Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca BKD Berperan Revitalisasi Program Pengembangan SDM ASN Papua.

BKD Berperan Revitalisasi Program Pengembangan SDM ASN Papua

BKD Berperan Revitalisasi Program Pengembangan SDM ASN Papua
Lukas Enembe Ajak Masyarakat Pegunungan Papua Tanam Kopi
Capai Rp3 Juta, Pemprov Papua Diingatkan Soal Kenaikan UMP 2019
Biro Otsus Benahi Program Beasiswa Pengiriman Anak Papua
Hery Dosinaen Apresiasi Provita Hospital di Jayapura

Posted: 21 Oct 2018 06:53 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 yang menguraikan bahwa setiap ASN memiliki hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Untuk memenenuhi hak dan kewajiban pegawai ASN tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Rencana pengembangan SDM ASN , dalam konsep manajemen talenta (talent management), diperlukan untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai sehingga proses perencanaan suksesi (succession planning) organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan (sustainable).

Dr. Guspika,MBA Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana dalam sesi penyampaian materi kepada peserta Rakornas dan Workshop di Courtyard by Marriot Hotel Nusa Dua Bali, Minggu 14 Oktober 2018 menyampaikan materi Revitalisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembangunan Pusbindiklatren Bappenas.

Dalam materinya ada beberapa hal yang menjadi catatan beliau terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Pusbindiklatren selama ini diantaranya ; banyak alumi diklat JFP yang sudah memenuhi syarat kompetensi namun masih belum diangkat menjadi JFP ; atau penempatan alumi (Re-Entry System), khususnya program gelar masih belum sesuai dengan bidang studi, serta kurangnya dukungan pimpinan unit kerja dalam implementasi action plan yang dihasilkan dari keikutsertaan peserta dalam setiap pelatihan pusbindiklatren dan seringnya terjadi proses rotasi/mutasi staf yang turut mempengaruhi kecilnya kesempatan alumi pelatihan non-gelar untuk menerapkan ilmu yang diterima saat pelatihan.

Untuk itu diperlukan komitmen dari instansi asal peserta program diklat dikarenakan , calon peserta tidak mendapat izin dari pimpinan untuk mengikuti pelatihan secara mendadak, sedangkan yang bersangkutan sudah mendapat izin pada saat mendaftar, dan terkadang ketiadaan alokasi anggaran cost -sharing untuk mengikuti pelatihan. Dari hasil evaluasi jumlah peserta didaerah yang berjumlah 3.173 ASN baru 264 alumi yang menjabat sebagai JFP atau sekitar 8,32 %.

Dari evaluasi ini, ada beberapa arah perubahan Kebijakan Penyelenggaraan Program Diklat Pusbindiklatren ditahun 2019 diantaranya untuk Diklat JFP , Surat rekomendasi dari Pejabat yang menangani kepegawaian, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 6 bulan setelah lulus pelatihan dan uji kompetensi perencana, maka peserta tersebut wajib diangkat kedalam jabatan fungsional perencana.

Untuk Diklat gelar sasaran beasiswa diperluas menjadi tidak hanya untuk unit kerja perencanaan namun juga unit kerja yang mendukung perencanaan pembangunan, untuk itu beliau berharap di Tahun 2019 nanti semua alumi diklat JFP harus diangkat dalam jabatan Fungsional, bila ada daerah yang belum melalukan penangkatan alumi dalam jabatan JFP.

Maka daerah tersebut tidak lagi mendapat formasi diklat dari Pusbindiklatren Bappenas dan BKD sebagai Instansi pembina kepegawaian harus memberikan surat rekomendasi atau usulan ke Pusbindiklatren Bappenas, Bappenas tidak lagi memproses atau menerima surat usulan peserta diklat dari Daerah yang tidak mengetahui Badan Kepegawaian Daerah , begitupun surat usulan dari Bappeda harus mengetahui kepala Badan kepegawaian Daerah, demikian penegasan Kapusbindiklatren Bappenas dalam penyampaian materinya (EK/BKD)

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Pegunungan Papua Tanam Kopi

Posted: 21 Oct 2018 05:51 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak masyarakat di Bumi Cenderawasih, lebih khusus yang tinggal di wilayah pegunungan agar gemar dan rajin menanam kopi, demi meningkatkan perekonomian keluarganya.

