Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pemkot Jayapura Apresiasi Sabtu Bersih di Awiyo.

Pemkot Jayapura Apresiasi Sabtu Bersih di Awiyo

Pemkot Jayapura Apresiasi Sabtu Bersih di Awiyo
Pemkot Jayapura Wajibkan Wartawan Tunjukkan Kartu Uji Kompetensi
Juara Momase Cup 2018. Tunas Muda Hamadi Berikan Piala ke Benhur Tomi Mano
Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat di Papua Rendah
Dinas Peternakan Papua Galakkan Budidaya Pemeliharaan Ayam Potong
Pemprov Papua Beri Penghargaan ASN Rajin

Posted: 09 Aug 2018 03:04 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua mengapresiasi aksi kerja bhakti yang digelar warga gang merpati 1, 2 dan 3, RT 02, 04,05 dan 05 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. Pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM, terlibat dalam aksi Sabtu bersih.

"Pemerintah mengapresiasi kepada warga yang telah membantu pemerintah bersama-sama turut terlibat membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal,"kata orang nomor dua di Kota Jayapura, pada Minggu (5/8).

Selain itu, Wakil wali kota mengharapkan dengan momen ini, warga diharapkan memeriahkan HUT RI ke-73 tahun 2018. Tidak hanya membersihkan tetapi dengan merias lingkungannya dengan umbul-umbul dan bendera merah putih.

Wakil Wali kota mengatakan aksi sosial ini perlu dicontohi oleh seluruh masyarakat kota jayapura dalam rangka menjaga lingkungannya agar tetap bersih, sehingga dengan aksi ini sudah berpartisipasi membantu pemerintah Kota jayapura menjaga kebersihan lingkungan.

"Kegiatan ini merupakan langkah positif yang baik dan perlu di contohi oleh masyarakat Kota Jayapura, agar ikut berpartispasi membantu menjaga kebersihan Kota Jayapura, menjaga kebersihan sehingga lingkungan kita menjadi bersih indah dan nyaman," ucapnya.

Ia juga mengharapkan agar warga kota jayapura sadar untuk tidak membuang sampah disembarang tempat, dan terus berpartisipasi menciptakan Kota Jayapura yang indah, bersih, aman, dan nyaman.

"Jangan membuang sampah di sembarangan tempat, buanglah sampat pada tempat yang sudah di tentukan, mari kita menjada kebersihan mulai dari lingkungan kita masing-masing, rasa memiliki, berpartisipasi untuk menciptakan Kota Jayapura yang indah, bersih, aman dan nyaman,"harapnya. (HumasKotaJayapura)

Pemkot Jayapura Wajibkan Wartawan Tunjukkan Kartu Uji Kompetensi

Posted: 09 Aug 2018 02:09 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tingkatkan kompentensi dan hardskill wartawan, dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis yang profesional, Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano, MM mengharapkan adanya input yang positif bagi wartawan yang mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang digelar sejumlah Organisasi wartawan yang berlangsung Jumat, 3 Agustus 2018, bertempat di Hotel Grand Abe.

"Ke depannya akan ditempel di beberapa ruang OPD, wartawan yang diperbolehkan wawancara adalah yang bersertifikasi kompetensi agar tidak hanya salin berita dari orang lain namun punya kualitas," katanya pada Apel Pagi Gabungan di Aula Sian Sioor Kantor Wali Kota, Senin 6 Agustus 2018.

UKW digelar sebagai bentuk pengembangan profesionalisme wartawan dalam melakukan liputan di lapangan. Wali Kota menegaskan bahwa ke depannya para wartawan yang ingin mewawancarai pimpinan OPD atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, harus memiliki sertifikasi wartawan.

"ID Card wartawan tidak perlu digunakan lagi, sekarang harus tunjukkan sertifikasi UKW, kalau tidak punya jangan diterima untuk mewawancarai," katanya.

Himbauan sertifikasi UKW tersebut akan ditempel di gedung utama dan gedung otonom. UKW yang telah berlangsung diikuti wartawan dari tingkat Kota Jayapura, hingga Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Indonesia Journalist Network atau Jaringan Jurnalis Indonesia (IJN/JJI)

mendukung apa yang akan diterapkan Wali Kota Jayapura, bahwa akan menerapkan peraturan hanya wartawan yang berkompeten saja bisa melakukan liputan di Kantor Wali Kota Jayapura.

