Thursday, November 29, 2018

9:22 PM
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Hery Dosinaen Perintahkan SKPD Membayar TPP ASN Papua.

Hery Dosinaen Perintahkan SKPD Membayar TPP ASN Papua


Hery Dosinaen Perintahkan SKPD Membayar TPP ASN Papua

Posted: 28 Nov 2018 10:22 AM PST

Hery Dosinaen Perintahkan SKPD Membayar TPP ASN Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Papua akan menyelesaikan pembayaran Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini ditegaskan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi dalam arahannya pada apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (26/11/).

"Meskipun tahun ini ada keterlambatan dalam pembayaran TPP, tetapi hari ini saya perintahkan kepada kepala keuangan dan semua SKPD wajib menyelesaikan pembayaran TPP. Tahun ini semua harus selesai, tidak boleh lagi ada tunggakan," tegas Sekda Hery Dosinaen.

Sebab, kata Sekda Hery Dosinaen, anggaran untuk pembayaran TPP sudah disiapkan. Namun demikian, disiplin ASN harus tetap ditingkatkan, sebab hal itu merupakan kewajiban. "Saya ingatkan disiplin terus ditingkatkan dan menjalankan kewajibannya dalam tugas," katanya.

Pembayaran TPP itu, lanjut Sekda Hery Dosinaen, merupakan bentuk perhatian gubernur kepada ASN dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, meskipun tahun ini ada keterlambatan didalam pembayaran TPP.

"Saya kembali ingatkan agar pembayaran TPP menjadi perhatian. Semua kepala SKPD wajib menyelesaikan TPP bagi ASN," tandasnya.

Seperti diketahui penilaian TPP dilihat dari daftar kehadiran dan aktivitas kerja pegawai. Semua hasil penilaian TPP tergantung dari kehadiran pegawai itu sendiri. Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun menyebutkan TPP akan dibayarkan langsung tiga bulan.

"Jadi, untuk triwulan pertama sudah bisa diminta dan SK sudah keluar minggu kemarin" kata Ridwan, Senin 30 April 2018. Berkas yang diajukan SKPD yang bersangkutan tergantung dari tingkat kehadiran pegawai dan aktivitas disiplin pegawai. "Makin rajin pegawai, makin banyak ia memperoleh tunjangan ini," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Anggiat Situmorang Prioritas Perbaikan SDM di RSUD Jayapura

Posted: 28 Nov 2018 10:14 AM PST

Anggiat Situmorang Prioritas Perbaikan SDM di RSUD Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Dirut RSUD Jayapura Anggiat Situmorang menilai hal paling utama yang mesti diperbaiki secepatnya di rumah sakit milik pemerintah tersebut, adalah masalah sumber daya manusia (SDM).

Tak sampai disitu, aparatur yang mengabdi di rumah sakit, wajib melayani dengan hati tanpa memikirkan materi yang bakal diterima saat bekerja. Apalagi mencari uang sampingan dari proyek.

"Rasa melayani harus tinggi dan mereka pun bekerja harus melayani dengan hati. Saya contohnya, bekerja dengan hati tanpa meminta atau memikirkan honor satu rupiah pun dari rumah sakit ini. Bahkan makan dan minum pun saya tidak mau minta dari rumah sakit. Sebab saya berprinsip yang terpenting rumah sakit bisa terlayani dengan baik bukan soal materi," terang Anggiat di Jayapura, kemarin.

Dia mengakui pelayanan di RSUD Jayapura kerap mendapat komplain dari masyarakat. Kendati begitu, pihaknya terus mendorong dilakukan pembenahan di RSUD Jayapura yang diawali dari perencanaan.

"Contohnya untuk pengadaan obat. Mulai 2019, sudah saya sarankan mengadakan sesuai dengan kebutuhan fakta yang ada dan berdasarkan kuantitas. Sebab selama ini kan diusulkan anggaran sekian, tapi belum tentu uang itu sesuai dengan kebutuhan".

"Saya juga mendorong dalam perencanaan agar dalam penganggaran suatu barang, wajib ke lapangan melakukan survei harga guna menghindari kesalahan. Karena kemarin ada barang yang dianggarkan dengan nilai ratusan juta padahal harga riil milayaran. Nah ini kalau kita bilang perencanaan yang kurang matang," terang dia.

Anggiat juga memastikan agar setiap pengadaan obat dan makanan serta penggunaan jasa cleaning service, wajib kontrak payung. Dengan demikian, bila ada kekurangan anggaran dapat segera ditutupi.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menilai perlu melakukan pergantian seluruh pejabat di lingkungan RSUD Jayapura, guna membenahi sistem pelayanan maupun pengelolaan keuangan di institusi tersebut.

"Lima tahun saya memimpin dan beberapa kali melakukan pergantian Kepala rumah sakit, Kepala Bagian dan lainnya. Akan tetapi (baik untuk pelayanan dan hal terkait lainnya) tidak ada perubahan".

"Pada akhirnya sekarang diisi oleh orang Inspektorat. Sebab saya pikir mau cari orang dimana lagi ya? Lebih baik ganti baru semua. Kita bawa orang baru semua untuk menata kembali rumah sakit ini yang kacau," tegasnya.

Dirinya pun berangan-angan untuk merekrut petugas kesehatan dari Puskesmas yang ada di luar Papua untuk kemudian dibawa masuk mengelola dan mengabdi di RSUD Jayapura. Sebab bila dibiarkan secara berlama-lama, maka dikhawatirkan berimbas pada pelayanan yang kian memburuk. (DiskominfoPapua)