"Seperti di Papua Nugini (PNG), orang yang tak punya kopi dianggap orang miskin. Sehingga diwajibkan untuk minum kopi. Kalau tidak punya kopi dikucilkan. Makanya, saya ajak masyarakat Papua untuk gemar tanam kopi, demi menambah penghasilan guna menghidupi keluarganya," terang Lukas di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, yang perlu didorong saat ini adalah bagaimana masyarakat, lebih khusus petani, dapat memiliki penghasilan tetap secara turun dan temurun. Artinya, kebun pertanian yang ditanam itu dapat diwariskan kepada anak cucunya.

"Sehingga dengan begitu, pertanian kopi itu bisa terus dikembangkan oleh anak cucunya di masa mendatang. Makanya, kita dorong masyarajat di daerah gunung harus tanam kopi. Kalau pesisir mungkin tanam kakao untuk menghasilkan coklat. Nah, wilayah selatan Papua mungkin tanam padi dan karet. Dan tanaman itu harus jadi tanaman tetap masyarakat," imbau dia.

Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan kopi buatan masyarakat bumi cenderawasih memiliki cita rasa dan kualitas yang baik serta tak kalah dengan produk impor dari luar negeri.

Oleh karenanya, pihaknya pun mendorong Provinsi Papua sebagai daerah distributor bagi wilayah Indonesia bagian timur. "Tidak usah kita pikir ekspor (keuar negeri) dulu. Cukup wilayah timur Indonesia yang kita fokuskan."

"Tentunya dengan memulai dari yang terdekat, yakni Provinsi Papua Barat. Nah, provinsi ini kan tidak punya kopi, nah bagaimana agar kita berpikir untuk menjual kesana dulu. Lalu jika sudah mendapat pasar untuk Papua Barat, baru kita lanjutkan ke Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT)," ucap dia.

Dia tambahkan, semestinya produk kopi buatan Papua dijadikan sebagai peluang bagi pemerintah daerah untuk bisa ekspansi (melebarkan usaha). Sebab bila terwujud, maka hasilnya akan mampu meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, lebih khusus petai kopi, serta memberikan pemasukan bagi daerah. (DiskominfoPapua)

Capai Rp3 Juta, Pemprov Papua Diingatkan Soal Kenaikan UMP 2019

Posted: 21 Oct 2018 05:49 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%. Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 1 November 2018.

Penetapan upah minimum 2019 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Berkenaan dengan hal itu, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Papua mengingatkan pemerintah provinsi untuk segera merespon kenaikan UMP itu. Dimana UMP Papua saat ini senilai Rp3.000.000.

"Kenaikan Sudah jelas dalam PP 78 tahun 2015 dan dengan mengacu pada investasi nasional yang angkanya 8,3 persen. Sudah pula diumumkan oleh pemerintah sehingga pemerintah provinsi harus segera menyesuaikan," terang Ketua SPSI Papua, Nurhaidah, di Jayapura.

Meski naik 8,03 persen, Nurhaidah menyebut bila dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Papua sesuai perhitungan SPSI masih terlalu berat bagi pengusaha untuk dijadikan UMP.

"Memang harus diakui karena banyak perusahaan belum bisa ikut KHL. Kalau dipaksakan mengikuti KHL, akan ada banyak perusahaan bisa guung tikar. Sehingga mungkin kita lihat ada pertimbangan-pertimbangan lain, yah mungkin bisa didorong nanti sedikit," ucap dia.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusah Indonesia (Apindo) Provinsi Papua Muhammad Isaq meminta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2019 jangan sampai memberatkan pengusaha karena nantinya akan berdampak luas bagi kondisi sosial masyarakat.