Ketua IJN/JJI Papua-Papua Barat, RI Vanwi Subiyat mengatakan seluruh wartawan media cetak dan elektronik di Indonesia diharuskan memiliki sertifikat lulus uji kompetensi wartawan.

"Uji kompetensi wartawan itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan,"ujarnya.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) itu diselenggarakan oleh organisasi wartawan-Persatuan Wartawan Indonesia, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua dan Indonesian Journalist Network/Jaringan jurnalis Indonesia (IJN/JJI) Papua dan Papua Barat.

Diikuti 43 peserta tersebut terbagi dalam satu kelas utama, dua kelas madya dan lima kelas muda. UKW di dilakukan dengan menghadirkan tim penguji sebanyak 7 penguji yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers Indonesia. (HumasJayapura)

Juara Momase Cup 2018. Tunas Muda Hamadi Berikan Piala ke Benhur Tomi Mano

Posted: 09 Aug 2018 01:58 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tunas Muda Hamadi menyerahkan piala kejuaraan sepak bola Momase Cup 2018 di Wewak, Papua New Guinea kepada Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua Dr.Benhur Tomi Mano, MM. Penyerahan tersebut diwakilkan oleh Kapten Tim Franky Worabai.

Pertandingan yang diikuti 8 tim yang ada di Papua New Guinea tersebut berlangsung pada 20-23 Juli 2018, dan mengambil tempat di Kota Wewak Urban LLG, Papua New Guinea.

Wali Kota ucapkan selamat atas hasil yang telah dicapai sehingga dapat menjuarai atau meraih juara satu.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemain dan official, mereka telah menjuarai kompetisi sepak bola di luar negeri di Papua New Guinea, inilah Persipura muda yang mampu menunjukkan prestasinya," katanya saat memimpil apel ASN dilingkungan pemerintah Kota Jayapura, Senin 6 Agustus 2018.

Piala yang berhasil dibawa pulang sebanyak dua buah, untuk Pemerintah Kota Jayapura dan Tim Tunas Hamadi. Prestasi ini diharapkan dapat diperhankan dan bahkan dikembangkan pada bidang lain. Sehingga hubungan antara sister city semakin erat melalui kompetisi yang rutin diadakan.

Penyerahan piala dilakukan sebelum apel bulanan dilakukan di aula serba guna Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, disaksikan oleh kepala OPD dan seluruh ASN dilingkungan pemerintah Kota Jayapura.(HumasKotaJayapura)

Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat di Papua Rendah

Posted: 09 Aug 2018 01:53 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Provinsi Papua dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dinilai masih sangat rendah.

Hal demikian bukan tanpa alasan, sebab tingkat kesadaran pejabat dalam melaporkan karta kekayaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua, masih pada grafik merah (rendah) dari 34 provinsi Se-Indonesia.

"Untuk Papua, baru Kabupaten Merauke, Jayawijaya dan Kota Jayapura yang penyampaian LHKPN-nya baik. Sementara sisanya masih merah. Makanya kita harapkan supaya pemerintah daerah lainnya, termasuk provinsi agar segera melakukan perbaikan," harap Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri pada pada pembukaan sosialisasi dan pendampingan penggunaan modul e-registration aplikasi e-LHKPN kepada unit pengelola LHKPN di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, di Aula Dinas Kominfo Papua, Selasa (7/8).

Dia berharap masalah ini bisa mendapat perhatian serius dari para peserta yang hadir, sebab dari jumlah penyelenggara negara di provinsi sampai kabupaten/kota, Provinsi Papua mendapat sorotan tajam dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab dalam meningkatkan presentase LHKPN, seorang pegawai negeri diwajibkan melaporkan kekayaannya tersebut kepada Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kerja (SKP).

"Sebab tanpa SKP berkasnya akan dikembalikan. Makanya hal itulah yang membuat penilaian LHKPN kita hanya 9,8 persen dan masuk level merah."

"Makanya kegiatan hari ini bukan untuk mencari kesalahan tetapi agar semua menjalankan kewajiban dan kesadaran sebagai penyelenggara negara untuk menyampaikan harta kekayaan," ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen meluncurkan aplikasi pengaduan secara online dan E - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga berlaku untuk pemerintah kabupaten dan kota.

Sekda mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat mengimplementasi dua program yang baru saja diluncurkan tersebut. Dengan begitu, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, terbuka dan melayani akan bisa dicapai.

