Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting.

Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting

Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting
Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan
Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job
Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018
Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua
Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe
Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum
ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua
Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lemahkan Pengawasan Hutan di Papua
Lukas Enembe dan Klemen Tinal Lepas Tim ke Palu dan Donggala
Cegah KKN di Papua, KPK Lakukan Pendampingan Lima Kabupaten
Pembangunan Patung Yesus Digarap Setelah Hak Ulayat Terbayar
Elysa Auri Imbau ASN Pemprov Papua Jaga Keharmonisan Kerja
Peter Yama Kunjungi Provinsi Papua Guna Pererat Kerjasama Ekonomi
Inilah Isi Kerjasama Letter Of Intent Pemerintah Provinsi Papua dan Madang
Buah Merah Jadi Minuman Resmi PON XX 2020 Papua
Lukas Enembe Ajak Warga Babrongko Sukseskan PON XX 2020
Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Minta Porsi Dana Otsus Tak Diubah
Kantor Penghubung Gelar Papua Update Goes to Campus di Yogyakarta
Pertegas Kerjasama Ekonomi Papua - Madang, Peter Yama Kunjungi Lukas Enembe
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Siap Beli 2 Pesawat

Posted: 23 Oct 2018 02:27 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay pada Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Aula Kantor Bappeda, Rabu (17/10).

"Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non militer memiliki peran yang sangat penting, karena pemerintah daerah adalah institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman non militer," katanya.

Disisi lain, katanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional di daerah yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya supaya dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin, sehingga ancaman itu, tidak berkembang menjadi lebih luas.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya upaya menghadapi ancaman non militer diperlukan komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman non militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

"Di era kekininan ancaman non militer merupakan bentuk lain dari perang modern yaitu sejenis perang yang berbiaya murah, namun memiliki dampak/efek, karena merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Bahkan, imbuhnya, jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional, karena menggunakan kekuatan non militer yang tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa. Untuk menghadapi ancaman non militer ini diperlukan sebuah kekuatan yang bersifat non fisik. (DiskominfoPapua)

Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan

Posted: 23 Oct 2018 02:24 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini.

Lukas mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan gubernur dan fokus mengikuti Pilkada sejak awal 2018. Pemerintahan pun dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soedarmo yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Soal daya serap, kan kita kemarin ikut Pilkada. Jadi yang laksanakan pemerintahan adalah kepala pemerintahan sebelumnya (Pj. Gubernur Soerarmo)," terang Lukas, ketika ditanya wartawan terkait masih rendahnya daya serap Pemprov Papua tahun ini.

Gubernur akui, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, memiliki daya serap yang rendah. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, ada banyak proyek fisik yang dibatalkan pelelangannya.

"Sebab kita dalam program 20119 - 2020, selain reformasi birokrasi kita fokuskan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun persiapan PON. Tidak ada kegiatan lain dan bisa kita pastikan penyerapannya baik mulai tahun depan. Tapi untuk tahun ini jika penyerapan rendah itu merupakan kegiatan yang dijalankan pejabat (gubernur) sebelumnya," terang dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan SKPD agar segera meningkatkan daya serap.

"Peningkatan daya serap harus menjadi perhatian serius dari semua SKPD. Sebab Serapan APBD 2018 sampai saat ini kurang maksimal. Untuk itu, kepala dinas dan kepala badan tolong hal ini menjadi perhatian," tegas dia.

Doren meminta setiap SKPD agar dapat mendorong pihak ketiga untuk segera melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan rampung. "Sebab para kontraktor di Papua ini lebih banyak menagih setelah proyeknya selesai. Nah hal ini pula yang membuat penyerapan kita masih belum maksimal saat ini," kata dia.

Kendati begitu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad meyampaikan hal yang berbeda. Sampai dengan September lalu, penyerapan sudah menyentuh angka 68 persen. Dirinya pun meyakini penyerapan bakal mencapai angka maksimal 90 persen sesuai target penyerapan tahun ini. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job

Posted: 23 Oct 2018 02:21 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti.

"Saya sampaikan bahwa kepala SKPD yang ada ini sudah 5 tahun bekerja dengan saya harus siap terima pindah jabatan dan siap terima jika tidak bisa dipakai lagi, pasca perampingan SKPD," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Rabu (17/10).

Menurutnya, perampingan SKPD akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dari 53 SKPD menjadi 30-an SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Perampingan ini, sudah dibahas bersama kepala SKPD terkait, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.

"Jadi, kita bentuk tim untuk perampingan SKPD, mungkin dari 50 lebih SKPD dirampingkan menjadi 30-an SKPD," tegasnya.

Dikatakan, banyak OPD yang akan dirampingkan, namun hanya SKPD urusan wajib dan umum dipertahankan. "SKPD yang akan dirampingkan banyak, seperti Dinas Koperasi digabungkan, ada juga SKPD yang dileburkan, hanya dinas yang urusan wajib dan umum saja kita pertahankan," kata Gubernur.

Gubernur Lukas Enembe menambahkan perampingan SKPD di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja SKPD menjadi lebih baik.

"Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan SKPD untuk efektifkan kinerja lebih baik," katanya.

Menurut Enembe, perampingan SKPD dilakukan, karena selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama, tapi beda SKPD itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja.

"Banyak SKPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada SKPD ditiadakan atau dihapus," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018

Posted: 23 Oct 2018 02:16 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

"Rencana pertemuan dengan Menpan RB kami masih tunggu. Nanti Menpan akan undang Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga nanti ada Kepala BKD se-Papua yang membahas terkait permintaan CPNS secara offline di Papua," terang dia.

Sekda memastikan, kendati belum menerima undangan, dipastikan pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk provinsi, kabupaten dan kota di Papua bakal tetap digelar pada tahun ini.

"Yang jelas penerimaan untuk Papua ada jadwal tersendiri yang tak mengikuti agenda perekrutan secara nasional. Yang pasti kita harap upayakan digelar tahun ini," tuntasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB.