Hal demikian dikarenakan kondisi sektor rill di Papua belum cukup besar untuk memberikan upah yang diinginkan oleh para buruh. Apalagi ada banyak perusahaan yang masih dalam kategori menengah ke bawah. (DiskominfoPapua)

Biro Otsus Benahi Program Beasiswa Pengiriman Anak Papua

Posted: 21 Oct 2018 11:54 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua menggelar rapat dengar pendapat membahas mengenai beasiswa bagi mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di provinsi lain dan di luar negeri.

Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua terus membenahi program beasiswa studi pengiriman anak-anak Papua, ke sejumlah perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengakui, pembenahan program beasiswa dalam dan luar negeri itu, menjadi fokus Biro Otsus, karena menjadi program prioritas Gubernur Papua pada RPJMD 2013-2018 dan dilanjutkan periode kedua.

"Proses pembenahan ini, terus kami lakukan, baik dari sisi regulasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan terhadap mahasiswa di tempat studi mereka," kata Aryoko Rumaropen didampingi Sekretaris Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Natan Pahabol usai rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR Papua di Hotel Horison Jayapura, Jumat (19/10).

Aryoko Rumaropen mengungkapkan, jika saat ini, sebanyak 400 lebih anak Papua yang mendapat beasiswa pada berbagai pendidikan baik jenjang S1, S2 dan S3 pada sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri.

Sementara di luar negeri, kata Aryoko, Pemprov Papua juga memberikan beasiswa kurang lebih 662 anak Papua yang tersebar di perguruan tinggi ternama di 17 negara.

"Itulah sebabnya, rapat kerja ini, selain membahas hal-hal yang terus dibenahi, juga persiapan bagaimana mahasiswa yang telah selesai ke depan proses mereka apakah untuk wiraswasta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di Papua," ujar Aryoko Rumaropen.

Apalagi, kata Aryoko, mereka ini adalah investasi SDM bagi masa depan Papua, sehingga menjadi fokus dan keriusan bagi Pemprov Papua.

Namun diakui, jika pihaknya terus akan melakukan evaluasi, termasuk proses dari pendidikan itu sendiri, dari awal hingga mereka selesai. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan jenjang S1, bisa saja dilanjutkan ke S2 atau S3. Namun, itu kembali dari kesiapan mahasiswa itu sendiri.

Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap kemajuan belajar mereka, jika memang mereka tidak mampu, tentu akan terdegradasi dengan sendirinya atau drop out.

Dikatakan, evaluasi itu juga dilakukan ketika mereka sudah selesai dan terserap di dunia kerja.

"Jadi memang sejauh ini, mereka lebih banyak terserap di sektor swasta. Tetapi, swasta itu ada di dalam wilayah Papua," bebernya.

Masalah keuangan yang sempat bermasalah tahun lalu? Diakui Aryoko, itu merupakan bagian dari perbaikan mulai dari managemen dan tata kelola keuangan sendiri.

Apalagi, kata Aryoko, pihaknya juga mengukur antara jumlah siswa yang mendapat beasiswa dengan ketersediaan anggaran, sehingga pada 1 tahun anggaran prosesnya akan berjalan baik dan terpenuhi.

Untuk permasalahan tahun 2017, Aryoko menambahkan, jika itu sudah diselesaikan.

Untuk anggaran beasiswa di dalam negeri, bisa diukur antara jumlah beasiswa dengan jumlah mahasiswa, namun di luar negeri menggunakan angka proyeksi tertinggi, sehingga pada akhir tahun keuangan itu bisa mencukupi jumlah mahasiswa dan program-prorgam yang dibiayai.

Bahkan, pihaknya juga mengantisipasi kenaikan kurs dollar terhadap rupiah.

Ia mencontohkan, untuk 1 orang mahasiswa kuliah di Uncen, masuk tahun angkatan 2015, antara semester 1-10 itu tetap konstan.