Sayangnya program ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua dan kabupaten/kota. (DiskominfoPapua)

Dinas Peternakan Papua Galakkan Budidaya Pemeliharaan Ayam Potong

Posted: 09 Aug 2018 01:09 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Peternakan Provinsi Papua diminta menggalakkan pemeliharan ayam potong di seluruh kabupaten, guna meningkatkan perekonomian masyarakat, lebih khusus yang berdomisili di wilayah perkampungan.

"Ayam potong inikan pemeliharaannya sangat cepat, bahkan masih pada umur tiga bulan sudah bisa dipanen. Jadi, program ini bisa digalakkan maka sudah tentu diyakini dapat membantu masalah pangan yang dihadapi masyarakat sementara selebihnya bisa dijual," terang Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, di Jayapura Selasa (7/8).

Gubernur mengatakan, saat ini ada banyak program dan pendanaan yang diturunkan ke kabupaten. Sangat diharapkan agar seluruh anggaran itu benar-benar diperuntukkan untuk program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Artinya, pemerintah daerah perlu ikut mensiasati agar dana-dana yang diberikan kepada setiap kampung di Papua, bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Ya diantaranya dengan program pemeliharaan ayam potong itu. Makanya nanti kita akan buat surat pengajuan ke kementerian desa agar ada kekhususan untuk Papua dalam hal penggunaan dana desa itu. Sebab dana desa di Papua peruntukannya tak selalu sama dengan di Jawa. Makanya perlu dicari solusi terbaik agar dana itu turun dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat," terang dia.

Gubernur pada kesempatan itu, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran kampung, padahal dananya sudah terdistribusi ke setiap kepala kampung yang ada di 29 kabupaten/kota.

"Anggaran sudah diberikan, tapi hasilnya tidak pernah ada di kampung. Jadi tidak tau danannya lari kemana itu."

"Makanya sekali lagi mesti ada solusi supaya bagaimana kedepan anggaran tersebut tidak diberikan secara keseluruhan oleh kepala kampung, tapi gunakan untuk membelikan sesuatu yang bisa meningkatkan gizi masyarakat di daerah. Atau usaha lainnya yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat," terang dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Kabupaten Mimika yang kini telah menyandang status swadaya telur ayam pada 2016 lalu. Prestasi tersebut patut dicontohi kabupaten lainnya, karena Mimika kini sudah mandiri dan tidak lagi bergantung dari daerah luar dalam hal pemenuhan telur ayam. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Beri Penghargaan ASN Rajin

Posted: 08 Aug 2018 06:10 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua untuk pertama kalinya akan memberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tingkat kehadiran tertinggi sejak Januari sampai dengan Agustus 2018.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri, pemberian penghargaan ini untuk memotivasi pegawai agar lebih bersemangat dalam bekerja, lebih khusus dalam melayani masyarakat.

"Sebab tugas sebagai abdi negara ini kan merupakan sebuah pengabdian. Sehingga kita ingin beri penghargaan ini supaya bagi pegawai yang rajib bekerja dan memiliki tingkat kehadiran tinggi, kita apresiasi dengan penghargaan saat peringatan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 2018 nanti."

"Dengan demikian harapan kita kedepan, semua pegawai dapat berlomba-lomba untuk rajin masuk kerja," ucap Elysa Auri di Jayapura, Selasa (7/8).

Dikatakan, untuk memaksimalkan penilaian, Pemerintah Provinsi Papua tengah memberlakukan aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) elektronik di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Tim penilai pun saat ini tengah melakukan perhitungan terhadap 52 SKPD, mulai dari staf serta pejabat eselon IV, III dan II.

"Yang pasti ini sudah menjadi keputusan dari bapak Penjabat Gubernur Papua Soedarmo untuk dilaksanakan. Bahkan nanti penghargaan yang diberi itu akan diberikan langsung oleh gubernur," ucapnya.

Dia tambahkan, selain ASN, Pemprov Papua juga berencana memberi penghargaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dinilai ikut berperan serta dalam proses pembangunan.

"Yang pasti LSM itu harus memberikan partisipasi terhadap pembangunan di Papua. Tak hanya pernah berpartisipasi tetapi sering membantu pemerintah dalam pembangunan. Sebab ini merupakan penghargaan dan apresiasi dari pemerintah daerah terhadap LSM," pungkasnya. (DiskominfoPapua)