Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pemprov Papua Akan Integrasikan E-TPP ke E-Absensi.

Pemprov Papua Akan Integrasikan E-TPP ke E-Absensi

Pemprov Papua Akan Integrasikan E-TPP ke E-Absensi
Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Siap Hadapi PON XX 2020
Pemkab Jayapura dan APH Kerjasama dan Koordinasi APIP
Pembagian Dana Otsus Papua 80 Persen Perlu Dievaluasi
4 Pahlawan Nasional dari Papua Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Tahun
Pemprov Papua dan Kementerian Keuangan Bahas Saham dan Deviden Freeport Indonesia
Presiden Joko Widodo akan Resmikan Kapsul Waktu di Merauke
Tak Ada Dokumen Penting Yang Ikut Terbakar di Gedung Sasana Krida
Freeport Indonesia Siap Dukung Pembangunan Venue PON XX 2020
Libur Sehari Pasca Kebakaran di Sasana Krida, ASN Provinsi Papua Diimbau Segera Berkantor
Pembelian Saham Rp55 Triliun Inalum ke Freeport Indonesia Masih Diproses
Inalum akan Lunasi Pembayaran Saham Divestasi PTFI

Posted: 14 Nov 2018 01:36 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua bakal mengintegrasikan program Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (E- TPP) dan E-Absensi, guna memaksimalkan penilaian terhadap tingkat kehadiran maupun kinerja para aparatur sipil negara (ASN) tingkat provinsi.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Kansiana Salle, di Jayapura, Senin (12/11), pada Sosialisasi dan Monitoring Aplikasi Presensi dan TPP di lingkungan Pemprov.

Pengintegrasian itu menghindari temuan manipulasi kehadiran oleh oknum ASN di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Manipulasi yang dimaksud adalah dengan memalsukan sidik jari saat absensi kehadiran di kantor.

"Menurut evaluasi beberapa bulan ini, kami mendapatkan informasi untuk kehadiran ada satu orang yang melakukan sampai lima kali sidik jari. Misalnya sidik jari pertama untuk (kehadiran) dia, lalu kedua untuk si A, kemudian sidik jari ketiga untuk si B dan seterusnya. Ini yang kami sangat berharap kejujuran untuk diri sendiri," terangnya

Masih dikatakan Kansiana, pihaknya telah menerima beberapa masukan dari sejumlah pegawai yang keberatan dengan ulah oknum yang melakukan manipulasi sidik jari.

Sebab oknum itu, tidak hadir tetapi menerima jumlah TPP yang sama. Bahkan tak sedikit dari mereka menerima lebih besar dari pegawai yang rajin berkantor.

"Makanya, saya harap pertemuan ini bisa saling koreksi dan melakukan (absensi) secara jujur, jangan ada dusta diantara kita," imbaunya.

Dia tambahkan, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk di pemerintah provinsi papua tahun 2016, selain untuk membenahi tata kelola pemerintahan baik dari perencanaan, penganggaran, evaluasi penganggaran dan berbagai hal lainnya, satu hal yang dianggap penting mengenai peningkatan kesejahteraan pegawai.

Untuk itu, ASN diminta mempunyai disiplin yang tinggi dalam hal kehadiran dan kinerja. Sebab untuk mengukur daripada kinerja pegawai otomatis harus dinilai dari sidik kehadiran ASN. Sehingga diharapkan setiap atasan dapat memantau lewat aplikasi aktivitas bawahannya. (DiskominfoPapua)

Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Siap Hadapi PON XX 2020

Posted: 14 Nov 2018 01:19 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua sudah siap untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.

Penegasan itu disampaikan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Aury disela-sela puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 54, Senin (12/11).

"Untuk bidang kesehatan, tidak ada masalah. Semua sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Papua dan akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan RI," ujarnya.

Dikatakan, Dinas Kesehatan selaku penanggunggung jawab bidang pelayanan kesehatan, telah melakukan berbagai kesiapan menghadapi PON XX tahun 2020.

"Hasil pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Menteri Kesehatan (Menkes) di Jakarta beberapa waktu lalu, Menkes sudah bersedia untuk memberikan dukungan kepada Papua dalam bidang kesehatan," tukasnya.

