baru Poltekes Kemenkes. Dalam kesempatan tersebut Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK yang diwakili Kasat Binmas AKP M. Iskandarsyah menyampaikan bahwa maksud dan tujuan sosialisasi bahaya terorisme dan radikalisme keagamaan kepada seluruh mahasiswa baru poltekes agar dapart melaporkan ke pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kegitan tersebut. "Karena dengan adanya kegiatan tersebut akan memeceh belah persatuan dan kesatuan kita, sehingga saya mengajak seluruh mahasiswa agar bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk melawan dan memberantas semua tindakan terorisme dan radikalisme keagaamaan yang ada dikota jayapura."Ucap Kasat Bimas. Disela-sela kegiatan tersebut AKP M. Iskandarsyah menginformasikan dengan hadirnya aplikasi Noken milik Polres Jayapura Kota dapat memudahkan semua warga kota jayapura untuk memudahkan dalam melaporkan atau menginformasikan suatu tindak kejahatan yang terjadi di wilayah kota jayapura.(HumasPoldaPapua) |
| You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
