Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Hery Dosinaen Nilai Tantangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Makin Kompleks.

Posted: 27 Aug 2018 10:57 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengakui tantangan di bidang tata kelola pemerintahan kedepan bakal semakin kompleks. Oleh karenanya, pejabat pimpinan tinggi pratama harus siap dan memiliki strategis yang semakin baik.

Hal demikian bertujuan agar tak tertindak dan tertinggal dalam kemajuan zaman, guna menjawab tuntutan masyarakat yang juga semakin rumit.

"Makanya untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah pendidikan dan pelatihan tingkat II bagi jabatan tinggi pratama atau pejabat adminitrator. Pun begitu, diharapkan pelaksanaan diklat kepemimpinan tingkat II jangan hanya dijadikan sebagai syarat untuk duduki jabatan."

"Melainkan hendaknya dijadikan sebagai kesempatan menambah kapasitas maupun kompetensi dibidang tugas masing-masing," terang Sekda Hery pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II di lingkungan Pemprov Papua, kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara RI, Jumat (24/8), di Jayapura.

Sementara menyikapi tantangan itu, dia berharap ada terobosan dan inovasi yang dilakukan guna mewujudkan hadirnya strategi baru kemajuan organisasi. Sebab keberadaan pejabat tersebut, dituntut melakukan perubahan yang dapat membawa organisasinya pada langkah-langkah kemajuan yang lebih mapan.

Sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaatnya bagi organisasi, pemerintah daerah, stake holder dan masyarakat luas.

"Makanya saya harap agar peserta diklat kepemimpinan II serius dan sungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. Sebab selama mengikuti diklat ini saudara dibebaskan dari semua tugas-tugasnya untuk sementara waktu."

"Saya menuggu karya nyata dari saudara berupa inovasi dan terobosan nyata untuk nantinya dituangkan dalam proyek perubahan yang saudara buat. Baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang, guna meningkatkan pelayanan di Jayapura," harap dia. (DiskominfoPapua)

Tommy Israil Ilolu Dorong SKPD Buat Daftar Informasi Publik

Posted: 27 Aug 2018 08:51 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua didorong segera membuat Daftar Informasi Publik (DIP), yang merupakan bagian penting dari keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Tommy Israil Ilolu di Jayapura, Jumat (24/8).

Menurut dia, sampai saat ini baru sekitar 10 dari 52 SKPD yang telah membuat DIP. Padahal DIP merupakan indikator dari pembentukan PPID.

"Makanya nanti pada pekan depan kami akan menggelar bimbingan teknis untuk PPID di seluruh SKPD. Hanya karena keterbatasan dana itu kami selaku PPID mungkin hanya mengundang SKPD inti."

"Tentunya kita ingin membimbing mereka secara tatap muka. Dengan harapan bisa lebih maksial mendorong SKPD menyusun DIP," terangnya.

Pihaknya juga mengharapkan seluruh SKPD yang ada segera membentuk website yang menampilkan informasi seluruh kegiatan untuk diketahui oleh publik. Dilain pihak, membangun desk layanan pada masing-masing SKPD, sehingga publik tak kesulitan mengakses informasi.

"Sebab setiap SKPD memang perlu melaporkan setiap sengketa yang dilaporkan publik setempat. Laporan ini diminta langsung dari Komisi Informasi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)."

"Apalagi nanti pada 31 Agustus 2018 mendatang, kami akan akan mengisi formulir pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat nasional. Surat sudah ada tinggal kita kumpulkan SKPD yang bisa membantu pengisian pemeringkatan itu. Diantaranya nanti mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap seluruh SKPD dapat memberikan penganggaran kepada PPID. Termasuk dalam membuat laporan tahunan kepada PPID tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Biro Humas Setda Papua. Laporan tersebut nantinya diteruskan kepada Kemendagri untuk dievaluasi.

Dia berharap dengan memaksimalan kinerja PPID, pelayanan SKPD dalam hal penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat, mampu tersaji secara berkualitas."Karena pelayanan publik harus menjadi perhatian setiap SKPD, khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Minta ASN Papua Diminta Komitmen Jalankan SOP

Posted: 27 Aug 2018 08:30 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, diminta komitmen menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara maksimal. Sebab penerapan standar operasional prosedur pada sejumlah SKPD, hanya merupakan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal demikian disamaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

Dia katakan, standar operasional prosedur SKPD yang ada di lingkungan pemerintah provinsi, wajib disesuaikan dengan Permenpan 35 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan.

"Yakni konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat, seluruh unsur memiliki peran penting, dan terdokumentasi dengan baik."

"Sebab yang pasti, SOP ini sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun sebenarnya diperlukan hal seperti itu, sehingga bisa melatih diri kita untuk hidup disiplin dan teratur," tutur dia.

Dia berharap dengan menjalankan standar operasional prosedur, diharapkan aparatur sipil negara dapat menjadi penggerak roda pemerintahan. Dilain pihak, mampu memahami setiap SOP yang dibuat guna dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Sehingga nilai SOP ini nantinya, mampu memberi manfaat hidup bagi kita dalam mengabdi kepada masyarakat luas diatas tanah ini," ucapnya.

Ditambahkan, baru-baru ini Pemerintah Provinsi Papua memberikan penghargaan bagi aparatur sipil negara yang memiliki tingkat kehadiran tertinggi sejak Januari s/d Agustus 2018. Pemberian penghargaan ini bertujuan memotivasi pegawai agar lebih bersemangat dalam bekerja, lebih khusus dalam melayani masyarakat.

"Sebab tugas sebagai abdi negara ini kan merupakan sebuah pengabdian. Sehingga kita ingin beri penghargaan ini supaya bagi pegawai yang rajib bekerja dan memiliki tingkat kehadiran tinggi, kita apresiasi dengan penghargaan saat peringatan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 2018 nanti."

"Dengan demikian harapan kita kedepan, semua pegawai dapat berlomba-lomba untuk rajin masuk kerja," pungkas dia. (DiskominfoPapua)