Terkait dengan jumlah tenaga kesehatan yang akan disebar ke lima wilayah cluster, kata Aury, Dinas Kesehatan akan menghitung kembali, karena ada kabupaten penyangga juga yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON XX 2020.

"PON XX tahun 2020 Papua diselenggarakan di lima wilayah cluster, yakni Kota/Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, Biak dan Jayawijaya, tapi ada juga cabor yang bertanding di kabupaten Tolikara, Yapen dan Keerom. Itu akan dihitung semua berapa kebutuhan tenaga kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai usai menggelar pertemuan dalam rangka road show Gubernur Papua Lukas Enembe demi suksesnya PON XX tahun 2020 bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof Dr H Nila Moeloek dan jajarannya, Rabu sore (31/10) lalu, secara rinci menjelaskan, inti dari pertemuan yang berlangsung selama 45 menit di ruang rapat Menkes Nila Moeloek.

Dikatakan, jika sudah berbicara dukungan bidang kesehatan untuk penyelenggaraan PON XX 2020 semua cluster di enam kabupaten, tentunya mempunyai spesifikasi tenaga medis yang disiapkan maupun peralatan medisnya itu berbeda-beda.

Contohnya di Kabupaten Biak Numfor khusus untuk cabang olahraga (cabor) selam, tentunya dokter spesialis hiyperbar yang khusus belajar tentang perairan.

"Jadi, orang tenggelam atau kecelakaan itu khusus bicara soal cabor karate, tinju dan bela diri. Itu tentu diperkuat dengan doker-dokter traumatik misalnya dokter orthopedi/bedah tulang, bedah syaraf," jelasnya.

Saat ini, pihaknya telah menyiapkan kurang lebih ada 45 dokter spesialis yang akan disiapkan memimpin tim pada cabor-cabor dan venue. Itu kekhususan.

Diakuinya, para dokter ahli ini punya spesifikasi kompetensi pendidikannya.

Tetapi, pihaknya harus pastikan mereka itu kekhususan dalam sport medical center, dimana mereka dilatih khusus untuk penanganan kegawat daruratan di arena-arena olahraga.

Selain itu, tidak kalah pentingnya, setiap cabor, setiap venue akan disiapkan khusus untuk keamanan pengamanan pangan, makan, minum, yang betul-betul dijamin dengan dokter-dokter ahli gizi dan nutrisi.

Sedangkan, pada daerah-daerah endemik malaria dimana ada beberapa kabupaten yang Annual Parasite Incidence (API), indeksnya tinggi seperti Timika, Kabupaten Jayapura dan Keerom.

Tetapi akan diselenggarakan PON. Harus dipastikan dengan survei. Vektor-vektor itu sudah betul-betul bebas yang menimbulkan penyakit malaria, dengan melibatkan khusus dokter ahli malaria.

Tidak hanya itu saja, tetapi juga penyakit-penyakit dalam. Terutama penyakit tropical dan juga dokter penyakit dalam tropical dan penyakit menular.

Saat ini Dinas Kesehatan provinsi papua sudah membuat grand desain, yang nantinya mengundang setiap klaster di enam kabupaten yakni Kabupaten/Kota Jayapura, Biak Numfor, Jayawijaya, Mimika dan Merauke bersama empat kabupaten penunjang.

Nantinya Kepala Dinas dan tim diundang, termasuk direktur rumah sakit juga diundang.

"Bahwa kita harus susun bersama berdasarkan pengalaman PON XIX di Bandung. Penyelenggaraan Asian Games di Palembang, Sumatera Selatan. Itu akan kita susun dalam sebuah studi yang kita susun untuk Papua," terangnya.

Aloysius juga mengatakan dukungan Kementerian Kesehatan tidak perlu diragukan.

"Mereka sudah menopang selama empat tahun ini luar biasa. Tinggal nanti pengaturan, seperti masalah alokasi Dana Khusus atau DAK dari Kementerian Kesehatan. Mereka sudah tunjukkan luar biasa terhadap Papua," pujinya. (DiskominfoPapua)

Pemkab Jayapura dan APH Kerjasama dan Koordinasi APIP

Posted: 13 Nov 2018 09:01 PM PST

SENTANI, LELEMUKU.COM – Launching Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama oleh Bupati Jayapura, Perwakilan dari Polda Papua, Kajati Jayapura dan Inspektur Wilayah Papua, yang berlangsung di Aula Lantai II, Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Selasa (13/11).

