Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Saatnya Generasi Muda Papua Didorong Jadi Pengusaha Pangan Lokal.

Saatnya Generasi Muda Papua Didorong Jadi Pengusaha Pangan Lokal

Saatnya Generasi Muda Papua Didorong Jadi Pengusaha Pangan Lokal
Pemprov Papua Harap Dukungan BUMN dan BUMD Sukseskan PON
14 Kabupaten di Papua Belum Peduli Bentuk PPID
Pembudidaya Rumput Laut di Papua Diminta Tingkatan Produksi

Posted: 26 Aug 2018 10:16 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus mendorong kaum muda untuk tak terpaku pada pekerjaan kantoran. Generasi muda didorong agar lebih kreatif dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan orang lain.

Salah satu yang kini didorong ada menjadikan para generasi muda sebagai pengusaha pangan lokal. Mengapa demikian, sebab saat ini pemerintah provinsi tengah gencar-gencarnya mensosialisasikan masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk gemar makan pangan lokal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Muhammad Musa'ad berharap hal tersebut ditangkap dan dijadikan sebagai peluang pasar bagi kaum muda.

"Apalagi baru-baru ini kami telah bekerja sama dengan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), guna meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Bumi Cenderawasih."

"Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk pelatihan bagi generasi muda, agar lebih terarah dalam menjalankan usahanya, khusus di bidang mikro. Namun sepertinya kami akan mulai mendorong ke arah pengusaha pangan lokal yang sementara ini tengah gencar-gencarnya disosialisasikan Pemprov Papua," terang dia di Jayapura, belum lama ini.

Menurut Musa'ad, generasi muda di Bumi Cenderawasih, tak terlalu berkeinginan kuat untuk mengikuti penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang hendak dibuka dalam waktu dekat. Padahal ada banyak peluang yang dapat diraih untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

Hal demikian bertujuan agar mereka, tak bergantung kepada lapangan pekerjaan yang dibuka pemerintah daerah maupun pusat .

"Apalagi arah kepemimpinan saat ini sudah membuka banyak peluang. Dilain pihak, ada banyak sekali program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Makanya, kita pun berharap generasi muda yang ada di Bumi Cenderawasih untuk benar-benar memanfaatkan dengan baik berbagai program itu," ucap dia.

Ditambahkan, peluang untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil akhir-akhir ini semakin terbatas. Oleh karena itu, pihaknya berkeinginan kuat memotivasi para generasi muda untuk dapat berkarya di bidang lain," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KAPP Merry C. Yoweni bertekad mencetak lebih banyak masyarakat asli Bumi Cenderawasih untuk menjadi pengusaha yang mandiri supaya dapat ikut membangun ekonomi daerah.

Dia mengapresiasi kerja sama dengan Bappeda Papua dalam pengembangan usaha muda di bidang mikro. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Harap Dukungan BUMN dan BUMD Sukseskan PON

Posted: 26 Aug 2018 09:31 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pihak swasta, untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.

Menurut Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Yusuf Yambe Yabdi, upaya untuk merangkul BUMN, BUMD dan pihak swasta, tak lain karena waktu persiapan pelaksanaan PON XX tinggal menyisakan satu tahun lebih.

"Oleh karenanya, kami berharap semua pihak ikut berpartisipasi dalam persiapan PON, lebih khusus terkait dengan pembangunan venue," imbau Yusuf dalam satu kesempatan di Jayapura, pekan lalu.

Dikatakan, sebenarnya Pemprov Papua sudah mengusulkan anggaran infrastruktur Otsus itu dimasukan kedalam APBN Perubahan 2018. Sayangnya, keterbatasan anggaran mengharuskan usulan itu tak direalisasi.

"Makanya kita terus berupaya supaya anggarannya bisa tersedia dalam APBN induk 2019. Sebab disinilah kesempatan kita untuk supaya anggaran PON ini bisa tersedia dan infrastrukturnya terbangun tepat waktu," ucapnya.

Yusuf juga minta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk dalam kepanitian Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, agar mempersiapkan laporan persiapan progres (kemajuan) pelaksanaan iven empat tahunan tersebut, yang telah berjalan selama ini.

Sebab OPD sebagai pemerintah dalam kepanitiaan, bertanggungjawab menyiapkan berbagai urusan, seperti membangun venue dan kebutuhan penunjang seperti transportasi, perumahan, kesehatan dan lainnya.

Yusuf mengakui saat ini persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di lima klaster, telah mencapai diatas 70 persen.

"Sehingga kita dapat (menargetkan penyelesaian semua) venus di 2019 mendatang. Sebab (sudah ada jaminan dari) penanggungjawab venus yang menyiapkan semuanya sehingga kami tidak ragu. Yang penting setelah kontrak jadi, semua dipastikan harus kerja cepat," terang dia. (DiskominfoPapua)

14 Kabupaten di Papua Belum Peduli Bentuk PPID

Posted: 26 Aug 2018 09:28 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Meski Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), namun sampai detik ini sebagian besar badan publik di Provinsi Papua, belum melaksanakannya.

