JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, ke Pusat Data dan Analisis Pembangunan (Pusdatlitbang) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Provinsi Papua pada Senin, 26 Februari 2024.
Kunjungan Dubes Australia di Kota Jayapura ini disambut oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun; Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Derek Hegemur; pimpinan OPD Provinsi Papua, serta mitra kerja pembangunan daerah melalui Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).
Dalam sambutannya, Kepala BAPPERIDA Papua, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Australia atas kontribusinya dalam memperbaiki tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.
Program-program seperti AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralisation) yang kini dikenal sebagai SKALA, telah memberikan dukungan signifikan dalam meningkatkan infrastruktur, termasuk pembangunan kantor Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisis Pembangunan (UPT PUSDALISBANG).
"Saya ucapkan Terima Kasih kepada Pemerintah Australia melalui program-program kerja yang langsung menyasar perbaikan tata Kelola Otsus diantaranya AIPD, lalu KOMPAK, dan sekarang berlanjut melalui program SKALA," kata Walilo.
UPT ini memiliki peran penting dalam menyediakan data berkualitas dan terkini sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua. Sebab melalui SKALA, upaya untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengolahan data dapat lebih terpadu.
"SKALA dalam mendukung aktivitas dan penguatan UPT Pusdalisbang juga membantu fasilitasi pembentukan dan inisiasi kelembagaan Forum Satu Data Papua dan Sistem Satu Data yang kita sebut sebagai PAITUA (Papua Integrasi Satu Data)," papar dia.
Salah satu isu utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca Otsus adalah ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP), yang merupakan indikator penting dalam pembagian dana Otsus di Papua. Untuk mengatasi hal ini, dibentuklah Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIO Papua) berbasis by name by address yang terintegrasi dari tingkat kampung hingga kabupaten dan provinsi.
Selain itu, SKALA juga berperan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta masih berproses dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045.
Walilo meyakini Pemerintah Australia akan terus berkontribusi meningkatkan pelayanan pemerintahan di Papua dan menghasilkan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
"Harapan kami dengan tantangan dan isu-isu di Papua, Pemerintah Australia dapat terus berkontribusi dalam peningkatan pelayanan pemerintahan di Tanah Papua. Beberapa isu yang menjadi perhatian nasional yaitu Stunting dan angka kemiskinan, kedepan kita perlu bersama-sama berdiskusi dan merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran sehingga akan muncul SDM OAP yang unggul, sehat dan Sejahtera," tutur dia.
Pemerintah Provinsi Papua, kata dia mengharapkan kunjungan yang berfokus pada PUSDALISBANG - BAPPERIDA Provinsi Papua ini diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Papua. (Laura Sobuber)
