Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Masuknya Kosmetik Ilegal di Timika Karena Lemahnya Pengawasan Pemerintah.

Masuknya Kosmetik Ilegal di Timika Karena Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Masuknya Kosmetik Ilegal di Timika Karena Lemahnya Pengawasan Pemerintah
Polisi Tangani Kasus Penganiayaan Berujung Tewasnya Warga Tanah Merah
Papua Konsisten Negoisasi Saham Freeport Sesuai Kesepakatan Awal
Program USAID Motivasi Pembangunan Papua
Anggota Korpri Diminta Wujudkan Birokrasi Papua Yang Bersih

Posted: 01 Dec 2018 03:52 AM PST

TIMIKA, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi B DPRD Mimika M Nurman S Karupukaro menilai temuan ratusan kosmetik oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Mimika akibat lemahnya peran Pemerintah dalam mengawasi produk kosmetik yang masuk ke Timika.

Namun untuk melakukan pengawasan belum terlambat apabila pihak terkait bisa bekerjasama dalam mengawasi produk-produk ilegal yang masuk ke Timika seperti kosmetik, serts makanan dan minuman.

"Yang pertama dari sisi pengawasan pemerintah itu sendiri dikategorikan lemah dan pasar yang tidak sehat karena produk ilegal saja bisa masuk dan akhirnya banyak membuat," kata Nurman ketika ditemui di kantor DPRD Mimika, Jumat (30/11).

Menurutnya, kosmetik ilegal yang tidak memiliki ijin daei BPOM tersebut sangat berbahaya bagi konsumen atau masyarakat dalam hal kesehatan yang bisa mengakibatkan kanker kulit dan gangguan kesehatan lainnya.

"Produk ini berbahaya dan mengganggu kesehatan kulit dan sebagainya dan ini bisa mengakibatkan kanker," terangnya.

Ia menegaskan, perlunya sinergi antara instansi terkait dalam hal ini Disperindag Kabupaten Mimika, Dinkes Kabupaten Mimika, dan BPOM Kabupaten Mimika untuk melakukan pengawasan produk-produk kosmetik saja, tapi juga produk makanan dan minuman yang dijual yang tidak memiliki level konsumen dari Pemerintah.

"Jadi saya pertegas lebih pada pengawasan internal pengawasan produk di pasar dan apotek. Bukan hanya pemeriksaan kosmetik tapi makanan dan minuman juga banyak yang dikategorikan ilegal yang belum memiliki lebel konsumen," tegasnya.

Dirinya berharap agar Disperindag, Dinkes dan BPOM Kabupaten Mimika harus sering melakukan sidak ke pasar-pasar, apotek, toko untuk mengantisipasi barang-barang ilegal dan kalaluwarsa yang masih ada di pasaran untuk diperjualbelikan.

"Jadi perlu kerjasama untuk mengawasi semua barang masuk dan mudah-mudahan ditahun depan Disperindag dan dinkes bisa aktif turun ke pasar dan apotek-apotek," katanya. (Ricky Lodar)

Polisi Tangani Kasus Penganiayaan Berujung Tewasnya Warga Tanah Merah

Posted: 01 Dec 2018 03:43 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seorang pemuda bernama Pitrus Rigando Maru/Muyu (17) warga Belakang Perumahan Pegawai Km 03 Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua dianiaya hingga meninggal oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) didalamnya rumahnya usai makan malam bersama ibunya, Jumat (30/11) sekira pukul 01.00 Wit.

Berdasarkan siaran Pers dari Humas Polda Papua menjelaskan, kejadian bermula saat korban bersama ibu nya sedang makan malam, setelah makan ibu Korban bergegas ke kamar mandi yang berada di belakang tidak jauh dari rumahnya.

Setelah ibunya keluar dari kamar mandi dan hendak masuk ke dalam rumah, namun pintu rumah terkunci dan terdengar keributan dari dalam rumah, pada saat ibunya berusaha membuka pintu terdengar suara pukulan kayu. Mendengar hal tersebut ibu Korban langsung berteriak minta tolong.

Rekannya yang mendengar hal tersebut langsung datang membantu ibu korban dengan cara mendobrak pintu samping, pada saat pintu berhasil di buka ibu korban bersama rekannya melihat korban sudah tergeletak di depan pintu kamar korban dengan posisi terlentang dan kepala korban pecah.

Pada saat menolong korban, rekannya melihat pelaku melarikan diri melalui jendela belakang rumah dan dikejar oleh rekannya berusaha mengejar pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri, anggota yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi TKP dan membawa korban ke RS guna dilakukan visum.

Dari hasil visum di ketahui bahwa Korban meninggal dunia akibat luka berat dibagian kepala sebelah kiri, bibir pecah, gigi patah dan ditemukan sumsum otak di balok kayu 5/8 yang digunakan oleh pelaku.

Saat ini jenasah korban masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel, sampai Saat ini angggota masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penganiyaan yang identitasnya sudah diketahui.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, kasus penganiayaan Pitrus kini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian. Saat ini pelaku dalam pemekaran pihak Kepolisian.