Kendati demikian, Nicolaus belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. Hanya saja, pelaksanaanya tetap diupayakan pada tahun ini.

"Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia.

Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an.

"Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. (DiskominfoPapua)

Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua

Posted: 23 Oct 2018 02:07 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua.

Gubernur Peter Yama mengungkapkan hal itu, ketika melakukan kunjungan ke Jembatan Hamadi-Holtekamp dan Stadion Papua Bangkit, di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.

"Saya senang dengan semua pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe, karena dia (Lukas) punya hati untuk membangun Papua," kata Peter Yama kepada pers usai meninjau stadion Papua Bangkit, Senin, (22/10) malam.

Dikatakan, pemerintah Provinsi Papua sudah benar membangun stadion ini, karena orang Papua senang berolahraga dan di PNG belum ada fasilitas olahraga seperti ini.

"Saya sudah melihat semua pembangunan di Papua dalam kunjungan kali ini, saya merasa kagum dan bangga, seorang Gubernur Lukas Enembe bisa membangun stadion terbaik nomor dua di Indonesaia maupun jembatan yang sangat indah, itu sangat luar biasa," ujarnya.

Dikatakan Peter Yama, politisi yang baik adalah melakukan satu kebijakan untuk masyarakat itu adalah hal yang utama.

"Saya adalah politis aktif di PNG dan saya banyak dengar hal yang jelek dan buruk menyangkut hak diskriminasi orang Papua, tapi hari ini saya bisa buktikan bahwa Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe, banyak kemajuan pembangunan yang sangat luar biasa," bebernya.

Menurutnya, kebebasan orang berusaha dan membangun ekonomi itu memberikan kebebasan dan kemajuan ekonomi di Papua dan ia senang dengan kondisi seperti itu.

"Saya mau sampaikan bahwa tanah yang kita miliki ini adalah tanah yang besar, tapi ketika kita meninggal hanya 6 meter tanah saja yang kita ambil. Kita tidak akan ambil semua tanah dan kekayaan besar ini bawa ke surga, kita tidak membawa bangsa yang besar ini ke surga, maka ketika kita semua masih ada diatas tanah ini, mari kita lakukan hal-hal yang baik dan menunggu tuhan panggil dan kita pergi," paparnya.

Peter Yama juga menyampaikan apresiasi kapada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang mendukung penuh kinerja Lukas Enembe dalam pembanunan tanah Papua.

"Terima kasih kepada Lukas Enembe yang sudah melakukan hal besar dalam membanguan untuk rakyat Papua," ucapnya.

Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu, menyatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan dirinya ingin semua orang bisa melihat pembangunan yang ada di Papua.

"Selama ini kita tertutup dengan PNG, dengan kita membuka akses kerjasama ini, semua orang bisa datang melihat banyak perubahan terjadi Papua," katanya.

Lukas Enembe juga berjanji dalam peresmian dan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, pejabat-pejabat dari PNG akan diundang.

Gubernur juga optimis, pembangunan stadion Papua Bangkit bisa selesai akhir tahun ini.

"Sampai dengan saat ini progres dari proyek stadion itu sudah mencapai sekitar 80 persen. Untuk sekarang sudah mencapai sekitar 80 persen. Mereka bekerja dan lembur setiap hari, kurang lebih ada 950 pekerja," ujarnya.

Pihaknya optimis pada bulan Desember 2018 nanti, pembangunan stadion dapat diselesaikan. Selain itu, pada awal tahun 2019, akan dilakukan proses pembuatan lintasan lari.

"Semua peralatan seperti kursi dan lainnya sudah ada di Jayapura, tinggal dipasang, saya sangat optimis stadion ini selesai tepat waktu," harapnya. (DiskominfoPapua)

Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe

Posted: 23 Oct 2018 02:03 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dua spesies bunga Anggrek baru yang ditemukan oleh Profesor Edwar dari Leiden University di Papua, rencananya akan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, pihaknya telah bekoordinasi dengan Leiden University Belanda terkait penemuan jenis Anggrek baru itu.

"Dua jenis anggrek baru itu akan dikembangkan dan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe.

Selain itu, Pemprov Papua rencana akan mengusulkan kepada PT Pos Indonesia agar dipatenkan sebagai perangko," kata Jan Ormuseray, Kamis (18/10).

Menurutnya, pemberian nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe terhadap dua Anggrek baru itu, sebagai sebuah penghargaan kepada Ibu Iriana sebagai ibu negara dan Ibu Yulce sebagai istri Gubernur Papua.

Senada dengan itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menyambut positif dengan adanya perkembangan dan penemuan Anggrek baru di Papua itu.

Ia minta dinas terkait berkoordinasi dengan Leiden University untuk melakukan MoU atau ada hal–hal yang terkait dengan kerja sama dengan Pemprov Papua sehingga mendukung pengembangan dan kelestarian Anggrek Papua itu.

"Saya sudah dengar ada temuan itu. Saya sudah perintahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Profesor Edwar dari Leiden University ASAL Belanda menemukan dua spesis Anggrek baru, ketika meneliti berbagai jenis tanaman Anggrek di tanah Papua tahun 2017.

Dua spesies ini rencananya akan dikembangkan oleh Pemerintah Papua dan Leiden University Belanda.

Profesor Edwar, adalah seorang peneliti yang menemukan dua spesies Anggrek itu.

Menurutnya, Papua memiliki 2.900 ragam spesies Anggrek yang bisa dikembangkan di dunia.

"Kita akan membuat taman hutan Anggrek, kupu-kupu dan burung di dua lokasi, yakni di Biak dan Keerom, karena dua lokasi ini sangat cocok untuk pengembangbiakan spesies-spesies itu, " imbuh Prof Edwar saat memberikan pemaparan di Kegiatan Rakernis Rehabilitasi Hutan di Jayapura, Rabu (17/10). (DiskominfoPapua)

Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum

Posted: 23 Oct 2018 01:21 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dibawah umur 35 tahun, memiliki kesempatan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur formasi umum.