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerjasama APIP Pemkab Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Kepolisian Resort Jayapura dalam koordinasi penanganan Lapdu (Laporan Dugaan) yang berindikasi TIPIKOR pada Pemkab Jayapura untuk terwujudnya Penyelenggaraan Pemda yang efektif, efisien dan akuntabel.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si dalam arahannya menyampaikan bahwa Launching ini sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Pemprov Papua termasuk beberapa Kabupaten/Kota di Papua. Pertemuan hari ini bagaimana launching ini kita bisa laksanakan di Kabupaten Jayapura.

"Hari ini sengaja membuat pertemuan, bagaimana launching ini kita bisa laksanakan di Kabupaten Jayapura, mungkin hari ini kita sepakati bagaimana tindak lanjutnya, kita koordinasi yang lebih baik, lebih rapi dan juga sosialisasi kepada masyarakat bisa lebih merata," katanya.

"Ini hal yang baru yang sangat penting dan mendesak mengenai koordinasi kerjasama supaya kesejahteraan masyarakat ini bisa kita raih bersama-sama karena siapapun kita dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik pihak keamanan, tapi juga pihak pemerintah daerah, tujuan kita sama, bagaimana masyarakat bisa sejahtera," ujarnya.

"Oleh karena itu kita perlu kolaborasi yang lebih akurat lagi untuk kebersamaan ini kita bisa hasilkan suatu produk yang baik, oleh Karena itu pertemuan ini menurut saya kita bisa mendiskusikan bagaimana ini bisa berjalan efektif," tutup dia. (DiskominfoJayapura)

Pembagian Dana Otsus Papua 80 Persen Perlu Dievaluasi

Posted: 13 Nov 2018 07:51 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan mengevaluasi pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) 80 persen ke kabupaten/kota yang telah beralan selama lima tahun.

Demikian disampaikan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada Rapat Koordinasi tentang Efektivitas Perdasi/Perdasus Tahun 2018 di Hotel Sahid Papua, Jayapura, Senin (12/11).

"80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota dievaluasi termasuk regulasinya, yakni bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur," kata Elysa Auri.

Menurutnya, penggunaan dana otsus 80 persen kabupaten/kota bagaimana efektivitas atau manfaat dari penggunaan dana 80 persen pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Jika efektif ya kita lihat tentu di kabupaten/kota banyak hambatan yang akan disesuaikan dengan regulasi. Tapi, harapannya dengan dana yang cukup besar ini bermanfaat untuk masyarakat di Papua," jelasnya.

Ditanya apakah evaluasi dana Otsus 80 persen berkaitan dengan wacana pengembalian dana Otsus 80 persen ke Provinsi, Elysa Auri mengaku, hal itu merupakan kebijakan gubernur. Tapi, hingga kini masih tetap 80 : 20.

"Saya berharap Rapat Koordinasi tentang Efektivitas Perdasi/Perdasus Tahun 2018 dapat memberikan evaluasi bagaimana perkembangan dana Otsus 80 persen untuk kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Yusharto mengatakan, evaluasi dana otsus dinilai sebagai langkah yang sangat penting.

"Karena memang kita sedang mengumpulkan semua stakeholder untuk mendapatkan data penyelenggaraan Otsus secara komprehensif bukan hanya dari pemerintah daerah kita mendapatkan masukan. Tapi, juga dari lembaga-lembaga yang lain seperti Lemhanas yang telah melaksanakan kajian tentang Otsus," terangnya.

Oleh sebab itu, imbuhnya, Otsus harus dievaluasi secara komprehensif, dana itu hanya menjadi bagian kecil dari pelaksanaan Otsus.

Hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Otsus diantaranya kewenangan meliputi kelembagaan itu pun harus mendapatkan porsi yang cukup besar kita bisa lakukan evaluasi. (DiskominfoPapua)

4 Pahlawan Nasional dari Papua Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Tahun

Posted: 13 Nov 2018 07:36 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Empat keluarga dari Pahlawan Nasional asal Papua yakni Frans Kaisiepo, Johannes Abraham Dimara, Marthen Indey dan Silas Papare mendapat tunjangan dari Pemerintah sebesar Rp 30 juta per tahun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, usai acara HKN dan Hari Pahlawan di Kantor Dinas Kesehatan Papua, Senin (12/11).

Tunjangan itu, kata Ribka Haluk, diberikan kepada pihak keluarga. "Bantuan kepada Pahlawan Nasional itu berasal dari APBN per tahun Rp 30 juta," ujarnya.

Ribka menjelaskan, tunjangan bagi Pahlawan Papua ini sebagai tanda penghargaan bagi mereka yang berjasa besar membawa Indonesia lepas dari penjajahan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua tahun ada mengusulkan calon Pahlawan Nasional asal Papua.

"Jadi, setiap tahun kami usulkan, ada calon pahlawan dari Merauke dan Biak, namun belum mendapat persetujuan pemerintah pusat," katanya.

Tentang nama Calon Pahlawan Nasional itu, ia mengatakan salah satunya dari Biak marga Simbiak. Hanya saja, katanya, untuk menjadi Pahlawan Nasional, prosesnya cukup panjang, karena berkaitan dengan dokumen-dokumen, kemudian siapa yang terlibat dan lain sebagainya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua dan Kementerian Keuangan Bahas Saham dan Deviden Freeport Indonesia

Posted: 13 Nov 2018 07:24 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin (12/11).

Dalam kunjungan itu, Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, memimpin sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Tidak ketinggalan, hadir pula Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika.

Kunjungan ke kantor Kementerian Keuangan itu, tidak lain untuk bertemu dan berkoordinasi dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) soal saham dan deviden PT Freeport Indonesia.

"Pertemuan kita dengan PT Inalum ialah mengenai saham dan deviden," kata Sekda Hery Dosinaen.

Hanya saja, kata Sekda Hery Dosinaen, nantinya akan ada pembahasan lebih terperinci lagi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk menyangkut Perda BUMD-nya.

Koordinasi yang disebutkan Sekda Dosinaen, bukannya tanpa alasan. Sebab, diakui Sekda Hery Dosinaen, jika memang masih terjadi tarik menarik soal Perda BUMD, terlebih khusus antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Perda BUMD hingga kini masih terjadi tarik menarik antara Pemda Mimika dan Pemprov Papua. Makanya, ini yang nanti kita rapat dan koordinasi dengan Pemkab Mimika untuk meluruskan mengenai Perda BUMD," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Presiden Joko Widodo akan Resmikan Kapsul Waktu di Merauke

Posted: 13 Nov 2018 07:22 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo dipastikan akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua, tepatnya ke Kabupaten Merauke.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kota Rusa itu, dijadwalkan akan melakukan peresmian Kapsul Waktu dan peninjauan pembangunan infrastruktur di wilayah Selatan Papua itu.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP di Jakarta, Senin (12/11) kemarin.

"Pemerintah merasa senang dan bangga, bapak presiden berkunjung lagi ke Papua, khususnya ke Merauke. Dan ada kunjungan juga dari Merauke ke Port Moresby, Papua Nugini," kata Sekda Hery Dosinaen.

Pemprov dan masyarakat Papua, sebut Sekda Papua, siap menanti kedatangan Presiden pada 15 November malam, yang mana bertujuan untuk meresmikan Kapsul Waktu dan peninjauan jalan trans Papua.

"Kami tetap siap menanti kedatangan presiden tanggal 15 November malam di Merauke. Tujuannya kedatangan ialah peresmian Kapsul Waktu dan peninjauan jalan Trans Papua," ujarnya.

Sekda Hery Dosinaen menjelaskan jika Kabag Humas dan Protokoler Pemprov Papua, Wakil Bupati Merauke dan Danrem 174/ATW, serta As Intel Kodam XVII/Cenderawasih mengikuti pertemuan di Istana Negara terkait rencana kunjungan kerja ke Merauke tersebut.