Hal tersebut disayangkan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tommy Israil Ilolu.

Menurut dia, mestinya PPID ini sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu. Sebab sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), batas akhir pembentukan PPID sudah berakhir pada 23 Agustus 2011.

"Namun dari pengamatan kami dari 29 kabupaten dan kota baru 14 yang membentuk. Padahal kami sudah melakukan advokasi, sosialisasi bahkan mendorong dengan berbagai cara. Namun sayangnya, belum ada progres yang berarti sampai sekarang," keluh Israil.

Sementara 14 pemerintah daerah yang sudah membentuk, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Waropen, Biak Numfor, Mimika, Mappi, Boven Digoel, Pegubin, Yapen, Nabire, Supiori, Merauke, Puncak Jaya dan Keerom .

"Itu pun dari 14 pemda ini ada yang mengaku sudah bentuk, sekitar enam kabupaten belum kirim SK pembentukannya. Artinya sudah mengaku terbentuk hanya secara fisik belum ada, tapi kita terus mendorong supaya PPID di bentuk supaya UU KIP ini bisa berjalan sebagaimana mestinya," tutur dia.

Ditanya soal sanksi bagi pemda atau badan publik yang belum membentuk, menurut dia, secara hukum tak ada. Hanya saja, Biro Humas dan Protokol di provinsi sebagai PPID induk bakal dinilai tidak bekerja maksimal mendorong pembentuk PPID.

Dilain pihak, akan berpengaruh pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi.

"Contohnya Papua pemeringkatan keterbukaan informasi publik di 2015-2016, yang mana Provinsi Papua masuk 15 besar. Namun setelah tim Komisi Informasi Pusat datang melakukan visitasi ke Papua, lalu melihat langsung ada banyak kekurangan dan tak adanya ketersediaan data akhirnya pemeringkatan kita kemarin dianulir."

"Ini tentunya cukup memalukan kita di provinsi sebab ketika tim Komisi Informasi Pusat datang kita tidak bisa berbuat apa apa. Sebab pelayanan itu kan bukan dikasih tahu lalu kita siap memberikan data."

"Artinya data yang diminta publik mesti siap sedia diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Inilah fungsi dan tugas PPID. Bagi badan publik yang sudah bentuk PPID saja masih kesulitan menyampaikan data apalagi yang sama sekali belum membentuk, ini tentu akan lebih sulit," serunya.

Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi seluruh badan publik di tingkat provinsi yang sudah membentuk PPID. Dia berharap 52 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dapat meningkatkan pelayanan guna mewujudkan keterbukaan informasi publik diatas negeri ini. (DiskominfoPapua)

Pembudidaya Rumput Laut di Papua Diminta Tingkatan Produksi

Posted: 26 Aug 2018 09:24 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Papua, FX.Mote minta para pembudidaya rumput laut untuk meningkatkan produksi, guna menyambut ketertarikan terhadap sejumlah negara.

"Kualitas rumput laut Papua ini cukup baik dan banyak mendapat atensi negara-negara di dunia. Sebab bisa digunakan sebagai bahan dasar kosmetik, tetapi juga campuran makanan. Makanya, kita ajak pembudidaya untuk bisa meningkatkan hasil produksi," terang Mote belum lama ini.

Menurut dia, pada program kerja 2018 ini, instansinya memacu pembudidayaan rumput laut, guna mendorong hasil pengembang-biakannya untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke luar negeri.

Hanya untuk saat ini, memang kebutuhan ekspor rumput laut setiap bulannya belum mampu dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal demikian dikarenakan pembudidaya belum mampu memenuhi permintaan pasar.

"Oleh karena itu, pada tahun ini kita terus menggenjot hasil budidaya rumput laut masyarakat. Supaya hasil produksinya bisa meningkat. Dilain pihak, pada tahun-tahun yang akan datang bisa dilakukan ekspor secara berkelanjutan minimal sebulan sekali, ke negara-negara di seluruh dunia," harap dia.

Sementara selain mendorong peningkatan hasil produksi terhadap para pembudi daya, Mote mengajak seluruh investor, baik di dalam maupun luar negeri untuk mau menanamkan modalnya pada pengembangan rumput laut Papua.

"Siapa pun dia kita ajak mari datang berinvestasi di Papua. Kita dengan tangan terbuka siap membantu dan memfasilitasi rencana itu."

"Intinya baik investor maupun para pembudi daya siap saya minta siap untuk menyambut tantangan itu. Sehingga mampu memenuhi pasaran di provinsi tertimur Indonesia ini. Apalagi beberapa waktu lalu Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Doso Agung sudah mendorong kita untuk membudidayakan rumput laut. Dengan demikian kita ingin rumput laut kedepan dijadikan salah satu komoditas ekspor utama," pungkasnya. (DiskominfoPapua)