Hal itu disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura, belum lama ini.

Menurut dia, bila sesuai rencana, penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan sebelum akhir tahun setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB.

Hal demikian, menyikapi usulan perekrutan CPNS 2018 secara offline yang baru-baru ini disetujui Presiden Joko Widodo, saat menerima gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Istana Negara, Jakarta.

"Yang pasti kalau umur dibawah 35 tahun memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Untuk itu, kita minta dukungan supaya penerimaan CPNS terlaksana secepatnya," terang dia.

Sebelumnya, Kepala Nicolaus Wenda memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018.

"Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia.

Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an.

"Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia.

Pada kesempatan itu, ia menyebut adanya indikasi penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kepala BKD. Dia memastikan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang, agar menolak dan segera dilaporkan ke pihak berwajib.

"Sebab dari informasi yang saya dengar ada orang tertentu yang menatasnamakan saya lalu menjanjikan kelulusan. Yang bersangkutan melalui media massa mengaku bernama Budiono dan saya tegaskan itu seorang calo yang tidak bertanggung jawab."

"Saya tidak pernah menyuruh staf atau pihak manapun untuk meminta uang dan menjanjikan kelulusan. Sekali lagi bila menemukan silahkan dilaporkan ke polisi," tegasnya. (DiskominfoPapua)

ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua

Posted: 23 Oct 2018 01:15 AM PDT

BANDUNG, LELEMUKU.COM - Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK).

Diskusi ini dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus, yang dilaksanakan di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung, Senin (22/10) lalu.

Dr. Ibnu Syabr, Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK mengatakan, bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK).

Dalam kegiatan itu, telah direkomendasikan agar Pemprov Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi.

"Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan Papua," ujar Ibnu.

Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, mengemuka beberapa usulan bagaimana sebaiknya Pemprov Papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang.

"Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah dirumuskan oleh Pemprov Papua," sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil Dekan Sumber Daya pada SAPPK.

Senada dikatakan Dr. Denny Zulkaidi bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat.

"Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik itu, karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung," ujar Prof Deni yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK ini.

Sebelum diskusi berlangsung, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa mengatakan, Papua Update kali ini akan sangat bermanfaat bagi Papua, karena akan menjadi masukan penting dalam menyiapkan program-program pembangunan Papua.

"ITB pasti sudah mempunyai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat papua," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lemahkan Pengawasan Hutan di Papua

Posted: 23 Oct 2018 01:13 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kontrol sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir menjadi lemah, akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Drs Simeon Itlay pada Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Provinsi Papua, Senin (22/10).

"Fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan yang selama ini dilakukan di daerah kabupaten/kota dialihkan ke provinsi," katanya.

Dijelaskan, selama masa peralihan untuk proses penataan kelembagaan inilah terdapat kefakuman fungsi tugas itu dan menjadikan ruang untuk terjadinya peningkatan perambahan hutan dan pembalakan liar (ilegal logging).

"Juga diperkirakan kurang lebih 25 - 30 persen persen hak negara melalui penerimaan sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) yang hilang," ungkapnya.

Lebih lanjut, perlindungan dan pengamanan hutan harus dipandang sebagai faktor penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah Papua secara makro.

Sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua masih sangat kurang, sehingga sering terjadi pemanfaatan secara ilegal dan tidak bertanggungjawab.

"Pembalakan liar merupakan kejahatan lintas sektoral, melintasi batas-batas suatu wilayah, bahkan negara sehingga termasuk dalam kategori transnational crime," tandasnya.

Diakuinya, kejahatan bidang kehutanan dapat menimbulkan konflik sosial, bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa dengan rusaknya fungsi-fungsi hutan baik dari aspek ekonomi, ekologis maupun budaya.

"Rapat koordinasi pengamanan hutan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, sinkonisasi serta sekaligus membentuk kesepahaman tata hubungan kerja antar internal unit ditubuh organisasi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Papua," pungkasnya.

Kegiatan ini, diikuti pimpinan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Papua berjumlah 33 orang, masing-masing 19 orang Kepala Cabang Dinas Kehutanan, 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua , Jan Jap L Ormuseray mengatakan, kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan yang dilakukan saat ini merupakan rapat koordinasi pertama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan, rakor ini merupakan wujud dari upaya konsolidasi kelembagaan kehutanan di tingkat dinas, CDK dan KPH guna sinergitas tindak pengamanan hutan.

Diakui, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan kehutanan termasuk kewenangan perlindungan hutan dilimpahkan pengurusannya ke tingkat provinsi.

Seiring dengan pengalihan kewenangan, terangnya, personil maupun pembiayaan serta sarana prasarana dan dokumen (P3D) juga dilimpahkan ke Pemerintah Pusat. Hal ini tak hanya menghasilkan peningkatan pembiayaan, tapi juga membutuhkan waktu penyesuaian atau transisi yang cukup lama.

Sayangnya, imbuh Jan Ormuseray, pada masa transisi itu, kebutuhan akan pengelolaan hutan terus berjalan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran dalam pemanfaatan hutan sebagai akibat kevakuman pengelola hutan di tingkat tapak.

"Solusi pengelolaan hutan yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup membentuk KPH, namun KPH belum menjangkau seluruh wilayah hutan di Papua," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe dan Klemen Tinal Lepas Tim ke Palu dan Donggala

Posted: 22 Oct 2018 11:13 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal secara resmi melepas tim dari Pemprov Papua untuk memberikan bantuan kepada korban Gempa dan Tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Kamis (18/10) di Gedung Negara.

Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada wartawan usai melepas tim mengungkapkan, tim yang akan memberikan bantuan tersebut di koordinir oleh Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa,SH akan berangkat ke Palu pada hari Minggu, (21/10).

"Hari ini saya secara resmi melepas tim yang akan berangkat ke Palu untuk memberikan bantuan," kata Lukas Enembe.

Dijelaskannya, total bantuan yang akan diserahkan sebesar Rp.4.2 miliar.