Artinya, bisa diukur kebutuhan anggarannya, misalnya setiap bulan Rp 1 juta selama tahun angkatan berjalan dan kemungkinan jika ada kenaikan karena inflasi atau lain bisa kita naikan di tahun ketiga dinaikan biaya hidupnya menjadi Rp 1,5 juta.

"Tapi jika di luar negeri, kita harus pakai proyeksi tinggi. Dan, angkanya kita tidak bisa mematok bahwa dari awal semester sampai akhir, tentu tidak bisa. Misalnya, perkuliahan di Januari, maka rencana perkuliahan di Januari, sudah harus kita terima dari sekarang, karena kita akan hitung di tahun anggaran 2019," pungkasnya.

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengapresiasi Gubernur Papua untuk program beasiswa bagi siswa-siswa Papua studi di dalam dan luar negeri.

"Ini luar biasa dan transparansinya dibawah Biro Otsus sekarang terkait dengan seleksi siswa sampai dengan proses transaksi keuangan dan akhirnya keberadaan siswa siswa kami sudah cukup dengar dan penjelasannya sangat detail, riil dan ini sangat bagus," kata Natan Pahabol.

Bahkan, Komisi V DPR Papua berharap beasiswa ini harus tetap dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Apalagi, animo anak-anak Papua sekolah ke luar negeri cukup tinggi.

"Kami harap Pemprov Papua menyiapkan grand desain atau buku panduan untuk orang sekolah di luar negeri perlu ada dan itu dikemas bersama sama perguruan tinggi seperti Uncen," harapnya.

Ditambahkan, mulai dari tahap selekasi, proses out put sampai dengan penerapan orang ke lapangan harus diatur dalam buku itu, karena mereka menggunakan dana Otsus, sehingga harus diatur hak dan kewajiban mereka dalam grand desain buku itu.

Namun Natan mengingatkan agar ke depan, program beasiswa ini, sebaiknya tidak untuk anak-anak pejabat baik kepala dinas, kepala badan atau pejabat di provinsi dan kabupaten/kota.

"Jadi, para pejabat itu, stop ikutkan anak-anaknya sekolah di luar negeri dengan menggunakan anggaran ini, karena dana ini diperuntukkan untuk orang Papua yang ekonominya menengah kebawah," tandas Natan Pahabol. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Apresiasi Provita Hospital di Jayapura

Posted: 21 Oct 2018 11:33 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Titus Emanuel Kelake Adopehan Hery Dosinaen, S.IP.,M.KP mengapresiasi kepada Keuskupan Jaypaura dan PT Duta Damai Papua yang telah menghadirkan rumah sakit ibu dan anak, Provita Hospital di Kota Jayapura.

Menurutnya, PT Duta Damai Papua yang telah berinisiasi dan tentunya satu pergumulan yang sangat berat hingga menghasilkan satu honai besar untuk melayani kesehatan masyarakat di tanah Papua khususnya masyarakat Port Numbay.

"Satu hal yang bersejarah adanya grand opening Rumah Sakit Provita di Kota Jayapura," kata Sekda Hery Dosinaen.

Dikatakan, bidang kesehatan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua memberikan kebijakan fiskal kepada kabupaten/kota untuk mengatur dan melayani masyarakatnya.

Ia berharap, Provita Hosptial sebagai mitra kerja pemerintah daerah dapat melayani masyarakat Papua dalam bidang kesehatan secara baik.

Apalagi, lanjut Sekda Hery Dosinaen, Pemerintah Papua juga akan menjadi tuan rumah Pon XX tahun 2020, sehingga kebijakan dalam dua tahun anggaran ini, akan konsentrasi untuk 5 kabupaten dan 1 kota sebagai cluster penyelenggaraan PON itu, termasuk di Kota Jayapura akan menjadi icon kota yang ditata dengan baik.

"Tentunya Rumah Sakit Provita juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agenda besar nasional yang diselenggarakan Provinsi Papua, terutama diharapkan dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan kesehatan," imbuhnya. (DiskominfoPapua)