Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarmi berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedapat mungkin menyelesaikan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan, namun belum rampung dalam jangka waktu tiga bulan kedepan. Bukan hanya itu, lembaga penyambung lidah masyarakat itu merekomendasikan sejumlah aspirasi masyarakat yang sudah dikantongi dari hasil reses beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui tanggapan komisi – komisi, terhadap Nota Pengantar Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Sarmi, pada Rapat Paripurna dalam Rangka Pembahasan dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun 2020, diruang sidang utama DPRD, Selasa (29/9)
Menurut Ketua Komisi A, Haji Fachrudin, bahwa ada sebagian masyarakat berprofesi petani saat ini membutuhkan bantuan benih sayur mayur, serta obat-obatan pengolahan lokasi pertanian. Mereka menyiapkan lahan bercocok tanam, sementara bibit tidak tersedia.
“Masyarakat petani dibeberapa kampung, sangat membutuhkan benih sayuran untuk dibudidayakan. Namun diakui tak miliki modal, lantaran berharap bantuan pemerintah. Oleh sebab itu dapat menjadi perhatian lembaga terkait”
Ada pula indikasi beberapa pemerintahan distrik tidak berjalan atau vakum pelayanan kepada masyarakat” kata Fachrudin
Pandangan soal upaya pengembangan destinasi pariwisata, diutarakan Ketua Komisi A, Edi Tananar. Kata dia, pihak eksekutif melalui instansi teknis mesti mempromosikan keindahan serta pesona alam sarmi ke dunia luar, sembari membenahi infrastruktur dan fasilitas pendukung lain.
“Spot-spot wisata sarmi, tidak kalah dari daerah lain, cuman kurang sentuhan. Coba destinasi ini dijual ke dunia luar, pasti peminat akan datang ingin menikmati keindahan daerah ini” sebut tananar.
Disisi lain, Ketua Komisi C, Cholislatin, mengusulkan proses rehabilitasi beberapa rumah ibadah serta rumah guru dan ruang belajar. Dirinya mengaku prihatin melihat dan mendengar aspirasi masyarakat, seraya berharap tindakan pemerintah daerah dalam menjawab permohonan rakyat.
Menjawab semua tanggapan tersebut, Bupati Drs E. Fonataba.MM, mengaku jika beberapa kegiatan harus ditalak berhubung pandemi covid-19. Meski demikian, selaku pengambil kebijakan tertinggi, dirinya berjanji akan memenuhi kebutuhan bersifat mendesak di kalangan masyarakat.
“Kita tahu bersama, bahwa perubahan APBD yang dibagi ke tiap OPD sangat kecil. Dengan demikian pasti diarahkan pada kegiatan prioritas, sambil disesuaikan dengan masukan dewan terhormat”
Tentunya dilakukan observasi lapangan untuk menentukan sektor mana saja yang bisa dibiayai dalam jangka waktu tiga bulan kedepan, disesuaikan pagu anggaran. Sisanya dapat diajukan pada tahun anggaran berikutnya” sahut Fonataba
Khusus pemerintahan tingkat distrik yang nota bene vakum tanpa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sambung bupati, akan diberikan sanksi berat jika benar mangkir dari tempat tugas. (PIUS)
Terima kasih karena anda telah membaca berita terbaru dari Pemkab Sarmi, silahkan bagikan informasi ini kepada rekan-rekan anda.