Sekadar diketahui, Presiden Jokowi, merupakan presiden yang sudah melakukan kunjungan kerja sebanyak 9 kali ke Bumi Cenderawasih.

Tercatat, kunjungan Presiden Jokowi ke Papua itu,pertama kali ke Tanah Papua pada 27-29 Desember 2014, disusul pada 8-11 Mei 2015, lalu ketiga kalinya pada 29 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016.

Kunjungan Presiden Jokowi keempat kalinya ke Papua, pada 29-30 April 2016, kelima pada 17-18 Oktober 2016, keenam pada 9-10 Mei 2017, ketujuh pada 20-22 Desember 2017, dan kedelapan pada 11-13 April 2018.

Presiden Jokowi sejak ia menjabat 20 Oktober 2014, tercatat menjadi Presiden pertama di Indonesia yang paling sering menginjakkan kaki di wilayah paling timur Indonesia ini. (DiskominfoPapua)

Tak Ada Dokumen Penting Yang Ikut Terbakar di Gedung Sasana Krida

Posted: 13 Nov 2018 07:20 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan tak ada dokumen penting yang ikut terbakar saat Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur yang berlokasi di Dok II Jayapura, dilalap si jago merah.

Kepastian ini disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri kepada pers, di Kantor Gubernur, kemarin siang, usai mendampingi pihak kepolisian melakukan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran.

"Dipastikan di gedung yang terbakar tidak ada dokumen penting. Sebab di ruang itu hanya diisi kursi, meja dan sedikit barang pecah belah lalu sound sistem," terang dia.

Elysa pun belum dapat menaksir jumlah kerugian negara akibat musibah kebakaran itu. Namun, satu hal yang pasti bahwa seluruh gedung itu dinyatakan sudah rusak berat sehingg perlu dibangun baru.

"Apalagi bangunan ini umurnya sudah puluhan tahun karena didirikan sejak jaman pemerintahan Belanda. Untuk itu, saya harap kita semua bersabar lalu menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib untuk nantinya memastikan penyebab kebakarannya," kata dia.

Sementara ditanya apakah akan segera melakukan pembangunan kembali gedung Sasana Krida pada tahun anggaran 2019 mendatang, Elysa menyerahkan keputusan itu kepada pimpinan (Gubernur Papua Lukas Enembe).

"Yang pasti kita tunggu dulu hasil penyelidikan pihak kepolisian mengenai penyebab kebakaran. Setelah itu kita laporkan kepada Gubernur untuk selanjutnya pimpinan ambil keputusan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau seluruh kantor pemerintahan di bumi cenderawasih agar melengkapi seluruh gedungnya dengan alat pemadaman kebakaran. Keberadaan alat itu, sangat penting guna mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan akibat kebakaran yang lebih besar.

"Sebenarnya saya tidak perlu imbau kepada pihak perkantoran untuk melengkapi gedungnya dengan alat pemadaman kebakaran. Sebab ini sudah wajib dan menjadi syarat dalam pembangunan kantor. Hanya pada kesempatan saya ingatkan kembali supaya kita taat pada aturan yang tentunya membantu kita dalam memaksimalkan keselamatan bagi para pekerja," imbaunya.

Sebelumnya, gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Minggu (11/11) petang, sekitar pukul 12.00 Wit, dilalap si jago merah. Meski tak ada korban jiwa, fakta membuktikan di sebagian besar gedung itu, tak dilengkapi fasilitas alat pemadaman kebakaran, seperti hydrant dan alarm. (DiskominfoPapua)

Freeport Indonesia Siap Dukung Pembangunan Venue PON XX 2020

Posted: 13 Nov 2018 07:17 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Manajemen PT. Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.

Dukungan perusahaan yang bermarkas di Amerika itu, dalam bentuk pembangunan venue baru dan kontribusi dalam PON XX tahun 2020.

PT Freeport Indonesia hingga kini telah membangun venue atletik Mimika Sport Center dan venue Bola Basket di Kabupaten Mimika.

Komitmen dukungan itu, disampaikan Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama usai pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi dalam rangka Road Show PON Papua di Hotel Pullman, Senin (12/11) malam.

