Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sarmi, Paulus Rorey, dalam keterangannya kepada ratusan pendemo dipelataran kantor DPRD, Senin, (27/7) mengatakan, bahwa pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 dilakukan berdasarkan prosedur.
Rorey menepis pernyataan bernada mosi tidak percaya dari para peserta seleksi yang menuduh adanya kecurangan dalam proses penerimaan hingga penetapan hasil kelulusan yang tidak berpihak kepada orang asli sarmi. Bahkan menuntut transparansi dari penyelenggara.
Terdapat beberapa tuntutan dari pendemo yang ternyata gugur dalam persaingan seleksi masuk pegawai tersebut diantaranya, print out hasil tes BKN dan Kemenpan-RB, Tunjukkan data fisik secara detail, mempertanyakan kuota 80:20, serta menjelaskan 59 jabatan yang nota bene terjadi kekosongan namun kemudian terisi.
“Kami selaku pemilik sarmi, merasa tidak ada keberpihakan dari pemerintah pada penerimaan formasi CPNS ini. Bahkan kebanyakan orang non sarmi lolos dari pada pribumi, oleh sebab itu penyelenggara harus terbuka untuk menjelaskan tuntutan kami” ungkap koordinator demonstrasi distrik sarmi, Soleman Senis.
Pernyataan itu, menurut Paulus Rorey sangat berlebihan, dikarenakan proses ujian kali ini menggunakan sistem cat secara online yang tidak mungkin hasilnya dimanipulasi. Apa lagi terkontrol dari pusat sampai daerah.
“Ujian mengunakan sistem cat, dengan demikian peserta dapat melihat sendiri berapa jumlah nilai yang diperoleh, sekaligus mengetahui lulus tidaknya. Batas nilai kelulusan khusus peserta papua 280 sedangkan non papua 300. Data lengkap ada pada kami”
Mengenai kuota 80:20, saya rasa telah terakomodir semua sesuai ketersediaan jabatan yang dilamar. Bahkan setelah diverifikasi ternyata terdapat 59 jabatan yang disediakan bagi Orang asli papua kosong, salah satunya tenaga dokter serta beberapa tenaga teknis lainnya.
Hal inilah membuat kami berkoordinasi ke pemerintah pusat meminta petunjuk dalam mengisi kekosongan dimaksud. Alhasil oleh Badan Kepegawaian Negara bersama Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi kemudian mengambil kebijakan agar menerapkan sistem rangking. Dalam arti mengambil peserta dengan nilai dibawah peserta nilai tertinggi untuk mengisi kekosongan yang ada” sahud Rorey.
Dirinya selaku penyelenggara mengaku siap menerima semua pengaduan para pencari kerja yang belum berhasil dikantornya, bila perlu akan mempresentasikan hasil seleksi secara transparan.
Sementara itu, Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, yang juga hadir bersama Kapolres, AKBP Lananudjum serta Dandim 1712, Letkol.Inf. Lambert Jerry Mailoa,SE, mengatakan, bahwa pemerintah daerah melalui lembaga terkait tidak mungkin mengambil kebijakan diluar prosedur.
“Hasil ini sudah sesuai dengan jawaban kalian saat mengikuti ujian, tidak ada indikasi manipulasi data. Penyelenggara hanya mengembalikan apa yang kamu kerjakan sendiri. Jadi penentuan lulus tidaknya kalian putuskan sendiri dan bukan pihak lain, olehnya itu patut diterima dengan lapang dada” sebut Fonataba.
Bupati minta kesabaran dan ketabahan para pendemo agar mengikuti seluruh proses sembari mempersiapkan diri sungguh – sungguh untuk melamar kembali pada formasi CPNS tahun 2019 yang rencananya akan dibuka tahun 2021 mendatang.SDR/PIUS
Terima kasih karena anda telah membaca berita terbaru dari Pemkab Sarmi, silahkan bagikan informasi ini kepada rekan-rekan anda.