Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura.

Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura

Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura
Hery Dosinaen Imbau Semua Pihak Lindungi Hutan dan Alam Papua
Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Wujudkan Keharmonisan Antar Umar Beragama
KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi di Papua dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Hery Dosinaen Ungkap Penjajakan Perubahan Porsi Pembagian Dana Otsus

Posted: 27 Oct 2018 06:34 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bertepatan dengan peringatan HUT GKI di Tanah Papua ke 62, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meresmikan pembangunan gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura, Jumat (26/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Lukas Enembe menyebutkan betapa pentingnya peran gereja bagi Pemerintah Provinsi Papua dan rakyat Papua pada umumnya, terlebih dalam menciptakan damai di negeri ini.

"Hikmat Tuhan sungguh luar biasa terhadap jemaat GKI Paulus Dok V Jayapura. Sebab, peresmian gedung ibadah yang bertepatan pengucapan syukur HUT GKI di Tanah Papua yang ke 62. Untuk itu, saya berharap dengan adanya gedung gereja yang kokoh dan megah ini, semakin meningkatkan semangat jemaat untuk beribadah," kata Gubernur Lukas Enembe.

Gubernur Lukas Enembe menyebutkan bahwa dalam progress pembangunannya, jemaat GKI Paulus mengalami pergumulan yang panjang, di mana banyak suka-duka yang dialami meskipun bukan suatu hambatan dan tantangan.

Demikian juga, dalam pekerjaan pembangunannya, serta melalui campur tangan Tuhan, semua yang dirindukan dapat terwujud dengan baik.

"Dalam hal ini melalui pembangunan dan peresmian pembangunan GKI Paulus Dok V Jayapura, membutuhkan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang besar. Saya sendiri di periode pertama melakukan peletakkan batu pertama pada 2013 silam. Dan saat ini, setelah satu bulan lebih menjabat Gubernur Papua, meresmikan gedung ini. Lima tahun pembangunan merupakan pekerjaan luar biasa," imbuhnya.

Pada kesempatan serupa, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, MTh, menyampaikan sukacita seluruh jemaat karena gedung GKI Paulus Dok V Jayapura diresmikan dan ditabiskan.

Gedung yang ia nilai sangat megah ini kiranya dapat mewarnai keimanan dan ketakwaan jemaat untuk beribadah, memuji, dan memulikan Tuhan.

"Jemaat GKI Paulus boleh bersukacita karena memiliki tempat ibadah yang luar biasa. Ini boleh jadi karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Kiranya, melalui gedung yang sangat megah ini, dapat mewarnai keimanan kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan," ujarnya.

Ketua Panitia Pembangunan GKI Paulus, Jansen Monim dalam laporannya menyampaikan, jika pembangunan GKI Paulus membutuhkan total dana sebesar Rp 17,2 miliar, dimana Rp 5,8 miliar diantaranya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Imbau Semua Pihak Lindungi Hutan dan Alam Papua

Posted: 27 Oct 2018 06:30 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau semua pihak di bumi cenderawasih untuk dapat melindungi hutan dan alam yang ada, guna menjaga kelangsungan hidup manusia serta flora dan fauna yang ada didalamnya.

Hal itu diserukan Sekda Hery Dosinaen pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Ikatan Alumi Sekolah Kehutanan Menengah Atas, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

Menurut Sekda, saat ini pembalakkan liar masih cukup marak di bumi cenderawasih. Hal itu, ditandai dengan penangkapan sejumlah kayu ilegal yang hendak dijual ke luar Papua.

Oleh karenanya, para alumni sekolah kehutanan menengah atas yang juga adalah petugas kehutanan di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, agar dapat menjadi pelopor untuk melindungi tanah dan hutan Papua.

"Jangan justru ikut menjadi perusak alam kita. Maka itu, menjadi harapan kami supaya rekan alumni sekolah kehutanan menengah atas ini bisa bersama-sama memberikan dampak kepada masyarakat."

"Ya, diantaranya mungkin melalui sosialisasi maupun tupoksi yang diemban di jajaran birokrasinya masing-masing," kata dia.

Sekda menambahkan, pemerintah provinsi beserta masyarakat sangat mengapresiasi pelaksanaan munas alumni kehutanan di Papua.