"Kami telah membangun venue atletik dan basket di Mimika dan tentunya kita akan bicara dengan manajemen untuk berkontribusi dan mendukung PON Papua," kata Riza Pratama.

Riza Pratama menegaskan, jika komitmen PT Freeport Indonesia mendukung Pemprov Papua mensukseskan PON XX tidak perlu diragukan lagi, sebab PT Freeport Indonesia telah berkontribusi membangun venue-venue cabang olahraga, yang akan dilombakan dalam event empat tahunan itu.

PT Freeport Indonesia bersama Pemprov Papua, lanjut Riza, dalam dua tahun ke depan akan bekerjasama membangun venue baru.

Dan, hal itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan khusus pemetaan pembangunan venue-venue di lima cluster PON XX tahun 2020.

"Kami berterima kasih kepada Pemprov Papua yang bekerja sama dengan Freeport untuk mensukseskan PON XX. Kita sama-sama akan duduk untuk kelanjutan ke depan. Freeport siap sukseskan PON, karena kita sudah buktikan dan komitmen bangun venue PON,"ungkap Riza.

Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menjelaskan bahwa dukungan PT Freeport Indonesia di PON XX tahun 2020 dalam bentuk pembangunan venue baru yang akan dibangun di 5 cluster PON dan kontribusi penyelenggaraan PON.

Khusus pembangunan venue baru, kata Sekda Hery Dosinaen, akan ditindaklanjuti melalui pertemuan tekhnis guna memetakan cluster-cluster mana saja yang akan dibantu Freeport untuk pembangunan venue.

"Kita akan duduk bersama lagi membuat pemetaan secara spesifik, jelas dan tegas. Kita akan petakan cluster-cluster mana saja yang akan dibantu pembangunan venuenya. Dan juga kontribusi dari Freeport pada penyelenggaraan PON di Papua," kata Sekda Hery Dosinaen.

Selain itu, imbuh Sekda Hery Dosinaen, Freeport Indonesia memberikan respon positif untuk membantu pembangunan venue PON yang direhab maupun bangun baru. (DiskominfoPapua)

Libur Sehari Pasca Kebakaran di Sasana Krida, ASN Provinsi Papua Diimbau Segera Berkantor

Posted: 13 Nov 2018 07:14 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Tommy Israil Ilolu memastikan tak ada aktivitas perkantoran pada Senin (12/11), pasca terbakarnya gedung Sasana Krida di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Terganggunya aktivitas pelayanan tersebut, tak lain dikarenakan putusnya aliran listrik di lingkungan perkantoran kantor gubernur.

Kendati demikian, aktivitas perkantoran dipastikan mulai normal pada Selasa (13/11). Dimana pihak PLN Jayapur, telah memastikan segera menyambungkan aliran listrik di kompleks Kantor gubernur.

"Kalau hari ini belum ada listrik memang karena masih ada kepentingan dari pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan mengenai penyebab terbakarnya gedung Sasana Krida. Sehingga setelah diperiksa tadi dari pihak PLN langsung menyatakan siap mengalirkan aliran listriknya".

"Makanya, besok semua pegawai wajib hadir melakukan aktivitas perkantoran. Sebab yang terbakar hanya aula atau gedung serbaguna dan tak merembet ke gedung lainnya. Sehingga dipastikan kebakaran ini tak ganggu aktivitas pelayanan oleh pemerintah provinsi," tegas dia.

Senada disampaikan Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri. Menurutnya, aktivitas dan pelayanan publik di Kompleks Kantor Gubernur Dok II Jayapura pascaterbakarnya Gedung Sasana, terganggu atau tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Selain untuk keperluan penyidikan, pemutusan aliran listrik bertujuan untuk keselamatan bersama dari para pegawai.

"Pada Minggu malam (11/11) memang saya meminta agar listrik tidak dinyalakan karena biasanya penggunaan listrik besar ketika malam sehingga jangan sampai terjadi konsleting lagi di Kantor Gubernur".

"Tentunya sambil tunggu tim forensik dari Makasar melakukan investigasi dibantu oleh Polda Papua mengidentifikasi penyebab kebakaran. Tapi setelah tim forensik melakukan investigasi, saya sudah minta PLN untuk mengecek dan mencari tahu titik atau lokasi dugaan terjadi konsleting listrik lalu diputuskan, agar tempat yang lain bisa dinyalakan.