Bantuan tersebut sebagai respon kemanusian atau donasi kepedulian dari seluruh kabupaten/kota Se- Provinsi Papua.

"Intinya hari ini kita sudah sampaikan kepada Presiden, bahwa kami Pemerintah Provinsi Papua sudah memberikan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu," jelasnya.

Dirinya berharap masyarakat dan korban gempa dan tsunami cepat dipulihkan kembali dengan harapan infrastruktur yang rusak dapat dikerjakan oleh pemerintah.

"Kita berharap Palu dan Donggal kembali dipulihkan agar dapat kembali melaksanakan pemerintahan dan kemasyarakat seperti biasa," terangnya.

Tak lupa, Gubernur Lukas Enembe belasungkawa atas terjadinya gempa dan tsunami di Palu dan Donggal, dengan harapan Pemerintah Sulawesi Tengah dan pemerintah pusat mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi.

"Persoalan gempa ini merupakan persoalan yang rumit di Indonesia, dimana di Indonesia termasuk daerah rawan gempa, namun kapan akan terjadi kita tetap waspada. Kedepan akan dipikirkan bagaimana penanganan kesiagaan," ucap Lukas Enembe.

Ditempat yang sama Kepala BPBD Papua, William R. Anderi mengaku, tim yang dilepas Gubernur untuk memberikan bantuan berjumlah 6 orang yang akan di koordinir oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa,SH.

"Kita sampai disana (Palu-red) untuk memberikan bantuan tunai dan juga bantuan logistic," katanya.

Dikatakannya, sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2018 lalu pemerintah sudah sudah dilepas tim relawan dan kesehatan sebanyak 14 orang mereka yang sudah bekerja di Palu.

"Ini satu bukti kepedulian Pemerintah Provinsi Papua. Pak Gubernur menyampaikan kepada Bupati dan Wali Kota agar memberikan donasi bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu," katanya menambahkan.

Sampai saat ini sekitar 16 kabupaten termasuk provinsi telah menyerahkan bantuan dengan total bantuan Rp. 4,2 miliar, dimana bantuan ini ini akan diberikan langsung kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

"Rencana keberangkatan hari Sabtu dan Minggu, sebab hari Senin kita sudah memberikan bantuan secara tunai yang akan diberikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah," tandasnya. (DiskominfoPapua)

Cegah KKN di Papua, KPK Lakukan Pendampingan Lima Kabupaten

Posted: 22 Oct 2018 10:24 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan terhadap lima kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.

Asisten III Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri mengatakan, pendampingan kepada pemerintah daerah agar dapat mencegah aparatur pemerintahan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kita ingin ada pendampingan dari KPK, supaya semua kabupaten dan kota beserta aparatur sipil negara didalamnya bisa bekerja maksimal mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatannya. Dan yang terutama tak tersandung kasus hukum (KKN)," kata Elysa Auri di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (22/10).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan KPK menggelar monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi terhadap lima kabupaten, yakni Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.

"Sebab, kita ingin agar pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di masing-masing kabupaten dan kota bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat mendapat dampak daripada pembangunan itu sendiri," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov Papua menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) lanjutan terkait rencana aksi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Jayapura. Kegiatan itu, merupakan lanjutan Monev pada 2 Oktober 2017, yang menghadirkan seluruh Kepala PTSP di seluruh Bumi Cenderawasih.

Masih menurut Asisten Elysa Auri, kegiatan itu untuk mengevaluasi kesepakatan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Dimana monev itu, diyakini bakal membantu pemerintah kabupaten, dalam memaksimalkan tata kelola di bidang perijinan.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua dalam suatu kesempatan memastikan, dari hasil monitoring evaluasi di Bumi Cenderawasih, terlihat ada banyak kemajuan lebih khusus dalam aksi pemberantasan korupsi, diantaranya pada penerapan aplikasi berbasis elektronik. (DiskominfoPapua)

Pembangunan Patung Yesus Digarap Setelah Hak Ulayat Terbayar

Posted: 22 Oct 2018 06:58 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memastikan mega proyek pembangunan patung Yesus Kristus di Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura, bakal terlaksana jika pembayaran hak ulayat telah tuntas.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR Papua Girius One Yoman,di ruang kerjanya, baru-baru ini.

"Jika masalah hak ulayat diselesaikan sekarang, maka pembangunan patung bisa dimulai. Karena ini adalah janji bapak Gubernur Papua. Tapi lagi-lagi terkait biaya pembebasan lahan, tidak lagi dianggarkan tahun 2019," terang dia.

Dikatakan ia, pembangunan patung Yesus setinggi 60 meter itu, akan tetap dibangun sebab menjadi janji kampanye Gubernur Papua. Hanya saja, saat ini Pemprov Papua memfokuskan anggaran pada pelaksanaan PON XX 2020.

Dilain pihak, ada saling klaim soal hak ulayat di Gunung Swaja yang menjadi lokasi pembangunan patung. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat bisa bersabar menuggu pembangunan patung Yesus.

"Intinya ini hanya masalah teknis di lapangan. Makanya, saya sudah minta staf teknis yang menangani pembangunan patung ini untuk segera selesaikan masalah hak ulayat dengan masyarakat adat setempat. Sebab patung itu bakal menjadi objek wisata rohani bagi wisatawan," ucap dia.

Sementara ditanya apakah ada perubahan desain patung, sambungnya, dipastikan masih sesuai dengan kesepakatan dan gambar yang lama. "Apa yang sudah dibuat pejabat sebelumnya kita hargai dan tetap lanjutkan," pungkas dia.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua memberi kesempatan bagi sejumlah pengusaha di Bumi Cenderawasih bakal ikut serta menanamkan modalnya, pada pembangunan Patung Kristus, yang berlokasi di Puncak Gunung Swajah, Kampung Kayu Batu, Base-G Kota Jayapura.

