Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca KPU Papua Coret 10.818 Data Ganda di 13 Kabupaten.

KPU Papua Coret 10.818 Data Ganda di 13 Kabupaten

Posted: 30 Sep 2018 03:03 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua memastikan telah mencoret sekitar 10.818 data ganda, sebagaimana hasil pencermatan di 13 kabupaten dan kota beberapa waktu lalu, dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif 2019 mendatang.

Hal demikian disampaikan Komisioner KPU Papua,Tarwinto, saat dijumpai wartawan di Jayapura, Kamis (27/9) petang.

Sementara untuk data ganda itu, ada beberapa kategori yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Yakni, data ganda K1, K2, K3, dan K4.

Untuk data ganda K1, ditemukannya data yang identik mulai dari nama, NIK, KK, alamat, dan tempat tanggal lahir yang sama persis. Kemudian K2, identiknya pada empat kategori, kendati terjadi beda alamat, NIK, KK, dan tangal lahir sama, namun terjadi perbedaan beda.

"Olehnya itu saat ini KPU Papua masih belum menetapkan jumlah DPT Pilpres dan Pileg. Sebab kemungkinan masih terdapat data ganda pada di 16 Kabupaten yang sementara dan sedang dilakukan pencermatan."

"Memang sekarang sudah ada 13 kabupaten/kota yang telah rampung. Namun besar kemungkinan lagi akan berkurang lagi jumlah daftar pemilihnya sebelum ditetapkan," ucap dia.

Dia berharap semua pihak dapat bersabat menunggu penyelesaian penetapan DPT Pileg dan Pilpres oleh KPU Provinsi Papua. Pihaknya menjamin KPU Papua dan jajaran bakal terus bekerja keras untuk menyelesaikan penetapan daftar pemilih tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap penetapan DPT segera rampung. Dia berharap seluruh komponen masyarakat dapat mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang dibumi cenderawasih.

Dirinya juga memastikan, pelaksanaan iven nasional itu bakal berjalan aman dan lancar sebab bakal mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu, dapat pula dilihat dari suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018. (DiskominfoPapua)