Pembelian Saham Rp55 Triliun Inalum ke Freeport Indonesia Masih Diproses

Posted: 13 Nov 2018 10:46 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Penjualan saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) ke PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari 9,36 persen menjadi 51,2 persen dengan membayar 3,85 miliar dollar AS atau senilai Rp 55 triliun masih diproses dan akan dipenuhi secepatnya.

Menurut Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama menuturkan terdapat lima proses untuk kepemilikan saham Freeport yakni Divestasi, Pembangunan Smelter, Peningkatan Penerimaan Negara, Kelangsungan Operasi Hingga Tahun 2041 dan Stabilitas Investasi.

"Salah satunya adalah divestasi, kemudian pembangunan smelter, peningkatan Penerimaan Negara, Kelangsungan Operasi Hingga Tahun 2041, dan Stabilitas Investasi. Lima proses ini harus sama-sama untuk mencapai kesepakatan," ungkap Juru Bicara PT Freeport Indonesia itu kepada pers, Senin malam (12/11) di Hotel Pullman Thamrin Jakarta Pusat.

Khusus untuk Divestasi, kata Pratama, Inalum harus membeli saham 41,64 persen PTFI. Hingga saat ini, Inalum baru sebatas menandatangani perjanjian pembelian saham PTFI.

Sedangkan mengenai saham 10 persen bagi Papua, Riza Pratama mengatakan prosesnya masih berjalan. Hanya saja pengaturan maupun proses pembelian saham tersebut merupakan bagian kerja dari Pemerintah Indonesia, PT Inalum, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.

"Soal 10 persen saham Freeport untuk Papua prosesnya masih berjalan. Akan tetapi Freeport Indonesia tidak berperan disitu. Itu adalah peran Pemerintah Indonesia, Inalum. Kami sendiri tidak terlibat dalam perundingan itu. Itukan arahnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Papua,"katanya.

Sedangkan terkait pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (Smelter) perusahaan itu dibangun di Gresik, Provinsi Jawa Timur.

"Smelter masih di Gresik, karena ada limbah beracun yang harus dikelola. Kebetulan di Gresik sudah ada infrastruktur atau pabrik semen dan pabrik pupuk yang menampung limbah itu. Maka itu untuk sementara lebih visibel dibangun di Gresik,"ungkap Riza.

Selanjutnya menurut rilis dari Inalum pada Rabu (13/11) dijelaskan bahwa pembelian saham ini membutuhkan tahapan yang cukup banyak. Sebab hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan penguasaan areal tambang PTFI kepada pemerintah Indonesia melalui perjanjian pembelian saham.

Hal ini dilakukan sebab Kontrak Karya (KK) PTFI tidak sama dengan apa yang berlaku di sektor minyak dan gas, yang jika konsesi berakhir maka akan secara otomatis dimiliki pemerintah dan dikelola oleh Pertamina.

Dalam peralihan tersebut, pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Itu karena aset perusahaan migas dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, setelah sebelumnya membayar kontraktor lewat skema cost recovery senilai puluhan triliun rupiah.

KK yang ditandatangani pada 31 Desember 1991 seharusnya memang berakhir pada 2021. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan antara pemerintah dan raksasa tambang Amerika Freeport McMoRan (FCX), pemilik mayoritas PTFI, dalam menafsirkan substansi KK.

FCX menafsirkan, mereka berhak mendapatkan perpanjangan KK hingga 2041 dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut seca a "tidak wajar".

Berdasarkan pengertian dari FCX, jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak sampai Tahun 2041, maka akan menjadi landasan dasar bagi FCX untuk membawa masalah tersebut ke arbitrase internasional. Peluang pemerintah untuk memenangkan arbitrase tidak terjamin.

Jika kalah, pemerintah tak hanya diwajibkan membayar ganti rugi senilai miliaran dolar AS ke FCX, tapi juga seluruh aset pemerintah di luar negeri dapat disita jika pemerintah tidak membayar ganti rugi tersebut.