Dinas PUPR baru ini juga sudah meminta tim pematung asal Yogyakarta dan Ancol Jakarta mulai menghitung kekuatan gempa melalui survei udara. Perhitungan itu, diharapkan bisa meminimalisasi kerusakan yang bakal muncul saat terjadi gempa. (DiskominfoPapua)

Elysa Auri Imbau ASN Pemprov Papua Jaga Keharmonisan Kerja

Posted: 22 Oct 2018 06:47 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan komunikasi kerja di masing-masing SKPD, sehingga dapat tercipta keharmonisan kerja seluruh pegawai.

"Mari membangun suatu semangat inovasi kerja sehingga dapat menciptakan seluruh program di masing-masing SKPD. Dengan harapan bisa mencapai suatu hasil yang maksimal. Ini sebagai upaya menjawab visi misi gubernur yakni Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang Berkeadilan," kata Elysa Auri dalam arahannya saat memimpim apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Jayapura, Senin (22/10).

Pada kesempatan itu, Elysa Auri meminta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua untuk mengisi laporan kinerja setiap pegawai dengan jujur.

"Silahkan pejabat eselon III dan IV melakukan penilaian seluruh pegawai di masing-masing SKPD, karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah bisa diajukan ke Badan Keuangan untuk dibayarkan," kata Auri.

Ia menekankan, TPP bukanlah hak seorang pegawai, tapi sebuah kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan aktivitas di masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan.

"Saya harap apabila di dalam melakukan aktivitas ada penilaian-penilaian yang berkurang dari pimpinan masing-masing SKPD. Mari kita menyadari itu sendiri, apakah saya sudah memenuhi kewajiban dengan mengisi aktivitas yang dilakukan oleh saya sendiri atau tidak? Jadi, jangan bertanya kepada pimpinan, tetapi tanyalah kepada diri kita masing-masing," paparnya.

Elysa Auri menambahkan, TPP diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai. "Tetapi ada komitmen, hak dan indikator yang perlu diisi guna memenuhi kewajiban tambahan penghasilan itu," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Peter Yama Kunjungi Provinsi Papua Guna Pererat Kerjasama Ekonomi

Posted: 22 Oct 2018 06:34 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua di Jayapura, Minggu (21/10).

Kunjungan kerja Gubernur Peter Yama ini atas balasan kunjungan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH pada awal September 2018 lalu ke Provinsi Madang.

Kedatangan Gubernur Madang disambut oleh Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, Kepala Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai di Perbatasan RI-PNG di Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Setibanya di Jayapura, Gubernur Madang langsung menuju Gedung Negara dan disambut langsung oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, Ketua DPRP, Yunus Wonda, Ketua MRP, Timotius Murib dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua.

Dalam pertemuan di Aula Lukmen Gedung Negara, Gubernur Madang, Peter Yama mempertegas kerjasama antara Provinsi Madang dan Provinsi Papua di bidang ekonomi dan lainnya.

"Papua dan PNG adalah negara bertetangga sangat dekat. Oleh karena itu, penting ada hubungan kerjasama, tidak boleh ada sekat," kata Gubernur Enembe dihadapan Gubernur Peter Yama dan delegasinya.

Menurut Enembe bahwa dengan adanya kerjasama maka secara otomatis pengusaha Papua dan PNG akan kerjasama.

Dengan demikian, produk-produk hanya akan masuk lewat pintu Papua, tidak ada yang lain.

"Barang-barang lebih cepat masuk jika lewat Papua, jika lewat jalur lain tentu akan memakan waktu yang lama. Untuk itu, kedepan semua barang yang masuk harus dari Papua," ujarnya.

Mengenai rencana kerjasama penerbangan, Enembe mengakui, pihaknya sudah bertemu langsung dengan managemen Lion Air Group di Jakarta.

"Pada intinya Lion Air Group setuju, namun masih melakukan penjajakan guna melihat keuntungan jika membuka rute penerbangan dari Papua ke PNG dan negara Pasifik lainnya," beber Enembe.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama, mengatakan, pihaknya memandang Papua sebagai satu kesatuan dengan PNG dan Madang. Untuk itu, ketika berkunjung ke Papua, dirinya merasa berada di rumah sendiri.

"Ketika melihat langsung Papua, saya bingung kenapa dari dulu tidak ada politisi atau pemimpin PNG yang mau membuka kerjasama atau melakukan kunjungan kerja di Papua. Untuk itu, saya akan buka kerjasama dan akan terus menerus mengunjungi Papua," kata Yama.

Ia menjelaskan, perkembangan ekonomi tidak akan berjalan apabila tidak ada kepercayaan. Oleh sebab itu, dengan adanya kunjungan Gubernur Papua ke m Madang akan menjadi landasan terbaik kerjasama selanjutnya.

"Saya percaya Lukas Enembe bukan orang yang salah, karena Tuhan sudah meletakan bapa sebagai pemimpin Papua. Saya harap hubungan yang baik ini bisa menjadi landasan kerjasama sektor bisnis di bidang apapun," ujarnya.

Menurutnya, di PNG ada tiga provinsi yang telah diberikan kewenangan luas oleh pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan Madang termasuk.

"Untuk itu, saya akan membina hubungan yang baik ini dengan terus berdiskusi dan membangun Papua dengan damai dan saya tidak akan meninggalkan bapak Gubernur," katanya.

"Madang merupakan pusat kebudayaan di PNG, bahkan memiliki 148 bahasa. Untuk itu, kami bersyukur Gubernur Papua sudah menetapkan kerjasama dengan Provinsi Madang. Kami siap melakukan MoU dengan Papua dan mendukung 100 persen," tandasnya. (DiskominfoPapua)

Inilah Isi Kerjasama Letter Of Intent Pemerintah Provinsi Papua dan Madang

Posted: 22 Oct 2018 06:19 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Gubernur Provinsi Madang di Papua New Guinea (PNG), Pete Yama secara resmi menandatangani MoU kerjasama provinsi bersaudara, Minggu (21/10) malam di Gedung Negara.

Isi dari kerjasama itu, dimana Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak.

