JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terima kunjungan dari DPD RI Komite I, Sabtu (30/11). Kunjungan tersebut diadakan di Ruang Aula Kanwil Kemenkumham Papua dengan tujuan utama untuk menjalin silaturami, memperkuat sinergi dan meningkatkan kerja sama antara kedua instansi.
Rombongan DPD RI Komite I yang terdiri dari Wakil ketua 1 DPD RI Dapil Papua Carel Simon Petrus suebu beserta jajaran disambut secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Anthonius Mathius Ayorbaba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Max Wambrau, para Pejabat Administrator Pengawas, Kepada Satuan kerja dan jajaran.
Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi juga sebagai wadah untuk penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Kepala Kantor Wilayah Anthonius Mathius Ayorbaba menyambut baik niat baik dari DPD RI Komite I. Sebagai pembuka, ia memaparkan seputar gambaran umum terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham dan juga gambaran umum terkait telaan penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham serta Kouta orang asli Papua (OAP) yang sangat minim pada penerimaan CPNS Kemenkumham dan juga beberapa pembahasn mengenai rotasi pejabat untuk di prioritaskan orang asli Papua (OAP).
" Di Papua ini kita banyak suku suku tertentu yang memiliki kemampuan terbatas dalam memahami Teknologi informasi (TI) sehingga mereka mau bersaing untuk mengikuti seleksi CPNS di Kemenkumham sangat susah karena harus bersaing dengan seluruh pelemar Se Indonesia.
Hal ini tentu sangat sulit buat anak anak asli Papua di daerah daerah terpencil yang ingin mengabdikan diri kepada negara melalui kemenkumham, tentu dengan rapat ini aspirasi anak anak Papua dalam formasi CPNS di tindak lanjuti oleh DPD RI sehingga penerimaan CPNS bisa di prioritaskan orang asli Papua yang punya keinginan bekerja di Kemenkumham baik di lapas maupun Imigrasi. " Ujar Anthonius.
Untuk kendala yang lain terkait rotasi pejabat Orang Asli Papua (OAP) pada kemenkumham juga menjadi perhatian khusus bagi jajaran kemenkumham mengingat beberapa Orang Asli Papua yang belum bisa menduduki jabatan jabatan tertentu. " Sambungnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil ketua 1 DPD RI Komite I Carel Simon Petrus suebu memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Papua yang meski di tengah kendalanya SDM namun tetap dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal.
“Setelah berdiskusi bagaimana apa yang telah di sampaikan oleh bapak kakanwil dan juga beberapa pejabat akan kami tindak lanjuti kepada menteri melalui pimpinan DPD RI sehingga Kouta CPNS Orang Asli Papua dapat terisi sesuai kebutuhan di Kemenkumham dan juga terkait rotasi pejabat orang asli Papua (OAP) akan kami sampaikan juga dan hal ini tentu akan menjadi aspirasi penting yang harus kami DPD RI perwakilan Papua kawal ke pusat sehingga hak hak orang asli Papua dapat berdiri sejajar dengan saudara saudara kita yang lain di Indonesia. " Ungkap Carel.
Selain itu, Wakil ketua 1 DPD RI Dapil Papua Carel Simon Petrus suebu I juga berencana akan menyampaikan dan berkoordinasi terkait kendala-kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Papua kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pemasalahan, Kouta Khusus Orang Asli Papua dalam perekutmen CPNS Kemenkumham, kurangnya SDM khususnya orang asli Papua yang bertugas pada daerah perbatasan di Papua, dan juga lapas, dan juga pejabat imigrasi orang asli Papua pada kantor imigrasi dan lapas di Papua.( Humas Kumham Papua - Pasti Tifa)