Dia berharap kegiatan lima tahun sekali ini menghasilkan sebuah konklusi dengan melihat masalah kontemporer yang terjadi di Indonesia termasuk Papua.

Dilain pihak, ikut dan turut menyimpulkan sebuah rekomendasi untuk kedepan dipakai oleh pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, khusus di bidang penanganan kehutanan.

Pembina Ikatakan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan alumni ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan. Para anggota alumni ini pun tersebar di dinas kehutanan hingga ke cabang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dilain pihak, para lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Manokwari, Papua Barat setiap tahunnya "melahirkan" putra dan putri potensial untuk membantu pengelolaan hutan. Dia harapkan para alumni dapat membantu pemerintah daerah, untuk bersama-sama dengan pemerintah menyelamatkan hutan dan alam di Papua. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Wujudkan Keharmonisan Antar Umar Beragama

Posted: 27 Oct 2018 06:25 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Memperingati perayaan hari ulang tahun (HUT) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) ke-62, komponen masyarakat diajak menyatukan tekad guna mewujudkan keharmonisan hidup antar umat beragama agar tercipta kesejahteraann lahir dan batin.

Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengharapkan agar umat beragama di Papua, pada umumnya mampu menjaga ketenangan dan kedamaian. Selain itu, dapat bahu-membahu dalam upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus mewujudkan sikap senasib sepenangunangan.

"Sebab keharmonisan menjadi modal utama bagi kita umat beragama untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama. Karena dengan terciptanya keharmonisan dalam kerukunan antar umat beragama, tentunya akan semakin meningkatkan peran serta umat dalam pembangunan bangsa, maupun dalam upaya mengatasi krisis ekonomi, budaya dan moral," hal demikian disampaikan Lukas pada peresmian dan pentahbisan gedung GKI Paulus Dok V, Jayapura, kemarin.

Ia katakan, Papua merupakan tanah damai yang diberkati. Dimana damai menjadi dambaan dan harapan bagi kita semua dan merupakan salah satu syarat menuju pada keharmonisan antar umat beragama. Damai pun menjadi bagian terpenting yang harus difokuskan serta diciptakan dalam pembangunan di Papua.

Karena itu, ketika damai itu ada maka pembangunan dapat dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga tanah Papua dan masyarakatnya dapat maju.

Dengan demikian, diharapkan peran gereja dapat membantu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk dapat menciptakan damai bagi negeri ini.

"Sebab salah satu prioritas pembangunan kita fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Hal ini, disebabkan karena kesejahteraan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan damai di tanah ini."

"Ketika masyarakat tidak sejahtera, maka mereka akan menciptakan ketidakamanan di lingkungan dimana mereka berada. Dan bila hal ini terjadi maka berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembanguna itu sendiri," ucap dia.

Berkenaan dengan peresmian gedung gereja GKI Paulus, ia mengucapkan selamat kepada jemaat, apalagi pembangunannya membutuhkan proses yang panjang dan tenaga maupun biaya besar.

Kendati demikian, hal itu bukanlah hambatan maupun tantangan dalam pekerjaan pembangunan gedung baru, terbukti lewat kegigihan jemaat dan campur tangan Tuhan, semua harapan dan kerinduan jemaat dapat terwujud.

"Sebab dikatakan dalam Firman Tuhan Mazmur 127a "jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya."

"Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar iman kuat bagi jemaat untuk memberi dalam bentuk apa pun bagi Tuhan. Sehingga melalui hikmat Tuhan pula, gereja ini dapat diresmikan saat HUT GKI ke-62 di Tanah Papua," terang dia. (DiskominfoPapua)

KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi di Papua dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Posted: 27 Oct 2018 05:08 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekitar 70 persen modus tindak pidana KKN di Provinsi Papua, terjadi dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Lebih dominannya korupsi PBJ dibanding perijinan maupun suap-menyuap karena penempatan jabatan di bumi cenderawasih, kata Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, dikarenakan adanya praktik pengaturan atau penunjukan langsung kepada pihak ketiga.

"Sehingga PBJ pun cuma jadi formalitas karena sudah diatur semua diawal. Maksudnya pada beberapa PBJ ada kontraktor yang ditunjuk, sehingga ditandai proyek ini pemilik si A, lalu proyek seanjutnya si B."

