JAKARTA, LELEMUKU.COM - Terkait sepak terjang Benny Wenda, Wiranto memastikan bahwa dukungan yang mengalir kepada Benny Wenda hanya dari beberapa LSM saja. Menurutnya negara sahabat dan tetangga masih menghormati dan mengakui bahwa Papua dan Papua Barat memang bagian dari NKRI.“Sebenarnya dukungan-dukungan terhadap Benny Wenda bukan dari pemerintah-pemerintah negara tertentu, tetapi dari LSM-LSM. Kalau negara-negara sahabat Indonesia masih menghormati resolusi. Mereka tidak akan gegabah mendukung satu gerakan seperti ini. Kenapa tadi ada dukungan tiga negara, karena ini semua yang ada di Pacific Island. Ada pertemuan di sana, Vanuatu ingin menggarap dan mempengaruhi negara Pasific Selatan untuk mendukung Papua merdeka. Tetapi ternyata tidak dukungan, justru terbalik hasil lobby kita pada Australia,PNG dan Fiji justru meneguhkan pengakuan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian yang sah dari NKRI,” ujar Wiranto.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani kepada VOA mengatakan, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda itu adalah seperti upaya diplomasi. Oleh karena itu menurutnya pemerintah Indonesia tidak bisa melawan aksi Benny Wenda tersebut dengan hukum, apalagi Benny Wenda saat ini tinggal di luar negeri. Pemerintah dapat menangkis aksi Benny Wenda dengan “diplomasi kejujuran” kepada dunia internasional.
“Diplomasi kejujuran” yang dimaksud adalah dengan menunjukkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan bahwa memang tidak ada pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.
Selain itu, pemerintah, kata Ismail, juga bisa menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan pelik ini dan berupaya untuk memajukan tanah Papua dan Ppua Barat sama seperti daerah lainnya di Indonesia.
“Apapun yang dilakukan oleh Benny Wenda, itu harus dilihat sebagai kerangka diplomasi, kelompok pro kemerdekaan internasional, karena itu dilawan dengan pendekatan hukum, sulit terjadi. Misalnya bekerja sama dengan Interpol, itu sulit terjadi karena apa yang dilakukan oleh Benny Wenda adalah bagian dari diplomasi internasional merek untuk berupaya merengkuh dukungan dari banyak orang. Jadi harus dilawan dengan diplomasi juga. Jadi diplomasi dilawan dengan diplomasi. Dihadapi dengan diplomasi kejujuran menurut saya lebih penting. Misalnya dunia internasional meragukan status HAM di Papua undang saja untuk suruh melihat, dengan begitu kita gak perlu capek-capek meyakinkan dunia internasional bahwa tidak terjadi pelanggaran,” ujar Ismail.(VOA)