"Sudah ditangani oleh pihak Kepolisian, pelakunya sekarang dalam pengejaran," kata Kamal. (Ricky Lodar)

Papua Konsisten Negoisasi Saham Freeport Sesuai Kesepakatan Awal

Posted: 01 Dec 2018 01:01 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe tetap pada pendiriannya agar negoisasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), wajib mengikuti proses kesepakatan awal dengan pemerintah pusat.

Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas di Istana Negara, Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero), serta sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, Kamis (29/11).

Enembe pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang dalam pertemuan berkeinginan agar proses negosiasi saha, tak boleh ada "penumpang gelap" yang ikut masuk. Dengan demikian, proses negoisasi harus diselesaikan sesuai kesepakatan awal.

"Intinya Presiden Joko Widodo memberi target penyelesaian divestasi saham PT.Freeport Indonesia sebelum akhir desember tahun ini. Sehingga kita menyambut baik keputusan Presiden iu, terkait percepatan pelaksanaan divestasi saham PTFI".

"Sebab selain memberikan target waktu penyelesaian, Presiden juga meminta dalam divestasi ini harus memperhatikan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Jangan sampai ada (orang atau kelompok) yang ikut memanfaatkan kesempatan atau istilahnya "papa minta saham". Kata Presiden itu tidak boleh terjadi," ucap dia.

Bupati Puncak, Willem Wandik dalam kesempatan itu mendukung sikap Gubernur Papua menolak proposal yang diajukan Inalum.

"Kami sangat mendukung tindakan Gubernur Papua. Freeport pun ada di dalam negara Indonesia, sejatinya harus tunduk pada aturan negara," harapnya.

Tolak Dibodohi

Sebelumnya, Lukas Enembe menolak BUMD bentukan Inalum yang belakangan diketahui sudah dimiliki oleh PTFI. BUMD itu, menjadi salah satu poin yang ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe, menanggapi beberapa keterangan yang termuat dalam proposal yang diajukan PT Inalum, terkait dengan divestasi 51 persen saham PTFI.

"Perusahan PT. Indocopper Investama itukan sebelumnya dimiliki Aburizal Bakri yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia. Sehingga jika Inalum menyodorkan proposal itu, maka sudah tak sesuai kesepakatan sebelumnya," terang Enembe di Jakarta pada Kamis (23/11) lalu.

Pertemuan yang diharapkan menyepakati pembentukan BUMD yang bakal menangani 10 persen saham bagi Provinsi Papua dinilai tidak efektif, sebab BUMD yang diusulkan pemrprov diganti oleh Inalum.

"Bahkan Pemprov Papua kan sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan sejak beberapa waktu lalu. Tetapi, kesepakatan tersebut ternyata diganti dengan tiba-tiba oleh PT. Inalum. Dimana mereka datang dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama," jelas Lukas.

"Makanya, saya dalam pertemuan itu sempat ribut dan keluar dari ruang rapat. Sebab saya berharap jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok (membodohi,red) kami orang Papua," tegas Enembe.

Enembe Kembali menegaskan agar pembentukan perusahaan BUMD yang menangani masalah divestasi saham 10 persen bagi Papua, harus dibahas ulang. Sebab jika PT. Inalum keberatan, mestinya disampaikan jauh-jauh hari sebelumnnya. Ia masih memberi waktu bagi PT. Inalum untuk memperbaiki proposal tersebut, namun wajib berpijak pada kesepakatan sebelumnya.

10 Persen Untuk 4 Pihak

Sementara itu 10 saham PTFI untuk Papua dibagi empat penerima yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah kabupaten dan kota se Papua dan masyarakat Adat pemilik hak ulayat.

Dari 10 persen itu, presentase masing-masing berbeda yakni Pemprov Papua sebesar 32 persen, Kabupaten Mimika sebagai kabupaten penghasil 32 persen, 30 persen untuk kabupaten dan kota se Papua dan sisanya 6 persen untuk masyarakat adat.

"Dari saham 10 persen, nantinya 32 persen provinsi, 32 persen daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Mimika dan 30 persen kabupaten/kota di seluruh Papua dan sisanya kepada masyarakat adat. Itu yang akan kita atur," jelas Enembe.

Gubernur Enembe mengatakan, pihaknya masih membicarakan komposisi 10 persen saham Freeport untuk Papua itu, apakah dari saham induk PT Freeport Indonesia atau 10 persen saham dari 51 persen saham yang dibeli PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Jika saham itu merupakan saham induk Freeport, lanjutnya, maka Pemprov Papua membutuhkan tambahan anggaran sebesar USD 5 milliar.

"Jangan lagi Inalum mengatakan 10 persen dari 51 persen. Karena dengan demikian berarti kita kekurangan empat koma sekian persen. Tapi. itu nanti akan dibahas di Jayapura, sehingga pembagiannya kita bisa atur," kata Enembe.