"Kendati memang ada proses lelang, kemudian penelitian dokumen, tapi itu cuma sekedar mengikuti persyaratan namun sudah diatur pemenangnya," terang Maruli.

Menurut dia, hal itu kini menjadi tantangan bagi KPK untuk dieliminasi. Sebab menurutnya, hal demikian pun terjadi di daerah lain, seperti di Lampung Selatan. Oleh karenanya, dia mengingatkan para kepala daerah di provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menghindari praktik seperti demikian.

Sebab bila tertangkap tangan, maka proses hukum kepada pelaku tidak akan pilih kasih. "Contohnya bupati Bekasi yang ditangkap KPK karena korupsi padahal sedang hamil empat bulan. Bisa dibayangkan nanti anaknya berpotensi lahir dalam keadaan ibunya sedang dalam kasus hukum."

"Makanya saya ingatkan sekali lagi kepada kepada daerah, juga bupati-bupati supaya menghindari segala bentuk KKN. Sebab jangan sampai moral kita menjadi bobrok karena keinginan mempunyai materi (uang). Sebab jika sudah tertangkap tangan maka sudah tak adan pengampungan lagi," imbaunya.

Sebelumnya, Marulis pernah mengkritisi sejumlah kepala daerah di bumi cenderawasih, yang jarang berada di tempat tugas. Dia menduga para kepala daerah, lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya.

Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana.

"Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Ungkap Penjajakan Perubahan Porsi Pembagian Dana Otsus

Posted: 27 Oct 2018 05:05 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota di periode kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, belum final dan masih dalam penjajakan bersama para pihak terkait.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin, menanggapi pernyataan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom, meminta Pemprov tak merubah porsi 80 dana Otsus yang turun ke kabupaten dan kota.

Ia menerangkan salah satu alasan mengkaji perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota, dikarenakan alasan pengalihan kewenangan tenaga pendidikan, kehutanan dan pertambangan ke provinsi, yang sebelumnya dibiayai kabupaten dan kota.

Pengalihan kewenangan itu sesuai amanat PP 18 2016 tentang Perangkat Daerah, namun sayangnya penarikan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke provinsi, tak disertai dengan pembiayan dari pemerintah pusat.

"Makanya, kami sangat prihatin bahwa kebijakan menarik atau pengalihan SMA ke provinsi tidak disertai kebijakan fiskal hingga akhirnya jadi bebean luar biasa. Faktor ini juga yang kami akui menjadi pertimbangan merubah porsi pembagian dana Otsus."

"Memang banyak kabupaten dan kota di Indonesia melakukan aspek hukum dan lain sebagainya dengan harapan kebijakan ini bisa ditarik kembali. Tapi ini karena kebijakan pemeritnah pusat, makanya kita lakukan. Hanya jika akan merubah pembagian porsi dana Otsus, tentunya ada pengkajian lebih mendalam lewat pertemuan, baik menghadirkan semua stake holder terkait supaya penerapannya tak bermasalah dikemudian hari," tutur dia.

Kendati masih dalam pengkajian, ia mengimbau para bupati untuk tetap tenang sebab kebijakan perubahan porsi dana Otsus oleh kepala daerah, tak mengorbankan kepentingan pembangunan kepada masyarakat, lebih khusus di wilayah perkampungan.

"Sebab intinya kebijakan ini semua dilakukan gubernur untuk masyarakat. Tidak ada kepentingan lain."

"Prinsipnya gubernur tetap berikan perhatian serius terhadap Pemda di kabupaten dan kota juga untuk atur dan urus rumah tangganya. Hanya memang lagi-lagi dengan kondisi obyektif yang ada inilah, maka perlu pengkajian secara akademis. Namun hasilnya kita harap bisa menguntungkan semua pihak," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Papua meminta agar Gubernur Lukas Enembe agar tak buru-buru melakukan evaluasi pembagian porsi dana Otsus.

Sebab pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota dinilai telah menyentuh semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat maupun infrastruktur. Kendati mesti merubah, Befa berharap ada penjelasan yang tepat dari pemprov serta pembahasannya wajib melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. (DiskominfoPapua)