Bertempat di Studio LPP TVRI Jl. Bayangkara No. 1C Jayapura, Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Metusalak Infandi, SH, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, S.S.,M.Hum, Staf Ahli Presiden RI Dr. Laus D.C Rumayom, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Musa Isir, S.Sos, M.PA hadir dalam dialog interaktif dengan tema “Mari Sukseskan Pilkada Serentak 2020 Di Tanah Papua”. Yang dipandu oleh Pembawa Acara ibu Hesti Kere, pada Rabu Malam (15/07/2020)
Dialog tersebut diawali oleh Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, S.S.,M.Hum yang menyampaikan bahwa Untuk diketahui, pada 11 KPU Kabupaten telah melaksanakan tahapan Pemilihan dimulai setelah pandemi ini, yaitu dengan pelantikan PPS yang sudah dilakukan tanggal 15 Juni 2020 kemarin. Dalam pencocokkan daftar pemilih telah dilakukan coklit sampai tanggal 13 Agustus 2020, kemudian memasuki pendaftaran calon, pengumuman tanggal 29 Agustus 2020, disini terdapat 11 Kabupaten yang terdiri dari 199 Distrik kemudian menyebar di 1.974 Kampung, kemudian TPS – TPS ini mengalami perubahan, TPS pertama 3.000 sekian dari 11 Kabupaten ini mengalami perubahan menjadi 3.572.
Selanjutnya Staf Ahli Presiden RI Dr. Laus D.C Rumayom menyampaiakan bahwa Kami selaku Staf Kepresidenan RI bertugas memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mendukung kebijakan – kebijakan strategis di Indonesia, terkait dengan arahan Bapak Presiden yang beberapa waktu lalu kami sudah sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan secara khusus di Forkopimda, bahwa Pilkada serentak itu tetap akan dilakukan pada tahun 2020 tepatnya tanggal 9 Desember 2020.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua MUSA ISIR, S.Sos, M.PA juga menyampaiakan bahwa Terkait dengan kondisi yang kita hadapi kali ini, bahwa selama penyelenggaraan Pemilu baik Legislatif, Pilpres maupun Pilkada tahun sebelumnya selalu berjalan dengan normal, namun kali ini kita sedang berjuang di tengah-tengah pandemi Covid – 19 sehingga diharapkan pemerintah tidak bekerja sendiri dan penyelenggara tidak bekerja sendiri tapi bersama dan bersinergi dengan peserta Pilkada itu sendiri, ini hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Beberapa kerawanan Pilkada yang terus menerus kita tangani yang pertama bawah sering memang yang jadi masalah pada saat dukungan ganda dari partai politik.
Menyikapi hal tersebut Ini semua harus dikomunikasikan, bersinergi antara semua petugas di lapangan, begitu juga dengan semua pihak sehingga semua orang / paslon akan mencari kemenangan tapi kemenangan itu memang diikuti dengan baik secara demokratis, tentu kami juga sudah beberapa kali mengambil langkah – langkah pertemuan bersama dengan penyelenggara Pilkada yaitu KPU maupun Bawaslu dan beberapa Pemerintah Daerah, terutama untuk bagaimana menyamakan persepsi berkaitan dengan upaya – upaya ke depan, saya pikir salah satu sosialisasi kegiatan malam ini juga itu adalah untuk mengingatkan pada kita semua terhadap hak untuk memilih, kita punya agenda penting di tahun 2020, yang harus semua hadir dalam menyampaikan hak – haknya.
Terkait dengan jumlah kekuatan pengamanan, yang kami akan hadirkan dalam pengamanan Pilkada tentu adalah di 11 Kabupaten ini, kita perlu menerapkan pada kekuatan Dua pertiga dari kekuatan, direncanakan ada 2.577 personil dari Polres – Polres setempat yang nanti akan terlibat dan juga akan di Backup dari Polda Papua, kita rencanakan ada 1.313 personil bantuan Bapak Pangdam, dalam konsepsi kami awalnya adalah kurang lebih 627 personil, nanti kita juga akan meminta bantuan dari teman – teman Linmas sebanyak 7.174 personil, ini saya rasa cukup untuk membantu tugas pengamanan di 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada.
Sementara itu menyikapi masalah keamanan dalam pemilu Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab juga menyampaikan bahwa Kami dari TNI khususnya di wilayah Papua yang pertama kami sesuai dengan Undang – undang membantu pemerintah Daerah, membantu Kepolisian sehingga langkah – langkah yang kami lakukan semua menghubungkan apa yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka melaksanakan pengamanan,
Kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan Pilkada ini tidak terlepas dari yang pertama calon – calon, kemudian ada calon lagi yang menjadi lawannya, yang kedua dari calon ini ada pendukung, setelah dari calon dan pendukungnya ada penyelenggara yaitu KPU yg diawasi oleh Bawaslu oleh sebab itu antara penyelenggara dan calon ini juga harus sinergis, tidak bisa kita berbicara satu pihak, sekarang ini ada pandemi Covid – 19 juga akan berpengaruh pada proses tahapan Pilkada.
Berkaitan dengan pelanggaran – pelanggaran yang sifatnya manipulasi data, jumlah penduduk yang mungkin tidak sesuai akan berpengaruh pada saat melakukan hal-hal yang terjadi nanti pada saat pelaksanaan pemilihan, untuk itu dari sekarang segera kita ambil langkah – langkah yang konkrit, kalau kita menunggu mungkin juga akan berpengaruh terhadap kegiatan pengamanan, yang mungkin nanti dari Kepolisian dan TNI akan mengambil langkah tegas, kami dari TNI menyarankan setiap penyelenggara baiknya diawasi oleh Bawaslu dan mulai tegas dalam pelaksanaannya yang dimulai dari sekarang. Langkah-langkah tersebut membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan menerapkan regulasi – regulasi yang bisa mendukung pada saat pelaksanaannya, sehingga kegiatan Pilkada dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
Pelaksanaan suksesnya Pilkada ini bukan hanya tanggung jawab dari TNI – Polri semata, namun juga kesadaran dari masing-masing individu untuk turut serta mensukseskan jalannya Pilkada yang damai.
Oleh sebab itu seluruh stakeholder yang ada turut serta dalam mensukseskan jalannya Pilkada.
Di samping itu baik Pemerintah Daerah, jajaran TNI dan Polri memberikan penekanan kepada seluruh jajaran untuk bisa saling menjaga dan juga melaksanakan protokol kesehatan dan kami TNI – Polri sudah mendapatkan perintah dari pimpinan tertinggi untuk melaksanakan Protokol kesehatan secara menyeluruh sehingga diharapkan penyebaran Covid 19 semakin menurun pada saat Pilkada nantinya,”ujar Pangdam.