Sedangkan tarik ulur antara Pemprov dan Pemkab Mimika terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan presentase saham PTFI untuk Papua, Gubernur Enembe mengaku BUMD Papua telah dibentuk dan sudah ada Peraturan Daerahnya (Perda). Sedangkan, untuk presentase bagi Pemkab Mimika dan lainnya akan dibicarakan bersama Pemkab Mimika selaku daerah penghasil. (DiskominfoPapua)

Program USAID Motivasi Pembangunan Papua

Posted: 01 Dec 2018 12:43 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kinerja dan partisipasi USAID Perwakilan Indonesia di bumi cenderawasih, mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi. Sejumlah program itu, diantaranya di bidang pertanian yang dinilai cukup berhasil membangun dan memotivasi petani orang asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayapura.

"Kami apresiasi program dari USAID di Papua, karena merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat".

"Tentu kita ingin program USAID di Papua dapat terus berjalan, namun diharapkan adanya dukungan pemkab agar upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua bisa berjalan dengan maksimal," terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, saat menerima kunjungan USAID perwakilan Indonesia, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

Sementara, Wakil Direktur USAID Indonesia, Ryan Washburn menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Papua.

Dimana USAID siap memperkuat akuntabilitas dan hak warga negara serta dalam upaya pemberantasan penyakit menular, peningkatan akses terhadap air minum yang aman serta sanitasi yang dikelola dengan aman.

USAID juga mendukung tata kelola penggunaan lahan dan tanaman bernilai tinggi serta mendorong pembangunan manusia melalui pendidikan tinggi.

"Intinya, USAID menjadi mitra dekat pemerintah Indonesia, khususnya, Pemprov Papua, untuk mendukung agenda pembangunan Papua".

"Kami juga berkomitmen dengan Pemprov Papua termasuk pemerintah Kabupaten/Kota serta para tokoh masyarakat. Dimana kami berharap dapat melanjutkan pekerjaan bersama guna membantu menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," tuturnya.

Diketahui, USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat) memiliki sejarah panjang dalam membangun kemitraan dengan pemerintah Indonesia di berbagai sektor pembangunan, termasuk di Provinsi Papua.

USAID juga berkomitmen mengakhiri kemiskinan ekstrem serta ingin mempromosikan masyarakat supaya menjadi tangguh. Kemitraan USAID juga berupaya membantu masyarakat untuk kemajuan hingga kemandirian melalui program kerjanya pada berbagai bidang. (DiskominfoPapua)

Anggota Korpri Diminta Wujudkan Birokrasi Papua Yang Bersih

Posted: 01 Dec 2018 12:36 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Segenap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Papua diimbau mampu mewujudkan birokrasi yang bersih dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Anggota Korpri juga diharapkan mampu meningkatkan budaya anti korupsi, efekttif dan transparan dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya.

"Tunjukan keteladanan sebagai aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Tak lupa meningkatkan profesionalisme sebagai aparatur negara, agar masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat dari reformasi birokrasi yang kita jalankan," terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada peringatan HUT Korpri ke-47 tahun 2018, Kamis (29/11), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Elysa juga berpesan agar seluruh anggota Korpri dapat bersama-sama pemerintah daerah menjaga keamanan dan kedamaian dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang.

Dilain pihak, berupaya membebaskan tatanan organisasi kepegawaian dari kepentingan politik. Sebab aparatur pemerintah yang merupakan pegawai negeri yang wajib bersikap netral dan adil dalam Pilkada.

Sementara terkait peringatan HUT Korpri ke-47, dia berharap seluruh pegawai negeri dapat meningkatkan dedikasi, profesionalisme maupun integritas dan semangat reformasi birokrasi. Sebab pegawai negeri merupakan pekerjaan pengabdian kepada masyarakat di Papua.

"Karena itu, tema yang diangkat pada HUT Korpri kali ini adalah 'Korpri melayani, bekerja dan menyatukan bangsa'. Tema ini sangat tepat, untuk itu, melalui peringatan kali ini saya ajak anggota Korpri di seluruh Papua dapat meningkatkan kinerja terutama dibidang pelayanan publik".

"Mantapkan fungsi organisasi sebagai perekat pemersatu bangsa untuk mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Elysa tak lupa mengimbau agar anggota Korpri untuk mendukung serta turut mensukseskan pelaksanaan PON XX 2020. Sebab iven tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dan negara sebagai harga diri orang Papua.

"Iven ini harus mendapat dukungan penuh pemerintah Papua, termasuk ASN sebagai penyelenggara pembangunan di Papua. Sebab kapan lagi iven ini bisa diselenggarakan di Papua. Intinya pelaksanaan PON ini merupakan sejarah yang harus didukung semua pihak," tuntasnya.

Sekedar diketahui, dalam pelaksanaan HUT Korpri turut digelar makanan atau jajanan khas Papua dan pasar murah. (DiskominfoPapua)