Kemudian kedua provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua provinsi. Selain itu, menyatakan kehendak untuk menjalin kerjasama persaudaraan.

Selanjutnya sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, search and Rescue dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

Kedua belah pihak setuju bahwa pernyataan kehendak ini merupakan langkah awal untuk membentuk suatu kerjasama yang formal dengan menandatangani MoU saling pengertian tentang kerjasama provinsi bersaudara antara Pemprov Papua dan Pemprov Madang.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, dalam kerjasama ini pihaknya tidak asal bicara saja tapi melakukan sesuatu untuk pembangunan daerah.

Bahkan Gubernur Enembe berkeinginan untuk bagaimana Papua sebagai pintu masuk di wilayah Asia untuk daerah Pasific.

"Kenapa negara China, Singapore, Malaysia, India bisa masuk ke PNG sementara kami yang satu daratan dan satu tanah tidak bisa masuk untuk bangun kerjasama. Itu sebabnya, semua peluang potensi ekonomi di wilayah Pasific yang luar biasa, kami mau jajaki," ungkap Enembe didepan Gubernur Peter Yama.

Diakuinya, saat ini tidak lagi berbicara politik melainkan berbicara ekonomi. Bahkan, Papua dan PNG masih tertinggal dimana potensi kekayaan alam diambil oleh negara lain.

"Dengan kerjasama ini, kami mau bangkit dan kerjasama dengan PNG," tegasnya.

Ia berharap setelah penandatanganan kerjasama ini ditindaklanjuti oleh pengusaha-pengusaha Papua. Enembe merincikan bahwa banyak potensi kerjasama yang bisa dibangun, antara lain seperti beras.

"Beras di PNG itu didatangkan dari Thailand kemudian dikirim ke Australia dan Australia jual mahal di PNG. Kita di Papua ada lumbung beras di Merauke. Kita bisa jual ke PNG dengan harga murah," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama mengungkapkan, ini saatnya untuk Gubernur Papua kita bekerjasama dan ketika masa akhir jabatan Gubernur Enembe nantinya akan diingat di Papua sebagai bapak yang membangun Papua terutama dengan PNG.

"Banyak orang hanya berbicara saja dan banyak juga hanya berpkir serta berbuat. Tapi orang seperti kita ini berbicara dan langsung berbuat," katanya.

Menurutnya, dengan kerjasama ini Pemprov Papua dan Madang akan banyak berbuat untuk membangun Papua dan Madang. Diakuinya, banyak perusahaan yang akan terlibat dengan kerjasama ini. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan tanah di Madang untuk segera merealisasikan perjanjian kerjasama ini.

Ia menambahkan, sebagai pimpinan politik, ia dapat mengikat kerjasama untuk mendorong sektor bisnis sehingga terhubung dengan PNG guna mendukung kerjasama ekonomi.

"Terimakasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan kewenangan kepada Pemprov Papua untuk bergerak secara ekonomi di berbagai sektor. Indonesia harus mendukung semua program kerjasama ini sehingga dapat terlaksana dengan baik," tandasnya. (DiskominfoPapua)

Buah Merah Jadi Minuman Resmi PON XX 2020 Papua

Posted: 22 Oct 2018 06:16 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan Buah Merah sebagai minuman resmi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Kamis (18/10).

"Kita sudah produksi banyak untuk PON XX. Ada pabriknya. Jadi, hasil panen masyarakat semuanya langsung masuk ke pabrik pengolahan buah merah," katanya.

Menurutnya, salah satu langkah yang diambil pemerintah Provinsi Papua adalah melakukan kerja sama dengan tim dari Surya Institut, dalam hal pengelolaan buah merah.

Salah satu dari bentuk kerja sama itu adalah membangun tungku untuk memasak buah merah, sekaligus memproses minyak buah merah yang dibangun di Doyo, Sentani, tepatnya Kali Ular.

Selain dijadikan minuman, lanjut Gubernur Enembe, buah merah dikembangkan menjadi produk lain seperti diolah menjadi sabun, juice, permen dan beras serta lainnya.

Gubernur yang juga Ketua Umum KONI Provinsi Papua ini, mengakui sudah mendaftarkan di KONI Pusat bahwa buah merah itu untuk menjadi merek minuman resmi PON di Papua tahun 2020.

"Kita sudah mendaftarkan di KONI untuk menjadi merek minuman PON di Papua tahun 2020. Itu hasilnya luar biasa buah merah," ujarnya.

Sekedar untuk diketahui, buah merah adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat Wamena, Papua, buah ini disebut kuansu. Nama ilmiahnya Pandanus Conoideus Lam karena tanaman ini termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan dengan pohon menyerupai pandan.

Bagi masyarakat di Wamena, Papua, buah merah disajikan untuk makanan pada pesta adat bakar batu. Namun, banyak pula yang memanfaatkannya sebagai obat.

Secara tradisional, buah merah dari zaman dahulu secara turun temurun sudah dikonsumsi karena berkhasiat banyak dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti mencegah penyakit mata, cacingan, kulit dan meningkatkan stamina. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Ajak Warga Babrongko Sukseskan PON XX 2020

Posted: 22 Oct 2018 04:35 PM PDT

BABRONGKO, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kunjungan ke Kampung Babrongko, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura, mengajak warga setempat agar ikut menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Hal tersebut disampaikan Lukas, saat menyerahkan piala pemenang pertandingan Futsal dan Volly Lukmen Cup Jilid 2 di Kampung Babrongko, pekan lalu.

"Para pemuda di kampung ini, kalian harus bersiap diri menghadapi PON yang tinggal dua tahun lagi. Kalian harus terus berlatih, asah kemampuan kalian di bidang olahraga (olahraga dayung, volly dan futsal). Kalian harus tunjukkan bahwa atlet Papua juga bisa bersaing dengan atlit dari daerah lain. Sukseskan PON dengan kemampuan kalin," ujar ia.