Sekalipun menang, pemerintah Indonesia tetap harus membeli aset PTFI minimal sebesar nilai buku berdasarkan laporan keuangan audited 2017, yang diestimasi sekitar 6 miliar dollar AS. Selain itu, proses panjang arbitrase akan berdampak pada ketidakpastian operasi serta membahayakan kelangsungan tambang deposit emas terbesar di dunia tersebut.

"Jika diasumsikan Indonesia menang dalam arbitrase sekalipun, berdasarkan ketentuan KK, Indonesia sesungguhnya juga tidak akan memperoleh tambang emas di Papua tersebut secara gratis," kata Direktur Reforminer Komaidi Notonegoro dalam sebuah diskusi di televisi Swasta pertengahan tahun ini.

Lebih lanjut, Komaidi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tetap harus membeli aset PTFI minimal sebesar nilai buku yang berdasarkan laporan keuangan audited yang diestimasi sekitar 6 miliar dollar AS.

Tak cuma itu, kata dia, pemerintah juga masih harus membeli infrastruktur jaringan listrik di area penambangan yang nilainya lebih dari Rp 2 triliun. Dengan membayar Rp 55 triliun, Inalum akan mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Berdasarkan keterangan dari Inalum, dalam dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR baru-baru ini, perusahaan tersebut akan mendapatkan kekayaan tambang yang terdiri dari emas, perunggu dan perak senilai lebih dari Rp 2,175 triliun.

Diperkirakan setelah tahun 2022, Holding Industri Pertambangan tersebut juga akan mendapatkan Iaba bersih dari kekayaan tambang PTFI yang mencapai Rp 58 triliun per tahunnya. (PasificPos/Kompas)

Inalum akan Lunasi Pembayaran Saham Divestasi PTFI

Posted: 13 Nov 2018 07:02 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan melunasi pembayaran saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini dilakukan setelah diperolehnya dana hasil penerbitan surat utang global (global bond).

Head of Corporate Communication Inalum Rendi Achmad Witular mengatakan jadwal pembayaran itu juga sesuai dengan hasil rapat dengan Komisisi VII DPR pada 17 Oktober 2018. "Penyelesaian transaksi divestasi saham PTFI di Desember," kata dia pada Senin (12/11).

Inalum nantinya akan membayar US$ 3,85 miliar kepada PT Freeport Indonesia demi memiliki 51% saham. Perinciannya sebanyak US$ 3,5 miliar dialokasikan untuk pembayaran 40% hak partisipasi Rio Tinto dan US$ 350 juta untuk Indocopper.

Dana untuk membayar divestasi saham berasal dari surat utang yang diterbitkan oleh Inalum pada minggu lalu. Obligasi global tersebut senilai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 58,4 triliun yang dicatatkan di Amerika Serikat (AS) menawarkan bunga tinggi 5,5% hingga 7,375%.
Skema ini pembayaran ini memang berubah. Awalnya, Inalum akan melakukan pembayaran dengan meminjam dana dari 11 bank asing yang dipimpin Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Menurut sumber Katadata.co.id, bank yang awalnya akan memberikan pinjaman, sekarang beralih fungsi menjadi pihak arranger. Arranger adalah penata laksana penerbitan surat utang.

Sumber tersebut juga menyebutkan pinjaman bank lebih mahal karena ada kecenderungan suku bunga akan naik. Sementar, bond tidak perlu bayar cicilan pokok. "Hanya bayar bunga dan bisa diterbitkan kembali jika jatuh tempo," ujar dia.

Menurut Bloomberg, Inalum menjual obligasi global tersebut dalam empat seri. Seri pertama dengan nilai pokok US$ 1 miliar memiliki tenor tiga tahun atau jatuh tempo pada 2021 dengan bunga 5,5%. Seri kedua dengan nilai pokok US$ 1,25 miliar bertenor lima tahun atau jatuh tempo 2023 dengan bunga 6%.

Seri ketiga dengan nilai pokok US$ 1 miliar memiliki tenor 10 tahun atau jatuh tempo 2028 menawarkan bunga 6,875%. Seri keempat dengan nilai pokok US$ 750 juta bertenor 30 tahun atau jatuh tempo 2048 dengan bunga 7,375%. (Katadata)