Menurutnya, pembangunan Stadion Papua Bangkit, diharapkan dapat rampung pada akhir tahun ini. Untuk itu, dukungan masyarakat Babrongko, diharapkan mampu memaksimalkan semua upaya yang sementara digalakkan pemerintah provinsi.

Karena menjadi tuan rumah PON, merupakan satu kehormatan serta bukti sejarah yang bakal selalu diingat oleh para generasi penerus diatas tanah ini.

Maka itu, sudah sepatutnya memberikan yang terbaik dengan tak hanya sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah, tetapi juga prestasi serta administrasi.

"Kita ketahui juara PON selama ini masih dipegang oleh provinsi di Pulau Jawa. Tapi setidaknya target kita bisa masuk 10 besar. Kita harus kembalikan kejayaan atlet Papua seperti di masa masa lampau," ajaknya.

Sementara, Ketua Panitia Penyelenggara Lukmen Cup yang juga seorang Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas Enembe yang telah hadir dan menyerahkan langsung hadiah bagi para pemenang Lukmen Cup.

Diketahui, pemenang juara 1 mendapat uang pembinaan sebesar Rp 50 Juta, juara II sebesar Rp 40 Juta, Juara III Rp 30 Juta dan juara IV sebesar Rp 20 Juta. (DiskominfoPapua)

Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Minta Porsi Dana Otsus Tak Diubah

Posted: 22 Oct 2018 03:35 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk mengubah porsi pembagian dana otonomi khusus (otsus) dengan pembagian 80 persen dikelola kabupaten dan 20 persen provinsi, mendapat tanggapan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah.

Befa Yigibalom selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Papua meminta agar Gubernur Lukas Enembe agar tak buru-buru melakukan evaluasi dimaksud. Sebab pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota dinilai telah menyentuh semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat maupun infrastruktur.

Kendati mesti merubah, Befa berharap ada penjelasan yang tepat dari pemprov serta pembahasannya wajib melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.

"Sebab yang pasti Gubernur dipilih rakyat karena melaksanakan dana Otsus dengan porsi pembagian 80-20, makanya (Lukas Enembe – Klemen Tinal) menang."

"Karenaya, baik Gubernur, DPRP dan MRP, (dana Otsus ini) uang rakyat sehingga jangan bawa-bawa ke provinsi. Itu tidak boleh. Kalau pun mau bawa, mari kita bicara baik-baik. Karena suara rakyat sudah kasih (kepada wakil rakyat) lantas kenapa mau bawa uangnya lagi," seru dia.

Ia katakan, pernyataan yang disampaikan olehnya merupakan suara dan harapan dari seluruh rakyat pegunungan tengah Papua. Sebab dana Otsus yang turun ke kabupaten seluruhnya dipakai untuk membiayai kepentingan rakyat.

"Tidak ada dana itu dipakai jalan-jalan oleh kepala daerah atau staf. Sebab kalau pula dana Otsus yang turun ke kabupaten diambil, maka keuangan kabupaten di pegunugan bisa jebol," serunya.

Befa juga menyampaikan hal serupa terhadap rencana Pemprov Papua menggunakan dana infrastruktur Otsus untuk membiayai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020. Kendati memahami anggaran di provinsi masih minim, ia minta dana infasruktur tetap diturunkan ke kabupaten untuk membiayai pembangunan jalan dan lainnya.

"Sekalipun anggaran PON kurang uang, kami minta dana infrastruktur itu daerah seperti pegunungan, kami tetap dapat. Sebab daerah pegunungan perlu pula mendapat sentuhan pembangunan," kata dia. (DiskominfoPapua)

Kantor Penghubung Gelar Papua Update Goes to Campus di Yogyakarta

Posted: 22 Oct 2018 03:32 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, pekan lalu menggelar kegiatan kegiatan rutin Papua update di STPMD "APMD" Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua, Alexander Kapisa, dipilihnya Kota Yogyakarta berkenaan sebagai salah satu daerah studi putra dan putri Papua.

"Artinya banyak yang menempuh pendidikan di sini. Sehingga kami yakin kegiatan Papua update perlu digelar di Yogyakarta untuk supaya meneria banyak masukan dari civitas akademika STPMD setempat.

"Tentunya masukan ini akan sangat berguna bagi kami dalam menyusun program-program pembangunan di Papua," ujar alexander dalam rilis yang diterima harian ini, pekan lalu.

Masukan-masukan yang disampaikan itu, lanjut dia, bakal disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya dipergunakan dalam menguatkan program-progran yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

"Sebab banyak program-pogram pembangunan di Papua yang sementara dijalankan itu membutuhkan masukan-masukan produktif."

"Sehingga kami bisa setiap saat memaksimalkannya dengan capaian-capaian yang memang sudah kami targetkan. Gerbangmas Hasrat Papua misalnya, akan sangat senang sekiranya mendapat masukan-masukan yang sifatnya konstruktif sehingga program gerbangmas semakin baik," kata alexander.

Ketua STPMD APMD Habib Muhsin mengaku sangat senang dan mengapresiasi Pemprov Papua atas kegiatan tersebut.

Dia mengharapkan kerja sama seperti itu dapat terus berlangsung sehingga, civitas akademik STPMD dapat senantiasa ikut memberikan masukan yang membangun dalam proses pembangunan di Papua. (DiskominfoPapua)

Pertegas Kerjasama Ekonomi Papua - Madang, Peter Yama Kunjungi Lukas Enembe

Posted: 22 Oct 2018 03:29 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Mempertegas rencana kerja sama di bidang ekonomi, Gubernur Madang, Papua Nugini (PNG), Peter Yama giliran mengunjungi Provinsi Papua pada Minggu (21/10) petang. Pertemuan kedua kepala daerah, digelar di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.

Dalam keterangannya, Gubernur Madang Peter Yama, menilai Provinsi Papua dipandang memiliki visi yang sama dibidang ekonomi dengan wilayahnya. Oleh karena itu, dirinya merasa heran tak ada politisi maupun pemimpin di PNG yang ingin membuka kerjasama dengan Provinsi Papua. Padahal ada banyak keuntungan yang dapat dihasilkan dari kerja sama itu,

"Oleh sebab itu, dengan adanya kunjungan Gubernur Papua ke PNG kemarin dan kehadiran kami kesini juga sekiranya menjadi landasan terbaik untuk rencana kerjasama selanjutnya."

"Sebab saya percaya Lukas Enembe orang yang tepat, karena Tuhan sudah menunjuknya sebagai pemimpin Papua," terang dia.

Masih dikatakan, saat ini di Papua Nugini ada tiga provinsi yang telah diberikan kewenangan luas oleh pemerintah Indonesia di bidang ekonomi, dan Madang termasuk.

Untuk itu, pihaknya ingin membina hubungan yang lebih baik dengan Papua, melalui sebuah diskusi yang membangun. "Sebab Madang merupakan pusat kebudayaan di PNG, bahkan memiliki 148 bahasa. Untuk itu, kami bersyukur Gubernur Papua sudah mentapkan kerjasama dengan Provinsi Madang. Kami siap melakukan MoU dengan Papua dan mendukung 100 persen," ucap dia.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan melalui kerjasama tersebut, pihaknya berharap pengusaha bumi cenderawasih dan PNG dapat membangun kerjasama. Sebab produk-produk dari Asia, hanya dapat masuk lewat Provinsi Papua.

"Barang dari Asia lebih cepat masuk jika lewat Papua. Sebab jika lewat jalur lain tentu akan memakan waktu yang lama. Untuk itu, kedepan semua barang yang masuk harus dari Papua," ucapnya.

Sementara terkait jalur penerbangan, tambah Enembe, dirinya sudah bertemu langsung dengan pimpinan Lion Air. Perusahaan penerbangan tersebut telah menyatakan setuju, hanya masih melakukan penjajakan.

"Mereka masih melihat keuntungannya jika membuka rute penerbangan dari Papua ke Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya. Tentu jika memungkinkan, jalur penerbangan ke Pasifik akan lewat Merauke. Tentunya kita akan berupaya mendorong supaya kerja sama ini bisa terwujud," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Siap Beli 2 Pesawat

Posted: 22 Oct 2018 04:38 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, dalam rapat kerja perdana menyepakati pembelian dua unit pesawat pada 2019 mendatang, guna memfasilitasi perekrutan maupun pengkaderan pilot anak asli.

Pembelian dua jenis pesawat yakni Caravan dan PAC juga bertujuan menyediakan sarana transportasi udara yang memadai guna melayani masyarakat di daerah-daerah terpencil pedalaman Papua.

"Sekaligus untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD) bagi masing-masing anggota asosiasi," terang Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunugan Tengah Papua, dalam keterangannya, di Jayapura Jumat (19/10).

Menurut Befa, dua pesawat tersebut disepakati dibeli pada Januari 2019 dengan kontribusi perkabupaten Rp6 s/d Rp10 miliar. Sementara jumlah total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar.

"Yang pasti pesawat itu tujuan pertama agar orang asli Papua (OAP) bisa terbang di seluruh belantara tanah Papua. Supaya juga anak-anak pegunungan yang sudah sekolah pilot bisa diakomodir untuk terbang," harapnya.

Selain membeli pesawat, lanjut ia, Asosiasi Bupati Pegunugan Tengah Papua juga bersepakat mendorong pembukaan sekolah unggulan berbasis internasional (SMP/SMA) di Wamena, Jayawijaya. Seluruh kabupaten pegunungan juga bakal diberi kuota yang sama, terkait penempatan siswa dan siswi.

"Nanti kami juga akan siapkan tenaga pekerja supaya pendidikan di sekolah unggulan itu menjadi lebih berkualitas".

Tak sampai disitu, asosiasi bupati pada 2019 mendatang ikut mendorong ground breaking pembangunan Universitas Pegunungan Tengah Papua. "Sebab kita ingin ada sebuah universitas di wilayah pegunungan Papua. Bisa berkedudukan di Yahukimo atau Jayawijaya".

"Kenapa juga ada alternatif di Yahukimo, sebab lokasinya luas, ada kehidupan dan serba murah meriah. Intinya kita ingin membiasakan diri agar asosiasi ini kedepan melakukan sesuatu di luar APBD untuk kesejahteraan masyarakat di gunung," ucapnya

Senada disampaikan Bupati Yahukimo Abock Busup, yang menilai pentingnya pembelian pesawat dan pembangunan sekolah unggulan SMP/SMA serta perguruan tinggi. Apalagi asosiasi tersebut sebelumnya sudah vakum selama empat tahun.

"Sebab program pembelian pesawat dan pembangunan sekolah unggulan maupun univertsitas ini sangat positif. Spalagi ada lima pilot di Yahukimo yang pengangguran. Padahal mereka dibiayai dari dana APBD untuk sekolahnya. Makanya beli pesawat ini merupakan solusi bagi pilot".

"Kemudian juga untuk pendidikan, kita sebelumnya sudah kirimkan mahasiswa ke luar Papua tapi tidak maksimal. Makanya, lebih baik ada sekolah yang baik di kawasan pegunungan tengah. Sehingga bisa belajar disitu," kata dia.

Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya, Jhon R. Banua juga berpandangan sama. Ia menyebut kebijakan membeli pesawat sangat penting untuk mendukung arus transportasi barang dan jasa di wilayah pegunungan.

"Kita tahu bahwa di daerah seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak maupun Puncak Jaya sangat membutuhkan penerbangan. Maka itu, pesawat ini kita yakini akan bantu teman-teman kita sekaligus memberikan peluag kerja bagi mereka dibidang terkait."

"Termasuk untuk sekolah unggulan dari provinsi kemarin sudah ada pemebasan lahan. Sehingga 2019 kami optimis sudah bisa dimulai pembangunannya. Maka itu, kita siap mendukung apa yang diputuskan asosiasi," tuntasnya. (DiskominfoPapua)